Yan Dan 

Baru-baru ini salah satu media di daratan Tiongkok memberitakan, “Pemerintah Jepang menyatakan tengah mempertimbangkan semacam sistem yang langka, yakni memberikan subsidi keuangan bagi warga yang berdiam di 23 pusat administratif di Tokyo, agar mereka pindah keluar dari Tokyo, untuk pergi ke daerah lain mencari pekerjaan atau berusaha di tempat lain”.

Menurut penjelasan di surat kabar “Japan Today”, “Dana ini merupakan dana tunjangan bagi warga Tokyo yang akan hijrah keluar, yakni sebesar JPY 3 Juta (sekitar 386 juta Rupiah) atau setara dengan gaji setahun para kaum kerah putih yang baru memulai karir”.

Selain itu, “Program ini juga tidak mengharuskan seberapa jauh jarak para warga dari 23 pusat administratif ini harus pindah”; pokoknya “pindah ke distrik yang telah ditentukan maka berhak untuk mendapatkan dana tunjangan tersebut”.

Bisa dilihat, walaupun pemerintah Jepang mempunyai niat untuk menyelesaikan masalah populasi kota Tokyo, namun dalam hal bertindak menunjukkan sikap yang cermat dan berhati-hati. Pertama, tidak menyasar pada seluruh distrik, melainkan hanya terhadap 23 pusat administratif yang berpenduduk terbanyak; dan kedua, dana tunjangan yang diberikan tidak sedikit, karena tidak ingin warga yang pindah mengalami kerugian sedikit pun; terakhir, mau pindah ke distrik yang mana, mau pindah atau tidak, sepenuhnya menjadi hak warga sendiri. Pemerintah menyatakan, ini adalah “usulan”, bukan paksaan.

Tanggal 18 Oktober, Urban Strategies Institute Jepang merilis “Ranking Komprehensif Kota-Kota Dunia”, hasilnya adalah Tokyo untuk kali pertama masuk dalam tiga besar. Seiring dengan melemahnya mata uang Yen Jepang, harga barang dan rumah turun ke level yang menyebabkan naiknya ranking Tokyo, namun dalam hal transportasi, lingkungan dan lain-lain masih sulit memenuhi ekspektasi masyarakat. (pixta)

Dibandingkan dengan pemerintah Jepang yang “sangat berhati-hati”, terlihat sangat jauh berbeda dengan cara “keras dan cepat” yang diterapkan pemerintah Komunis Tiongkok di Beijing. Bulan lalu, data yang dipublikasi Beijing menyebutkan, “Tahun 2017 jumlah penduduk menetap di Beijing hanya berkurang 22.000 jiwa, sementara itu akumulasi penduduk di pusat kota dalam dua tahun berkurang 740.000 jiwa”.

Terjadinya “penurunan pertama kali dalam 20 tahun terakhir” itu tidak terlepas kaitannya dengan tindakan pemerintah “memindahkan warga” dan “inisiatif” Beijing sangat mungkin adalah dengan cara kekerasan atau memaksa warga.

Bulan November tahun lalu, “karena manajemen pemerintah yang tidak baik, sebuah apartemen distrik Daxing di Beijing mengalami kebakaran, menyebabkan 19 orang tewas. Kejadian ini “tidak hanya tidak mendapatkan simpati dari pemerintah”, pihak berwenang Beijing bahkan “di hari yang sama pada malam hari mengeluarkan perintah gusur, dan melakukan aksi penggusuran paksa”.

Ada rekaman video memperlihatkan, puluhan ribu warga yang dianggap warga kelas bawah membawa koper dan harta bendanya, meninggalkan tempat tinggal mereka, dan berjalan menyusuri jalan raya yang dingin dan membeku”.

Aksi “gusur” yang mendadak ini sebenarnya juga tidak mendadak. Karena kota Beijing telah berencana “dalam 5 tahun mendatang menyelesaikan penyusutan terbesar jumlah penduduk”, oleh karenanya sejak Agustus tahun lalu pemerintah telah mulai memberlakukan “pungutan biaya terhadap warga pendatang, dan juga menggusur paksa pemukiman padat penduduk pendatang”.

