Bogota – Tiga belas negara dari seluruh Amerika mengecam Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Mereka juga mengumumkan sanksi ekonomi dan politik baru, dalam upaya untuk mengasimilasi rezim diktator. Langkah-langkah itu disepakati ketika Grup Lima mengumumkan tidak akan mengakui Maduro sebagai penguasa sah negara Andes itu pada pertemuan terakhir 4 Januari 2019.

Dua belas negara Amerika Latin dan Kanada mengecam ‘pecahnya tatanan konstitusional’ di bawah rezim Maduro. Mereka meminta Maduro untuk menyerahkan kekuasaan kepada Majelis Nasional, lembaga kongres yang dikelola oleh oposisi, ketika masa jabatan enam tahun keduanya akan dimulai 10 Januari 2019 mendatang.

“Rezim [Maduro] bertekad untuk melanggengkan kekuatannya sendiri dan dengan melakukan hal itu telah menghancurkan supremasi hukum. Juga secara sistematis melanggar hak-hak dasar dan kebebasan warga negara,” ujar Menteri Luar Negeri Kolombia, Carlos Holmes kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara.

Holmes menambahkan bahwa membangun kembali demokrasi dan menegakkan konstitusi sangat penting untuk memulihkan kesejahteraan dan kebebasan rakyat Venezuela.

“Karena alasan ini negara-negara di Grup Lima mengadopsi cara-cara politik dan diplomatik, sesuai dengan hukum internasional, untuk mendukung upaya para demokrat Venezuela dalam kondisi ini.”

Venezuela yang dulunya kaya raya saat ini menghadapi kekurangan pangan dan obat-obatan yang serius dan meluas, hiperinflasi diperkirakan mencapai 1 juta persen, dan pelanggaran HAM yang brutal. Tiga juta, atau 1 dari 12 rakyat Venezuela, telah meninggalkan negara itu. Eksodus terjadi sejak keruntuhan ekonominya pada tahun 2015, yang menjadi salah satu krisis migrasi terbesar dalam sejarah Amerika Latin.

Grup Lima yang beranggotakan 14 negara, terdiri dari Argentina, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksiko, Panama, Paraguay, Peru, dan Santa Lucia, didirikan pada Agustus 2017 untuk menemukan kedamaian, serta solusi untuk krisis ekonomi dan politik di Venezuela.

Kelompok lintas negara itu secara konsisten mengkritik pelanggaran hak asasi manusia dan hilangnya demokrasi di negara OPEC, menerapkan beberapa langkah untuk meningkatkan tekanan pada rezim yang berkuasa.

Sanksi terbaru ini bisa dibilang yang terkuat dari negara-negara Amerika Latin hingga saat ini dalam upaya untuk secara langsung menargetkan pejabat tinggi politik dan militer yang membentuk pangkalan rezim tersebut.

Sanksi mereka termasuk mengevaluasi kembali pinjaman kepada pemerintah Venezuela dari organisasi internasional dan regional. Kemudian memutus hubungan militer; revaluasi hubungan diplomatik, walaupun banyak negara telah meminimalkan hubungan diplomatik; penolakan masuk bagi pejabat Venezuela ke negara-negara Amerika Latin lainnya; dan pembesaran daftar pejabat Venezuela yang dengannya tidak ada bank atau jasa keuangan yang bisa bekerja dengan mereka. Sanksi juga membekukan dana mereka jika diperlukan.

Semua negara anggota, kecuali Meksiko menyetujui sanksi. Itu adalah pertama kalinya Meksiko menolak untuk mendukung deklarasi. Dalam sebuah pernyataan resmi, Wakil Menteri Luar Negeri Meksiko Maximiliano Reyes menyerukan Kelompok Lima untuk merenungkan konsekuensi bagi langkah-langkah terhadap Venezuela yang berusaha untuk campur tangan dalam urusan internal.

Para anak-anak imigran Venezuela menunggu untuk melewati Pusat Layanan Perbatasan Binasi, Peru dengan Ekuador, di Tumbes, Peru 24 Agustus 2018. (Douglas Juarez/Reuters/The Epoch Times)

Beberapa analis mengatakan bahwa sanksi internasional dapat mengarah pada kemunduran lebih lanjut terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Venezuela. Sehingga akan menghasilkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat negara itu.

Perwakilan anggota Grup Lima, seperti Holmes, sangat menolak klaim tersebut.

“Ini bukan sanksi terhadap Venezuela,” kata Holmes. “Mereka menjatuhkan sanksi terhadap rezim dan kolaboratornya. Terhadap mereka yang membuat Venezuela menderita ketakutan, kecemasan, perampasan hak, dan kelangkaan.”

“Kita tidak bisa terlibat dengan kediktatoran dan kekerasan dan penindasan yang diberikannya pada rakyat Venezuela, atau penjarahan sumber daya Venezuela.”

Presiden Ivan Duque dari Kolombia, yang bertetangga dengan Venezuela, telah menjadi salah satu anggota Kelompok Lima yang paling kritis dan vokal dalam melawan Maduro.

Menanggapi komunike Grup Lima yang dirilis 4 Januari 2019, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengumumkan bahwa pemerintahnya ‘bingung’ dengan tindakan kelompok itu. Maduro menurutnya akan tetap kembali mengambil kekuasaan sesuai rencana pada 10 Januari 2019, dan akan segera membalas tindakan diplomatik tersebut.

Analis mengatakan bahwa meskipun semua anggota Grup Lima bersatu menyetujui sanksi, dampaknya akan sangat tergantung pada bagaimana masing-masing negara akan menerapkannya.

“Jika diadopsi dan diimplementasikan secara luas, mereka akan semakin membatasi mobilitas anggota pemerintah dan membuat lebih sulit untuk mendapatkan dana segar yang sangat dibutuhkan,” kata Phil Gunson, analis senior Venezuela dan Andes di lembaga ‘think-tank’ International Crisis Group. “Itu tak terhindarkan membawa tambahan penderitaan bagi penduduk, tetapi dibandingkan dengan kerusakan besar pada kesehatan masyarakat dan kesejahteraan yang disebabkan oleh korupsi dan ketidakmampuan pemerintah, dampaknya relatif kecil.”

Bersamaan dengan dampak potensial bagi pemerintah dan rakyat Venezuela, langkah-langkah tersebut berarti bahwa keadaan diplomasi antara negara yang dilanda krisis dan banyak tetangga Amerika Latinnya telah mencapai titik terendah baru. Menyusul ketegangan yang memuncak pada bulan Desember ketika jet nuklir Rusia mendarat di negara sosialis itu. (LUKE TAYLOR/THE EPOCH TIMES/waa)

Video Pilihan :

Simak Juga :

Share

Video Popular