ANALISIS BERITA

Seperti yang diharapkan, Tiongkok telah mengumumkan putaran pertama langkah-langkah pelonggaran moneter 2019 pada 4 Januari, yang pertama dari serangkaian tindakan yang Beijing harapkan untuk dilakukan dalam rangka menopang perekonomiannya yang terguncang.

Tiongkok sedang mempersiapkan tahun depan yang menantang, baik secara ekonomi maupun politik, di dalam dan luar negeri. Namun untuk penyelamatan pertama tersebut, para pembuat kebijakan telah menggunakan trik-trik lama.

Bank Rakyat Tiongkok, People’s Bank of China (PBoC), bank sentral negara tersebut, telah mengumumkan pemotongan jumlah cadangan yang diharuskan dimiliki oleh bank sebesar satu persen dua hari sesudahnya. Rasio cadangan wajib (RRR) akan dipangkas sebesar 50 basis poin (0,5 persen) efektif 15 Januari dan 25 Januari.

Langkah ini diperkirakan akan memompa sekitar 1,5 triliun yuan (US$218 miliar) likuiditas ke dalam perekonomiannya.

Dan lebih banyak langkah pelonggaran ada di depan. “Kita mengharapkan 300bps (basis poin) lebih banyak pemotongan RRR tahun ini untuk mengakomodasi pelonggaran fiskal,” kata kepala Morgan Stanley ekonom Tiongkok, Robin Xing, menulis dalam sebuah catatan kepada klien. Secara keseluruhan, PDB “pertumbuhan bisa turun di 1Q, dengan pelonggaran kebijakan sepenuhnya dimulai pada bulan Maret,” bank tersebut menambahkan.

Pada hari yang sama, perdana menteri Li Keqiang telah bertemu dengan para pemimpin pemberi pinjaman komersial terbesar Tiongkok; China Construction Bank, Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China, dan mendesak mereka untuk meningkatkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan swasta dan kecil. Li berharap bahwa peningkatan likuiditas sebagai hasil dari pengurangan RRR tersebut akan membuat kemajuan yang berguna bagi neraca perusahaan-perusahaan kecil dan swasta.

Untuk itu, PBoC telah meluncurkan apa yang disebut Fasilitas Pinjaman Jangka Menengah yang Ditargetkan, dengan suku bunga super rendah, khususnya untuk perusahaan-perusahaan swasta yang lebih kecil. Tujuannya adalah mempertahankan perusahaan yang lebih kecil dalam berbisnis dan menghindari kehilangan pekerjaan.

Ke depan, Tiongkok diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah pelonggaran lebih lanjut, sebagian besar dari pedoman masa lalunya. Itu termasuk pemotongan pajak pertambahan nilai dan pengurangan pembatasan-pembatasan pembiayaan utang di tingkat daerah, meningkatkan investasi infrastruktur dan, dengan kemungkinan, transaksi-transaksi valuta asing.

AKANKAH INI BERHASIL?

Menerapkan kembali metode-metode pelonggaran yang pernah dicoba dan cocok mungkin berhasil di margin, tetapi jauh dari tembakan jitu.

Tiongkok dengan cekatan telah mengelola krisis keuangan global satu dekade lalu, tetapi tahun 2019 bukan merupakan pengulangan tahun 2008. Sepuluh tahun yang lalu, tidak ada perang dagang dengan Amerika Serikat, kondisi ekonomi global relatif lebih kuat hari ini, dan yang paling penting Tiongkok sendiri hampir tidak seperti satu dekade yang lalu.

Beijing tidak dapat memberlakukan langkah-langkah paksa seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2008. Untuk saat ini, hanya bisa berharap bahwa bereksperimen dengan margin akan membuat ekonominya bertahan.

Satu dekade peningkatan tingkat utang telah melumpuhkan kemampuan negara tersebut untuk menstimulasi lebih jauh tanpa meningkatkan risiko keuangan. Selain itu, kenaikan suku bunga Federal Reserve AS membatasi fleksibilitas PBoC atas kebijakan moneter. Pemotongan suku bunga acuan oleh Tiongkok akan memperburuk aliran modal keluar dan memberi tekanan lebih besar pada yuan.

Selain pemberian pinjaman usaha kecil, Tiongkok juga sedang meningkatkan belanja infrastruktur.

Secara diam-diam, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada awal Januari berwenang untuk mengalokasikan kuota utang pemerintah daerah lebih cepat dari jadwal, hal ini biasanya disetujui pada bulan Maret, untuk memungkinkan pemerintah daerah menerbitkan lebih banyak utang lebih awal. Ia telah menyetujui sekitar 1,39 triliun yuan (US$202 miliar) obligasi baru yang akan diterbitkan.

Sebagian besar dari kuota tersebut akan dialokasikan untuk “obligasi tujuan khusus,” yang hasilnya akan bergantung pada pendapatan-pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan kereta api, jalan raya, dan pembangunan kembali, kebanyakan dari proyek tersebut di distribusikan di lokasi-lokasi yang jauh. Tidak hanya proyek-proyek ini diperhitungkan terhadap pertumbuhan PDB Tiongkok, mereka juga telah menciptakan lapangan kerja dan membuat para pekerja migran tetap bekerja.

“Jika tidak ada langkah yang mendukung pertumbuhan kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan dalam risiko, yang merupakan ancaman utama yang ingin dihindari oleh pemerintah pusat,” tulis Iris Pang, kepala ING ekonom Tiongkok, dalam catatan 4 Januari.

Tiongkok masih belum membereskan tagihan utang infrastruktur dan pemerintah daerah dari krisis terakhir, beberapa di antaranya menunda neraca-neraca keuangan untuk apa yang disebut Tiongkok perusahaan-perusahaan manajemen aset (bank-bank buruk), dan yang lainnya dibeli oleh dana pensiun dan investor swasta.

Sejauh ini, Beijing sedang mengalihkan pandangan untuk menambahkan lebih banyak utang secara bijaksana karena menunda tindakan hanya berfungsi jika ada lebih banyak jalan di depan. Tetapi kali ini, jalannya lebih sempit dan taruhannya lebih tinggi. (ran)

Tonton yang berikut:

Akibat Perang Dagang, Tiongkok Turunkan Standar Pengendalian Polusi

Share

Video Popular