Sebuah universitas di Provinsi Guangxi di Tiongkok selatan mengeluarkan dokumen yang mewajibkan pemeriksaan menyeluruh atas ponsel, komputer, dan perangkat penyimpan data milik semua dosen, staf, dan mahasiswa di universitas tersebut.
Radio Free Asia (RFA) melaporkan bahwa mereka telah menerima dokumen tentang inspeksi tersebut dari orang dalam dari Universitas Teknologi Elektronik Guilin, sebuah universitas negeri, yang terletak di ibukota provinsi Guangxi. Dokumen itu mengatakan pemeriksaan akan berlangsung selama setengah bulan dari tanggal 7 November hingga 23 November, dan berlaku untuk semua perangkat elektronik milik lebih dari 40.000 mahasiswa dan staf di universitas tersebut. Dokumen yang mengharuskan semua orang menjalani pemeriksaan.
Screenshot dokumen tersebut telah beredar luas secara online. “Baru-baru ini, pasukan musuh domestik dan asing menyebarkan video terlarang dan ilegal melalui internet dan telepon seluler,” tulis dalam dokumen, yang dikeluarkan pada 6 November.
“Untuk melawan dan mengalahkan penyebaran pikiran berbahaya seperti kekerasan, terorisme, reaksi, kecabulan, dll, seluruh kampus akan menjalani penyelidikan sesuai dengan peraturan universitas,” bunyi dokumen tersebut. “Semua unit dan perguruan tinggi harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap ponsel, komputer, hard drive seluler, dan flash drive USB milik semua fakultas, staf, dan mahasiswa.”
Seorang wartawan dari koran yang dikelola pemerintah Beijing News telah menelepon universitas untuk memverifikasi berita tersebut. Seorang anggota staf sekretariat universitas telah mengkonfirmasi berita itu, namun administrator kedua mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan dokumen yang dikeluarkan oleh universitas, bahwa tidak perlu menjelaskannya kepada reporter, dan kemudian menutup telepon.
Laporan RFA 13 November mengatakan bahwa seorang staf universitas telah mengkonfirmasi keberadaan dokumen tersebut.
“Keharusan-keharusan yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi untuk diterapkan di semua kampus.” Anggota staf juga mengatakan bahwa dinas keamanan nasional dan publik dapat memantau telepon dosen dan mahasiswa serta perangkat elektronik lainnya, sehingga mereka akan menangani konten-konten yang tidak diinginkan.
Sebuah komentar yang dipublikasikan di Guangming Daily yang dikelola negara mengatakan pada 14 November bahwa pemeriksaan tersebut telah melanggar konstitusi nasional: menurut Pasal 40, kebebasan berkomunikasi dan privasi warga negara dalam komunikasi dilindungi oleh hukum. Kecuali untuk persyaratan keamanan nasional atau dalam pengejaran pelanggaran kriminal, di mana organ-organ keamanan publik atau kejaksaan harus memeriksa komunikasi pribadi, tidak ada organisasi atau individu yang boleh melanggar kebebasan komunikasi atau komunikasi pribadi warga negara dengan alasan apa pun.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus-menerus meningkatkan pengawasannya terhadap rakyat Tiongkok. Di Xinjiang, bagian dari Tiongkok jauh di barat, pihak berwenang telah menggunakan perangkat di pinggir-pinggir jalan untuk memeriksa ponsel orang-orang yang lewat untuk mencari konten yang dilarang.
Pada 14 Agustus, Reuters melaporkan bahwa seorang pria dari Beijing dihentikan oleh polisi ketika dia bepergian di Xinjiang. Polisi mengambil iPhone-nya dan menghubungkannya ke sebuah perangkat untuk melakukan pencarian. Perangkat pengawasan semacam itu, pertama kali diperkenalkan di Xinjiang, telah disetujui untuk digunakan polisi di seluruh negeri.
Pada 16 Agustus, Hu Ping, pemimpin redaksi terkenal “Beijing Spring,” mengatakan kepada NTD Television bahwa meskipun masih ada perbedaan pendapat yang beredar di internet Tiongkok, PKT telah berhasil memblokir dan membungkam suara sebagian besar penduduk dengan terus-menerus meningkatkan teknologi sensornya. (ran)
Rekomendasi video:
Siaran TV dan Radio Dibatasi, Buku Sekolah Diperiksa Rezim Tiongkok
https://www.youtube.com/watch?v=DR7miuaHlPw
