Paris – Pengadilan hak asasi manusia terkemuka di Eropa memutuskan bahwa penangkapan dan penahanan berulang-ulang otoritas Rusia terhadap seorang politikus yang kerap melawan Vladimir Putin melanggar hak asasi manusia. Penangkapan terhadap Alexei Navalny juga dinyatakan bermotif politik.

Pengadilan HAM Eropa mengatakan bahwa dari penahanan berulang terhadap pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, setidaknya dua kasus dirancang untuk menekan ‘pluralisme politik’. Navalny sudah ditangkap dan ditahan sebanyak tujuh kali antara 2012 dan 2014.

Awal tahun ini, Navalny diblokir dari upaya mencalonkan diri guna menghadapi Putin dalam pemilihan presiden. Dia juga telah berulang kali dipenjara karena mengatur apa yang dikatakan pihak berwenang Rusia sebagai aksi unjuk rasa ilegal.

Serangkaian investigasi Navalny terhadap dugaan korupsi di Rusia telah ditonton secara online oleh jutaan orang.

Pengadilan memerintahkan Rusia untuk membayar sekitar 72.000 dolar AS sebagai ganti rugi kepada Navalny. Pengadilan memutuskan bahwa hak Navalny atas kebebasan, pengadilan yang adil, dan kebebasan berkumpul telah dilanggar. Pengadilan itu juga merekomendasikan bahwa Rusia harus mengambil langkah-langkah dalam melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

“Pengadilan menemukan bahwa ada ‘bukti kontekstual konvergen’ bahwa pihak berwenang menjadi semakin keras terhadap Navalny dan bahwa tuduhannya menjadi target tertentu muncul koheren dalam konteks langkah umum untuk membawa oposisi di bawah kontrol,” pengadilan mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Kehakiman Rusia mempertanyakan keputusan pengadilan serta menyebut putusan, setuatu yang digambarkan sebagai logika putusan yang cacat dan tidak konsisten. Akan tetapi, Mereka mengatakan akan membayar ganti rugi dan biaya yang diperintahkan pengadilan, seperti dikabarkan oleh kantor berita Interfax.

Putin menyatakan bahwa Navalny didukung oleh Amerika Serikat. Tuduhan yang sudah dibantah oleh Navalny.

Pengacara berusia 42 tahun itu berada di Strasbourg, Prancis, di mana pengadilan HAM berbasis, untuk mendengar putusan. Dia mengatakan sangat senang, tentang keputusan bahwa perlakuannya bermotif politik. Putusan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh pengadilan dalam kasus mengenai Rusia selama bertahun-tahun.

“Meskipun ada tekanan dari Rusia, telah menjadi jelas bahwa sistem keadilan Eropa tidak bermaksud mengabaikan fakta-fakta yang jelas,” kata Navalny kepada wartawan.

“Kami menang,” dia kemudian menulis dalam sebuah tweet. “Sama sekali. Pemerintah telah dironta-ronta. Mereka mengakui Pasal 18 [Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia]. Hore!”

“Meskipun Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menjunjung tinggi berbagai hak asasi manusia, seperti kebebasan dan keamanan, pengadilan yang adil, dan privasi, hak-hak ini diakui memiliki batas dalam beberapa situasi. Pasal 18 dirancang untuk memastikan batasan-batasan ini tidak digunakan sebagai alasan untuk membatasi hak asasi manusia. Prestasi Navalny sangat signifikan, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran Pasal 18 hanya ditegakkan empat kali sebelumnya.”

“Ini adalah penilaian yang sangat jelas,” Navalny mengatakan setelah putusan itu, seperti dilansir AFP.

“Pengadilan Eropa mengakui bahwa itu adalah penangkapan dan penganiayaan yang bermotif politik. Itu sangat penting bukan hanya untuk saya tetapi untuk orang lain di seluruh Rusia yang ditangkap setiap hari,” sambungnya.

Navalny telah menghabiskan total 172 hari di penjara, menurut seorang juru bicara yang dikutip oleh AFP. Seringkali, dia ditahan selama beberapa minggu atau dipaksa membayar denda.

Tahun ini, dia telah ditahan paling tidak selama empat kali: Pada bulan Januari, dia ditangkap di sebuah unjuk rasa di Moskow, lalu lagi pada bulan Mei di aksi rapat umum lainnya. Pada bulan Agustus, dia dipenjara selama sebulan karena merencanakan demonstrasi anti-pemerintah yang tidak sah, dan pada bulan September, dia dipenjara lagi karena melanggar hukum atas protes.

Navalny pada awalnya dicegah meninggalkan Rusia untuk menghadiri putusan, dengan pihak berwenang mengklaim dia harus membayar denda pengadilan sebesar 32.000 dolar AS. Navalny mengatakan denda itu tiba-tiba ditegakkan untuk menghentikannya bepergian ke luar negeri.

Dia terbang keluar dari Moskow pada 14 November 2018, setelah dinas pengadilan federal membatalkan larangan perjalanan. Pengadilan mengatakan bahwa Navalny telah membayar denda itu.

Leonid Slutsky, ketua komite urusan internasional Parlemen Rusia, mengatakan putusan itu menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas pengadilan.

“ECHR semakin menjadi alat untuk menekan negara kita,” tulis Slutsky di media sosial. (JOHN SMITHIES/The EPoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Video Pilihan :

Share

Video Popular