Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok mulai mengoperasikan divisi kekayaan intelektual (IP) pada 1 Januari, pertama kali sebuah badan hukum dibentuk secara tegas untuk menangani perselisihan IP.

Langkah ini telah dipahami secara luas sebagai isyarat oleh Beijing dalam menandakan kesediaannya bekerja sama dengan tuntutan AS untuk mengakhiri pelanggaran besar-besaran Tiongkok terhadap pencurian IP. Namun, para ahli dan pengamat meragukan pengadilan banding baru tersebut akan dapat menjalankan fungsinya di bawah rezim komunis yang diliputi korupsi.

Kantor berita resmi yudisial Tiongkok melaporkan hari pembukaan pengadilan IP bahwa itu adalah “keputusan dan pengaturan utama” oleh otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT). Luo Dongchuan, wakil presiden mahkamah agung, diangkat sebagai hakim kepala divisi tersebut.

Pengadilan tertinggi menggambarkan divisi IP sebagai pengadilan banding. Tanggung jawab utamanya adalah menangani tujuh jenis tuntutan hukum, yang menyangkut penemuan, desain, dan paten pabrik; desain tata letak sirkuit terintegrasi; rahasia teknis; perangkat lunak komputer; dan kasus-kasus yang terkait dengan monopoli.

Divisi kekayaan intelektual Mahkamah Agung tersebut adalah yang pertama dibentuk secara khusus untuk menangani banding. Hal itu dimulai oleh pengadilan IP yang ada di Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, yang bertanggung jawab atas pengadilan tingkat pertama dan banding.

Pemerintahan Trump telah menjadikan pencurian IP sebagai isu sentral dalam pertikaian dagang yang sedang berlangsung dengan komunis Tiongkok, yang terlihat tarif tinggi telah dikenakan pada ekspor Tiongkok senilai ratusan miliar dolar ke Amerika Serikat.

Menurut pemerintah AS, pelanggaran IP, yang sebagian besar sebagai akibat tindakan Tiongkok, menelan biaya perusahaan-perusahaan Amerika antara US$225 miliar dan $600 miliar per tahun, sementara berperan sebagai ancaman keamanan nasional.

Voice of America (VOA), media penyiaran yang dikelola pemerintah AS, melaporkan 1 Januari bahwa “langkah oleh otoritas Tiongkok ini jelas berhubungan dengan perang dagang Tiongkok– AS.”

Pada 1 Desember 2018, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Argentina selama KTT G-20, di mana kedua negarawan tersebut sepakat untuk melakukan “perdamaian” perang dagang selama 90 hari dengan syarat bahwa Tiongkok berupaya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika.

Namun ketika pembentukan divisi IP mahkamah agung dipandang sebagai komponen potensial dari upaya Xi untuk melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian, banyak yang skeptis terhadap kemampuan pengadilan tersebut untuk menegakkan peraturan: Partai Komunis, yang bertentangan dengan negara Tiongkok, menggunakan kekuatan aktual, dan sudah biasa memamerkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis.

KEBUNTUAN KELEMBAGAAN

Paul Schmidt, seorang konsultan profesional fakultas hukum di Chinese University of Hong Kong, mengatakan kepada BBC bahasa Mandarin pada 1 Januari bahwa ketika pengadilan IP dapat meningkatkan perlindungan, ia tidak akan dapat dengan cepat menyelesaikan masalah mendasar.

Schmidt mencatat bahwa pada tahun 2017, 80 persen dari produk-produk palsu yang ditemukan oleh otoritas Uni Eropa berasal dari Tiongkok, dan itu akan memakan waktu lama sebelum perusahaan-perusahaan Tiongkok membuat kemajuan untuk menghormati hak-hak IP. Selain mendirikan pengadilan banding, Tiongkok juga harus meningkatkan sistem peraturannya, meningkatkan hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran IP sambil secara substansial mengurangi korupsi, katanya.

Haochen Sun, seorang profesor di Fakultas Hukum di Universitas Hong Kong, mengatakan kepada BBC bahwa kelemahan penegakan hukum adalah alasan utama pelanggaran-pelanggaran IP yang merupakan masalah utama di Tiongkok.

Sun mengatakan bahwa kasus-kasus hak cipta dan merek dagang ditangani oleh administrasi-admisnistrasi negara yang bersangkutan yang melayani pemerintah-pemerintah lokal Tiongkok, yang terjerat dalam kepentingan-kepentingan bisnis ilegal yang mendorong mereka untuk mengabaikan peraturan-peraturan hukum. Sebenarnya, kasus-kasus seperti itu harus ditangani oleh pengadilan, kata Sun.

Tang Jingyuan, seorang komentator urusan Tiongkok yang berbasis di AS untuk The Epoch Times edisi bahasa Tiongkok, percaya bahwa pengadilan tersebut tidak akan efektif selama Partai Komunis mempertahankan dominasinya di lembaga-lembaga negara. Pada 3 Desember 2018, ia mengatakan pada The Epoch Times, “Di Tiongkok, PKT yang berkuasa, dan semua pengadilan dipimpin olehnya. Dengan kata lain, pengadilan memutuskan kasus berdasarkan kebutuhan dan kebijaksanaan Partai.”

“Setelah masalah menyentuh kepentingan sensitif Partai, seperti upaya ‘Made in China 2025’ atau perusahaan seperti Huawei, pengadilan akan terhambat untuk sampai pada vonis. Partai tidak akan mengizinkan pengadilan membiarkan perusahaan Tiongkok kalah dalam perkara hukum,” kata Tang.

Micron Technology, pembuat chip memori terbesar di Amerika, adalah korban dari satu kasus seperti itu.

Pada Desember 2017, Micron menggugat Fujian Jinhua, produsen Tiongkok, mengatakan bahwa Jinhua telah melanggar patennya untuk memori akses acak dinamis. Sebulan kemudian, Jinhua menggugat Micron, mengatakan Micron telah melanggar patennya pada DRAM dan teknologi solid-state drive (SSD).

Pada bulan Juli 2018, Pengadilan Menengah Fuzhou memutuskan untuk memenangkan Jinhua, dan melarang produk-produk Micron beredar di pasar Tiongkok. Bahkan, Jinhua, sebuah perusahaan yang baru didirikan, telah mempekerjakan banyak staf yang telah lama bekerja di Micron sebagai insinyur-insinyur di bidang pengembangan.

Pada 18 Desember 2018, Xi Jinping, yang juga sekretaris jenderal PKT, menyampaikan pidato yang dituntut secara ideologis pada upacara yang menandai peringatan 40 tahun reformasi ekonomi Tiongkok, di mana ia dengan kuat menyiratkan bahwa rezim tidak akan menerapkan perubahan sistemik mendasar apa pun.

Ekonomi Tiongkok telah berjuang keras sebagai akibat dari perlambatan domestik dan perang dagang Tiongkok-AS yang memangkas laba yang sangat dibutuhkan. Pada akhir Desember, Trump mengatakan bahwa ia telah menarik kesimpulan dari percakapan telepon dengan Xi dan bahwa banyak kemajuan sedang dibuat menuju kesepakatan antara Washington dan Beijing. (ran)

Tonton yang berikut:

Hadapi Perang Dagang, Mampukah Tiongkok Bertahan

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds