Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan, yang mengawasi ekspor-ekspor teknologi sensitf dan produk-produk aplikasi militer AS, sedang mencari komentar-komentar publik tentang apakah bidang-bidang “teknologi mutakhir” tertentu harus memiliki pembatasan ekspor sebagai cara untuk melindungi keamanan nasional, sebuah langkah yang mungkin memiliki konsekuensi besar bagi sektor teknologi tinggi Tiongkok.

Saat ini, biro tersebut memiliki larangan ekspor atau pembatasan lain, seperti lisensi, untuk memastikan bahwa teknologi AS yang sensitif tidak berakhir di tangan-tangan yang kejam. Namun dengan banyaknya bidang mutakhir, garis-garis tersebut telah kabur antara penggunaan-penggunaan sipil dan militer.

Undang-undang Reformasi Pengawasan Ekspor (Export Control Reform Act) 2018, bagian dari RUU Pertahanan yang baru saja disahkan, telah memberi wewenang kepada biro untuk mengatur ekspor atau transfer “teknologi-teknologi baru dan mendasar” demi keamanan nasional. Pemberitahuan bertanggal 19 November tersebut telah mengidentifikasi 14 bidang di mana Departemen Perdagangan mencari informasi lebih lanjut, untuk menentukan perlunya pembatasan-pembatasan tersebut.

Bidang-bidang itu termasuk bioteknologi; kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin; robotika; teknologi pengawasan canggih seperti “cetak wajah dan cetak suara“; dan komputasi kuantum.

Meskipun pemberitahuan tersebut tidak mengidentifikasi Tiongkok atau negara lain berdasarkan namanya, jelas bahwa bidang yang tercantum adalah bidang yang secara agresif telah dikembangkan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir untuk kepentingan nasionalnya.

Robotika, AI, dan chip-chip semikonduktor, yang akan termasuk di bawah “teknologi mikroprosesor” Biro tersebut, dan materi-materi canggih adalah bagian dari rencana industri “Made in China 2025” yang dirilis Beijing pada tahun 2015 sebagai cetak biru bagi negara tersebut untuk menjadi sebuah kekuatan manufaktur teknologi dalam satu dekade.

Semikonduktor dan chip-chip berkinerja tinggi yang menggerakkan perangkat elektronik berada di pusat perselisihan perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, karena yang terakhir tertinggal dalam industri semikonduktor dan sangat bergantung pada impor-impor asing. Beberapa minggu yang lalu, Departemen Perdagangan memberlakukan larangan ekspor terhadap produsen chip Tiongkok, Fujian Jinhua.

Pengadilan federal segera bertindak dengan dakwaan terhadap Fujian Jinhua, produsen kontrak Taiwan UMC, dan beberapa individu sehubungan dengan skema yang diduga berusaha mencuri teknologi pembuatan chip dari perusahaan AS, Micron.

Dalam beberapa hari terakhir, sumber-sumber industri telah mengatakan kepada suratkabar Jepang, Nikkei dan surat kabar Taiwan, United Daily News bahwa pembuat chip Tiongkok lainnya akan segera menghadapi larangan ekspor AS sebagai hukuman atas pencurian kekayaan intelektual.

Tiongkok telah mengumumkan tujuannya untuk menjadi pemimpin dunia dalam AI pada Desember 2017. Sekarang, merekrut generasi muda berkecerdasan paling cemerlang di negara tersebut untuk mengembangkan senjata AI di Institut Teknologi Beijing.

Di bidang materi lanjutan, kasus spionase akademik melibatkan seorang mahasiswa doktoral Tiongkok yang belajar di Duke University yang mencuri teknologi “jubah gaib” dari profesornya. Mahasiswa tersebut, Liu Ruopeng, kembali ke Tiongkok dan mendirikan perusahaannya sendiri menggunakan informasi tersebut. Entitas pemerintahan Tiongkok telah menginvestasikan jutaan dolar di perusahaan rintisannya.

Tiongkok telah mengembangkan aplikasi militer di area- area yang sedang berkembang yang telah masuk dalam daftar Departemen Perdagangan AS. Pada bulan Agustus 2016, Tiongkok telah meluncurkan satelit kuantum pertama di dunia. Sebuah laporan September yang dikeluarkan oleh pusat think tank Center for a New American Security telah menganalisis kemajuan Tiongkok dalam komputasi kuantum, mencatat bahwa para peneliti Tiongkok telah membuat kemajuan dalam menggunakan kuantum untuk radar, kriptografi, pencitraan, dan navigasi.

“Kemajuan ini dapat mendukung berlanjutnya perkembangan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok sebagai pesaing yang setingkat untuk batas-batas pencapaian teknologi baru kekuatan militer,” menurut laporan tersebut.

Sementara itu, sistem pengawasan negara rezim yang sudah terdokumentasi dengan baik di negara bagian telah berada di bawah pengawasan AS. Kongres telah melarang badan-badan pemerintah membeli produk pengawasan yang dibuat oleh Hikvision, produsen kamera pengawas terkemuka di Tiongkok. Hikvision telah bekerja sama secara mendalam dengan Beijing untuk mengembangkan teknologi yang telah diperlengkapi dengan AI untuk memantau warganya, terutama populasi minoritas Uighur di Xinjiang.

Laporan 18 November oleh Financial Times mengungkapkan bahwa Hikvision, pada kenyataannya, sumber-sumber untuk komponen-komponen teknologinya banyak yang dari perusahaan AS, seperti Intel, yang menyediakan chip pemrosesan; Nvidia, yang menyediakan chip grafis deep-learning; dan Seagate, yang mendesain solusi penyimpanan data khusus untuk Hikvision.

Menurut Financial Times, kepemilikan Hikvision adalah 42 persen dimiliki oleh afiliasi CETC, sebuah perusahaan milik negara yang memasok perangkat keras pada militer Tiongkok yang telah diberlakukan larangan ekspor AS tahun ini. Hikvision sendiri, yang telah menyimpang dari jalur utama menjadi perusahaan terpisah pada tahun 2001, telah menghindari larangan tersebut. (ran)

Ikuti Annie di Twitter: @annieeenyc

Rekomendasi videeo:

Upaya Memfitnah Trump, Komunis Tiongkok Salah Perhitungan

Share

Video Popular