Keterangan foto: Seorang anak kecil yang memegang sepotong pipa besi hendak melawan petugas kamtib kota Beijing. (video screenshot)

Menurut data taksiran media massa, “Ribuan kediaman yang disewakan telah dibersihkan, diperkirakan lebih dari 100.000 warga pendatang telah dipaksa hengkang”. Terhadap hal ini ada yang menyebutkan, “Sebenarnya ini adalah rencana yang sejak awal telah diterapkan oleh kaum elite pemerintahan”.

Walaupun populasi Beijing berkurang “di bawah 23 juta jiwa” seperti yang ditargetkan pemerintah Beijing, apakah 23 juta jiwa penduduk ini akan bisa hidup dengan penuh martabat, mempunyai hak, dan kebebasan?

Jika pemerintah yang diktator dan otoriter merencanakan untuk terus mengurangi jumlah penduduk, berapa banyak lagi warga akan menjadi sasaran gusur berikutnya? Suatu masyarakat di mana pemerintah yang menjadi “raja”, maka warga hanya akan dibatasi atau digusur. Dimana pun warga menetap, akan sulit memiliki rasa yakin, rasa aman dan rasa memiliki.

Faktanya, polusi udara, tercemarnya sumber air dan langkanya air; lalu lintas yang semerawut, sampah yang menumpuk; harga properti yang tak terjangkau lagi, tidak mampu berobat, tidak mampu sekolah dan berbagai masalah penyakit yang berkepanjangan. Sebenarnya tidak terlalu relevan dengan jumlah populasi, melainkan mayoritas adalah konflik masyarakat yang dipicu oleh sistem totaliter dan pemerintahan preman yang mendalangi premanisme yang merusak aturan dan ketertiban.

Jepang tidak hanya tidak membatasi warga bebas berpindah domisili, kesenjangan taraf hidup di desa dan kota juga tidak besar, warga bisa menikmati kebijakan yang setara. Selain itu, “kota besar terkoneksi sepenuhnya dengan kota satelit standar tinggi dan juga kota-kota kecil, bahkan mendorong mengalirnya berbagai sumber daya yang ada ke pedesaan dan tempat terisolasi”. Karena adanya sistem “pekerjaan seumur hidup”, jadi para “buruh tani” di Jepang tidak akan kesulitan kehilangan pekerjaan atau menjadi gelandangan.

Sementara “para guru di wilayah terpencil bisa memiliki pendapatan ganda, sebagai kompensasi bagi lingkungan kehidupan yang keras”.

Secara keseluruhan Jepang dinilai sebagai salah satu negara yang “paling kaya, paling bersih, palng efisien, paling aman, kesenjangan sosial paling kecil, makanan paling aman, pencemaran lingkungan paling minim, kualitas pendidikan paling tinggi” di seluruh dunia, mayoritas orang Jepang sepertinya tidak mengharuskan dirinya menjadi warga Tokyo, tidak harus bekerja berjubel di Tokyo, atau hidup di Tokyo.

Sementara di Tokyo, walaupun populasinya nomor satu di dunia, bahkan dianggap sebagai “padatnya manusia akan menjadi bencana”, tapi justru tidak berdampak pada statusnya sebagai “tempat yang memiliki paling banyak kantor pusat dari 500 besar perusahaan terkaya dan terkuat dunia”.

Pada kota besar internasional yang “PDB-nya melampaui triliunan dolar AS” ini, pemimpin kota setingkat walikota dan ketua dewan hanya ada 7 orang”. Yang paling layak dipuji adalah lalu lintasnya, walaupun jumlah kendaraan bermotor melebihi 8 juta unit, atau 3 juta unit lebih banyak daripada Beijing, tapi pada jam sibuk pada dasarnya tidak macet, lalu lintas tetap tertib, tidak ada yang membunyikan klakson atau berpindah jalur, juga tidak ada pembatasan dengan nomor polisi, pembatasan genap ganjil, kamera pengawas lalu lintas juga sangat sedikit.

Bagi yang pernah ke Tokyo mayoritas akan terkesima dengan pengembangan jaringan lalu lintas umum yang begitu maju, kemajuannya itu sangat jauh melampaui yang ada di Beijing maupun di Shanghai”.

Penduduk Tokyo adalah  yang terpadat di dunia, tapi mampu tetap begitu tertib dan teratur serta menarik para elit dari seluruh dunia. Ini cukup meyakinkan kita, dalam hal menyelesaikan masalah kepadatan penduduk, sikap pemerintah Jepang dan Beijing adalah sangat berbeda. (SUD/WHS/asr)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds