WASHINGTON – Pemerintahan Trump pada 20 November mengatakan bahwa Tiongkok telah gagal mengubah praktik-praktik “tidak adil” secara fundamental di dalam konflik perdagangan AS-Tiongkok, menambah ketegangan menjelang pertemuan berisiko tinggi akhir bulan ini antara Presiden AS Donald Trump dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping.

Temuan-temuan tersebut diterbitkan dalam sebuah pembaruan penyelidikan “Bagian 301” dari Perwakilan Perdagangan AS (USTR) tentang kebijakan kekayaan intelektual dan transfer teknologi Tiongkok, yang memicu tarif AS senilai $50 miliar untuk barang-barang Tiongkok yang kemudian menggelembung menjadi $250 miliar.

“Kami menyelesaikan pembaruan ini sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penegakan yang diperkuat pemerintahan ini,” Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Pembaruan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak secara mendasar mengubah praktiknya yang tidak adil, tidak masuk akal, dan mendistorsi pasar yang menjadi subjek laporan Maret 2018 tentang penyelidikan Bagian 301 kami.”

Dalam pembaruan tersebut, USTR mengatakan telah menemukan bahwa Tiongkok tidak menanggapi “secara konstruktif” terhadap laporan-laporan bagian 301 sebelumnya dan telah gagal mengambil tindakan substantif untuk mengatasi kekhawatiran AS. Ia menambahkan bahwa Tiongkok telah membuat kejelasan bahwa ia tidak akan mengubah kebijakan-kebijakannya sebagai tanggapan atas penyelidikan awal.

USTR mengatakan bahwa Tiongkok masih terus melanjutkan kebijakan dan praktiknya dalam melakukan dan mendukung pencurian kekayaan intelektual AS yang didukung secara cyber dan masih terus memberlakukan pembatasan lisensi teknologi secara diskriminatif.

Pembaruan tersebut mengatakan bahwa mengesampingkan pengenduran untuk beberapa pembatasan kepemilikan asing, “pemerintah Tiongkok telah bersikeras dalam menggunakan pembatasan-pembatasan investasi asing untuk mengharuskan atau menekan transfer teknologi dari perusahaan-perusahaan AS ke entitas-entitas Tiongkok.”

Kementerian Perdagangan Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.

Laporan itu muncul ketika pemerintahan Trump dan para pejabat tinggi Tiongkok sedang mendiskusikan kemungkinan jalan keluar dari perang dagang mereka dan merundingkan rincian pertemuan Trump-Xi di sela-sela pertemuan para pemimpin G20 di Buenos Aires pada akhir November.

Awal bulan ini, USTR telah mempertimbangkan untuk meluncurkan penyelidikan atas praktik-praktik perburuhan Tiongkok sebagai cara untuk memberi sanksi pada rezim Tiongkok dalam perdagangan.

Pada tahun 2004 dan 2006, Federasi Serikat Pekerja dan Kongres Organisasi Industri Amerika (AFL-CIO), konsorsium serikat pekerja terbesar di negara itu, telah mengajukan petisi-petisi Bagian 301 yang meminta kantor USTR untuk menyelidiki apakah Tiongkok mendapatkan keuntungan perdagangan yang tidak adil dengan melanggar hak-hak para pekerja. Namun kantor USTR menolak petisi tersebut pada waktu itu.

Bagaimanapun, retorika perdagangan sengit antara pemerintah dua ekonomi terbesar dunia tersebut telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dan merembet ke dalam KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Papua Nugini akhir pekan lalu.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat tidak akan mundur dari sengketa perdagangan, dan bahkan mungkin menggandakan tarif-tarif, kecuali Beijing tunduk pada tuntutan-tuntutan AS. (ran)

Rekomendasi video:

Upaya Memfitnah Trump, Komunis Tiongkok Salah Perhitungan

Share

Video Popular