BEIJING – Tiongkok telah memasang platform baru di bagian terpencil Kepulauan Paracel di Laut China Selatan yang disengketakan yang dapat digunakan untuk tujuan militer, menurut citra satelit terbaru yang ditinjau oleh lembaga think tank AS.

Jalur air strategis tersebut diklaim hampir seluruhnya oleh Tiongkok, yang terus-menerus membangun instalasi militer dan lainnya di pulau-pulau buatan dan terumbu karang di sana yang telah menggerogoti wilayah tersebut dan membuat marah Washington.

Inisiatif Transparansi Maritim Asia dari Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington mengatakan citra satelit tersebut menunjukkan “struktur baru yang sederhana” di Bombay Reef, yang dilengkapi dengan panel-panel surya dan radome (kubah atau struktur lain yang melindungi peralatan radar dan terbuat dari bahan transparan untuk gelombang radio).

“Perkembangan itu menarik mengingat lokasi strategis Bombay Reef, dan kemungkinan bahwa pengerahan cepat bangunan-bangunan tersebut dapat diulang di bagian lain dari Laut China Selatan,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan pada 20 November.

Tujuan dari platform dan radome itu tidak jelas, tetapi bisa untuk penggunaan militer, katanya.

“Terumbu karang ini berbatasan langsung dengan jalur pelayaran utama yang membentang antara Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly di selatan, menjadikannya lokasi yang menarik untuk penyusunan sensor dalam memperluas radar Tiongkok atau mengirimkan kumpulan intelijen di atas jalur laut penting tersebut,” kata kelompok tersebut.

Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak menanggapi permintaan untuk komentar.

Vietnam juga mengklaim Kepulauan Paracel. Kementerian luar negeri Vietnam tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.

PENEKANAN PADA INFRASTRUKTUR SIPIL

Secara terpisah, sebuah koran berpengaruh yang dikelola negara mengatakan pada hari Rabu bahwa Tiongkok harus lebih fokus untuk membangun fasilitas sipil di pulau-pulau di Laut China Selatan dan kurang menekankan pada militer untuk menenangkan ketakutan regional tentang niat Tiongkok.

Dalam komentarnya, China Study Times mengatakan ada “potensi risiko perang” karena area-area sedang diperluas negara seperti Laut China Selatan.

“Intervensi militer luar yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata surat kabar tersebut, yang diterbitkan oleh Sekolah Partai Pusat yang melatih para pejabat yang sedang menanjak.

Tetapi harus ada peran yang lebih besar bagi aktor-aktor non-militer di Laut China Selatan, tambahnya.

“Fasilitas di karang dan pulau di Laut Tiongkok Selatan harus lebih banyak orang sipil dan sedikit militer,” tulisnya.

Itu berarti harus ada lebih banyak fokus pada pembangunan mercusuar, bandara-bandara sipil, pencarian dan penyelamatan maritim, penelitian ilmiah dan ramalan cuaca, tambahnya.

Tiongkok mengatakan beberapa fasilitas sipil di pulau-pulau tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh orang lain di wilayah itu, bagaimanapun pemerintah telah memberikan beberapa rincian tentang bagaimana hal itu kemungkinan dapat bekerja dalam prakteknya.

Pulau-pulau yang diduduki Tiongkok di Laut China Selatan adalah terlarang bagi orang asing, dengan akses di bawah kendali efektif Tentara Pembebasan Rakyat meskipun secara teknis mereka secara administratif adalah bagian dari Provinsi Hainan selatan Tiongkok.

Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei juga sedang bersaing pengakuan atas Laut China Selatan.

Rezim Tiongkok telah sering mengecam Amerika Serikat dan sekutunya tentang kebebasan operasi angkatan laut navigasi dekat pulau-pulau yang diduduki Tiongkok. Ia telah mendesak Washington untuk menghentikan pengiriman kapal perang dan pesawat militer yang dekat dengan pulau-pulau yang diklaim Beijing tersebut.

Amerika Serikat awal bulan ini sekali lagi mendesak Tiongkok untuk menghentikan militerisasi Laut China Selatan. (ran)

Rekomendasi video:

Tiongkok Resesi Ekonomi, Laporan yang Relevan Dikontrol Ketat

Share

Video Popular