Setelah terungkap dalam sebuah media sosial, Mahkamah Agung Tiongkok, pengadilan tertinggi negara, telah mengkonfirmasi bahwa pada tahun 2016, ia telah kehilangan satu berkas file penting terkait dengan gugatan perdata yang kompleks, namun gagal melaporkan kehilangan tersebut ke polisi.

Cui Yongyuan, pembawa acara talk show TV terkenal di Tiongkok, mengatakan dalam sebuah posting pada 29 Desember di Sina Weibo, sebuah platform media sosial seperti Twitter, bahwa seorang hakim di divisi sipil Mahkamah Agung Rakyat telah mengungkapkan bahwa file-file tersebut terkait dengan sengketa kontrak perusahaan pertambangan di Provinsi Shaanxi yang telah dicuri dari kantornya. Cui tidak menunjukkan bagaimana ia bisa mengetahui informasi itu.

Setelah postingan Cui mulai beredar, pengadilan tersebut mengeluarkan pernyataan di Weibo yang menyangkal pernyataan Cui. Namun pada malam itu, pengadilan mengakui kehilangannya dan mengatakan akan menyelidiki insiden tersebut.

Pada 30 Desember, surat kabar China Times yang dikelola pemerintah menerbitkan sebuah video, di mana hakim divisi sipil, Wang Linqing, menjelaskan bagaimana dia telah kehilangan berkas-berkas dokumen tersebut

“Saya ingin melindungi diri saya dari perlakuan buruk, jadi saya menggunakan video ini sebagai bukti,” kata Wang dalam video tersebut.

Wang mengkonfirmasi tentang berkas-berkas dokumen yang terkait dengan kasus penambangan Shaanxi, yang berawal dari tahun 2003 dan ditutup pada 2018.

“Ketika saya membuka kabinet saya dan ingin mengambil berkas pertama dan kedua untuk dokumen persidangan dalam menyusun rencana putusan, saya tiba-tiba menemukan bahwa berkas pertama masih ada di sana, tetapi yang kedua telah hilang.”

Wang mengatakan bahwa mungkin saja dia akan dipecat karena kehilangan tersebut, karena dia tidak dapat menemukan berkas-berkas dokumen tersebut di kantornya. Kemudian, dia meminta bantuan Cheng Xinwen, ketua hakim di divisi sipil.

“Pengadilan kami memasang banyak kamera pengintai di setiap lantai gedung kantor. Ada satu di luar kantor saya, dan satu lagi di ujung lorong. Ada dua kamera yang bisa memonitor [pintu masuk kantor saya],” kata Wang.

Namun, Cheng mengatakan kepadanya bahwa pada hari berkas dokumen itu telah hilang, kamera pengawas tidak berfungsi dan tidak merekam apa pun, meskipun baru saja diinstal. Wang curiga bahwa kamera-kamera tersebut telah dirusak.

Dalam posting Weibo 30 Desember, Cui menulis: “Pengadilan tertinggi tidak melaporkan insiden tersebut ke polisi setelah dokumen persidangan hilang di kantornya, dan kamera-kamera pengawas tidak merekam apa pun. Bagaimana mungkin kepentingan para pelaku perkara tersebut dilindungi? “

Cui juga mengatakan bahwa pengadilan telah mengeluarkan vonis setelah menulis ulang data-data kasus tersebut.

BBC Tiongkok melaporkan bahwa pada tahun 2009, pemerintah provinsi Shaanxi menulis surat resmi kepada mahkamah agung, meminta agar membatalkan putusan sebelumnya, yang telah memutuskan mendukung perusahaan swasta daripada perusahaan yang dikelola negara.

kasus suap di pengadilan
Wang Linqing, seorang hakim dari pengadilan sipil No.1 Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok, berbicara tentang bagaimana proses tentang berkas persidangan telah dicuri dari gedung pengadilan. (Screenshot via YouTube)

KASUS RUMIT

Kasus Shaanxi terkenal di Tiongkok, tidak hanya karena kasus tersebut melibatkan 380 miliar yuan (US$55,24 miliar) dalam ganti rugi, tetapi juga karena kepentingan-kepentingan politik telah terlibat.

Pada tahun 2003, Institut Eksplorasi dan Pengembangan Geologi dan Mineral Kota Xi’an (XGMEDI) yang dikelola pemerintah telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan Kechley Energy Investment Company (Kechley), yang berbasis di Yulin, Provinsi Shaanxi, untuk mengeksplorasi dan mengembangkan tambang batubara lokal bernama Boluo-Hongshiqiao.

Pada tahun 2005, dengan dana dari Kechley, XGMEDI menemukan bahwa cadangan batubara dari tambang tersebut adalah 1,9 miliar metrik ton, dengan nilai sekitar 380 miliar yuan. Namun Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional cabang provinsi tidak menyetujui proyek tersebut karena kurangnya pabrik Kechley untuk memproses batubara tersebut.

XGMEDI telah memberi tahu Kechley bahwa ia tidak dapat melaksanakan perjanjian sebelumnya, dan menandatangani perjanjian baru dengan Yik-Yip yang berbasis di Hong Kong, untuk mengembangkan tambang tersebut pada tahun 2006.

kasus pertambangan batubara di cina tiongkok
Yulin adalah kota yang ditemukan memiliki 149 miliar metrik ton cadangan batubara. (PETER PARKS / AFP / Getty Images)

Pada Mei 2006, Kechley mengajukan gugatan terhadap XGMEDI dengan tuduhan pelanggaran kontrak. Lima bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Rakyat Shaanxi memutuskan mendukung Kechley, mengatakan perjanjian antara Kechley dan XGMEDI masih berlaku. XGMEDI diperintahkan untuk membayar Kechley 276 juta yuan, dan mengalihkan kepemilikan tambang ke Kechley.

Pemerintah provinsi Shaanxi menentang vonis tersebut dan menyatakan bahwa tambang itu milik negara, bukan perusahaan swasta. Pemerintah provinsi mengerahkan komisi inspeksi disiplin Partai Komunis setempat untuk meluncurkan penyelidikan suap, menangkap 10 pejabat pemerintah dan peradilan.

XGMEDI mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tertinggi pada akhir tahun 2006, dan keputusan dibuat pada bulan November 2009, di mana pengadilan tertinggi meminta pengadilan tinggi Shaanxi untuk mengulang kembali kasus ini.

Pada tahun 2010, pengadilan tinggi Shaanxi membuka kembali kasus tersebut dan tiba pada kesimpulan yang berbeda, memutuskan bahwa perjanjian sebelumnya tidak sah: XGMEDI tidak perlu membayar kompensasi kepada Kechley, dan kepemilikan tambang akan dikembalikan ke XGMEDI.

Kechley mengajukan banding kembali kasus ini. Pada 21 Desember 2017, telah menyebut kehilangan dokumen-dokumen kasus tersebut, mahkamah agung membuat keputusan akhir, mengatakan bahwa perjanjian antara XGMEDI dengan Kechley masih berlaku.

Setahun kemudian, Kechley terus-menerus menuduh telah terjadi miscarriage of justice, karena XGMEDI belum bergerak maju dengan proyek tambang tersebut.

Miscarriage of justice adalah keadaan gagal mencapai keadilan dan kepastian hukum yang terjadi karena terdapat ketidaksinambungan penegakan hukum karena ulah para penegak hukum maupun karena terdapat aturan-aturan dalam negara yang saling bertentangan. (ran)

Tonton berikutnya:

Tiongkok Resesi Ekonomi, Laporan yang Relevan Dikontrol Ketat

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds