oleh Lin Yan

Sejak pertemuan Trump dengan Xi Jinping di Buinos Aires pada awal bulan Desember tahun lalu, perang dagang telah banyak mengalami perubahan. Pertemuan kelompok kerja tingkat rendah antar kedua negara tersebut diadakan pada Senin dan Selasa, meskipun kedua belah pihak berkeinginan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi pihak Tiongkok lebih bersemangat untuk mengakhiri konflik perdagangan.

Negosiasi perdagangan putaran kelima dimulai pada 7 – 8 Januari di Beijing. Sebagai pertemuan kelompok kerja tingkat rendah, kedua belah pihak mengadakan dialog di tingkat wakil menteri untuk mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai selama pertemuan Argentina antara kedua kepala negara.

Jumlah peserta dalam perundingan ini sangat banyak. Ada ratusan pejabat Partai Komunis Tiongkok yang berpartisipasi, dan jumlahnya dua kali lipat dari AS.

Selain itu, Liu He, perwakilan tertinggi dari delegasi negosiasi pihak Tiongkok juga menghadiri upacara peresmiannya. Pada saat yang sama, Zhong Shan, Menteri Perdagangan Tiongkok, dan Wang Shouwen, Wakil Menteri Perdagangan juga hadir.

Mereka bertiga juga hadir dalam jamuan makan malam kerja para pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat selama G20 di Argentina pada 1 Desember lalu.

Perwakilan dari AS tak satu pun yang hadir dalam kesempatan jamuan makan malam tersebut, tetapi setidaknya ada 3 orang wakil menteri yang berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan Tiongkok – AS sebelumnya.

BACA :  Taktik Perang Jangka Panjang, Mampukah Atasi Perang Dagang?

Presiden Trump telah berulang kali menyatakan di depan umum bahwa Tiongkok ingin mencapai kesepakatan karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok sedang melambat.

Beberapa analis telah mengkonfirmasi pernyataan Trump. Trey McArver, co-founder dari Trivium China mengatakan : “Tiongkok sangat bersemangat untuk meredakan perang dagang, karena mereka khawatir tentang situasi ekonomi dalam negeri.”

Tekanan negosiasi Tiongkok bertambah karena pertumbuhan ekonomi melambat

Pertumbuhan ekonomi AS sedang membaik sedangkan Tiongkok sedang melambat semakin menekan Tiongkok untuk bernegosiasi. Sebagian besar ekonom independen memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun menjadi sekitar 6% pada tahun 2019, yang akan menjadi yang terendah sejak tahun 1990.

Setelah perang dagang berkobar, tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun ke level terendah baru yakni 6,5% pada kuartal ketiga tahun 2018. Pada saat yang sama, penjualan mobil pada bulan November turun 16% YoY, penjualan real estat yang lemah memaksa beberapa pengembang memotong harga perumahan.

Pada saat yang sama, Bank Sentral Tiongkok pekan lalu telah memperkenalkan kebijakan pelonggaran moneter untuk menopang pertumbuhan. Pada bulan yang sama, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) telah secara intensif menyetujui serangkaian proyek pembangunan infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 3,4% pada kuartal ketiga, dan tingkat pengangguran mencapai level terendah dalam 50 tahun terakhir.

“Saya beritahu kalian bahwa kinerja ekonomi Tiongkok saat ini sedang memburuk, tetapi kami melakukannya dengan sangat baik,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (4/2/2019) lalu, mengatakan : “Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan dengan pihak Tiongkok, saya benar-benar percaya bahwa mereka ingin sekali untuk mencapai kesepakatan, saya pikir itu yang memang perlu mereka lakukan.”

Selain itu, beberapa pabrikan yang melayani Amerika Serikat telah mengalihkan produksi mereka ke negara lain untuk menghindari kenaikan tarif AS.

BACA : Terungkap! Tiga Data Ini Menunjang Trump Bertindak Lebih Keras dalam Perang Dagang

Bank investasi UBS pada  Jumat (4 Januari) merilis laporan yang menyebutkan bahwa 37% dari 200 produsen yang disurvei telah mengalihkan produksi mereka keluar dari Tiongkok dalam 12 bulan terakhir.

Hampir setengah dari perusahaan tersebut memberikan tanggapan bahwa ancaman kenaikan tarif AS adalah faktor yang paling penting, selain masalah kenaikan biaya produksi dan peraturan lingkungan yang mempengaruhi mereka untuk mengambil tindakan mengalihkan produksi keluar Tiongkok.

“Sebagian besar perusahaan memperkirakan bahwa suhu perang dagang dapat meningkat,” tulis laporan itu.

Bahkan Wei Jianguo, wakil ketua Pusat Pertukaran Ekonomi Internasional Tiongkok dan mantan wakil menteri Departemen Perdagangan, secara terbuka menyatakan bahwa pasar menghadapi tekanan ke bawah dan akan menciptakan dorongan tambahan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin membantah adanya penurunan ekonomi Tiongkok itu adalah akibat Tiongkok tidak  bersedia untuk mencapai perjanjian perdagangan dengan AS.

Sebelum negosiasi dimulai, Pihak Tiongkok secara aktif merilis sikap ingin liberalisasi

Washington meminta Beijing untuk menyediakan lingkungan persaingan yang adil bagi perusahaan-perusahaan AS, membuka lebih banyak akses pasar, melindungi kekayaan intelektual AS, dan mengurangi subsidi pemerintah yang tidak adil kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Jake Parker, wakil ketua Dewan Bisnis AS – Tiongkok mengatakan bahwa sebelum pembicaraan minggu ini, Tiongkok telah melepaskan sikap proaktif untuk menunjukkan tanda-tanda reformasi, padahal di putaran sebelumnya hal itu baru dilakukan setelah usai negosiasi.

Sebagai contoh, dalam beberapa minggu terakhir, pihak berwenang Tiongkok telah mengeluarkan rancangan undang-undang baru tentang investasi asing yang isinya melarang perusahaan-perusahaan Tiongkok memaksa mitra asing untuk menyerahkan rahasia teknis dan melarang pemerintah mencampuri urusan bisnis perusahaan asing.

Sebelum adanya larangan, ini telah lama mengganggu perusahaan Barat yang beroperasi di Tiongkok. Pada saat yang sama, sebagai isyarat, Tiongkok juga telah melanjutkan pembelian beras dan kedelai AS.

BACA : Kekuatan Ekonomi Modal Trump Menangkan Perang Dagang

Namun, sejauh ini, hanya Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menyebutkan perlindungan hak kekayaan intelektual, dan bahkan jika itu menjadi undang-undang, seberapa banyak pihak berwenang Tiongkok akan mematuhi dan menerapkannya, masih diragukan.

“Kami berharap dapat melihat sinyal positif dari pemerintah Tiongkok untuk mengimplementasikannya” kata Jake Parker. “Jadi kami tetap optimis,” tambahnya.

Para ekonom khawatir bahwa 90 hari terlalu ketat untuk menyelesaikan semua masalah yang mengganggu hubungan perdagangan AS – Tiongkok. Mereka menduga bahwa tujuan Beijing saat ini adalah ingin menunjukkan adanya kemajuan negosiasi yang cukup berarti yang tak lain untuk meyakinkan Trump, sehingga batas waktu ‘gencatan senjata’ dapat diperpanjang.

Dalam periode 90 hari, “Kesepakatan mungkin hanya akan terjadi pada hari terakhir”, kata Tu Xinquan, Direktur Lembaga Penelitian Organisasi Perdagangan Dunia Tiongkok, Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional.

Tu Xinquan mengatakan bahwa pertemuan minggu ini akan difokuskan pada pembicaraan mengenai rincian teknis pelaksanaannya, dan kemudian kedua belah pihak dapat membuat “keputusan politik yang sulit”.

Dia percaya bahwa dalam jangka panjang, kenaikan tarif pada akhirnya akan dipertahankan selama beberapa tahun, karena hasil akhir negosiasi tidak akan tercapai dalam waktu pendek, itu membutuhkan waktu.

AS akan menaruh perhatian tinggi pada keseriusan Tiongkok memenuhi janjinya

Dalam putaran dialog ini, selain memperhatikan bagaimana pihak Tiongkok menanggapi kekhawatiran AS dan apakah kedua pihak dapat mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, juga tidak kalah penting yaitu bagaimana Tiongkok akan mematuhi komitmennya.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa negosiator AS mendesak Tiongkok untuk menjelaskan secara rinci perubahan yang akan mereka buat dan memastikan bahwa Beijing tidak menggunakan cara lain untuk membatasi perusahaan asing.

BACA : Perang Dagang RRT-AS, 1 Aksi Trump 9 Perolehan

Di KTT Trump – Xi Jinping, Presiden Trump menunjuk Perwakilan Dagang AS Robert Lightizer sebagai kepala delegasi negosiasi perdagangan AS. Pada bulan Desember Lighthizer mengatakan bahwa ia perlu melihat adanya perubahan di pihak Tiongkok yang benar-benar efektif dan dapat diawasi, jika tidak, tak terhindarkan kenaikan tarif akan diberlakukan setelah batas waktu ‘gencatan senjata’ yang 90 hari itu tiba.

Sejak tahun lalu, para pejabat AS telah mengusulkan kerangka kerja yang mungkin memerlukan proses peninjauan triwulanan untuk meninjau apakah pemerintah Tiongkok bertanggung jawab, tetapi belum ada rincian mekanisme yang keluar.

“Poin paling penting adalah bagaimana Tiongkok akan menegakkan hukum ?” Kata Ben Cavender, seorang analis China Market Research Group di Shanghai. “Amerika Serikat menginginkan akses pasar bebas dan mencegah Tiongkok dari memaksa transfer teknologi. Pihak Tiongkok mengatakan OK, tetapi apa yang sebenarnya akan terjadi ?”

Strategi aliansi untuk anti-Amerika Serikat dari PKT mengalami kegagalan total

PKT berusaha untuk menyelesaikan keluhan dari berbagai negara dengan menekankan potensi besar Tiongkok sebagai pasar ekspor. Pada tahun lalu, PKT telah mengumumkan serangkaian perubahan kebijakan untuk meningkatkan peluang investasi asing memasuki industri otomotif, keuangan, dan lainnya.

Tetapi situs Market Watch melaporkan bahwa upaya Beijing untuk merangkul Prancis, Jerman, Korea Selatan, dan negara-negara lain untuk membentuk aliansi anti-Amerika telah menemui kegagalan, karena meskipun pemerintah negara-negara itu tidak sepenuhnya setuju dengan strategi Trump, tetapi mereka juga memiliki keluhan yang sama dengan AS tentang kebijakan industri dan hambatan memasuki pasar Tiongkok.

Sebagai contoh, Made in China 2025 menyebabkan keluhan kolektif dari Washington, Eropa dan mitra dagang lainnya, bahwa kebijakan Tiongkok melanggar kewajiban pasar terbuka yang dijanjikan dan mengikis beberapa posisi kepemimpinan di sektor industri baik Amerika Serikat atau  negara lainnya.

BACA : Demi “Made in China 2025” Komunis Tiongkok Ingin Menyalip Curang di Tikungan

Sekarang, walaupun Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah meremehkan rencana itu, tetapi mereka belum membatalkannya, karena ia percaya bahwa itu adalah inisiatif untuk meraih posisi  kepemimpinan di bidang ekonomi dan pengaruh global.

“Hal yang sulit dilakukan oleh Tiongkok adalah untuk menyediakan lingkungan bersaing yang adil bagi perusahaan asing di Tiongkok”, kata Rob Schmitz, koresponden Nasional Public Radio (NPR) AS di Shanghai.

“Untuk melakukan ini, Tiongkok perlu melakukan perubahan besar pada cara manajemen ekonomi. Namun perubahan ini cenderung dapat menempatkan pemerintah Tiongkok dan perusahaan milik negara mereka pada posisi yang kurang menguntungkan,” imbuhnya.

Pada saat yang sama, beberapa pejabat PKT mengatakan bahwa kebijakan teknologi mungkin juga terbuka untuk perusahaan asing, tetapi tidak disertai dengan rincian spesifik. Reuters melaporkan bahwa tidak pernah mudah untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah Tiongkok.

BACA JUGA : Etnis Tionghoa Perantauan : Mengapa Kita Tidak Mendukung Made In China 2025

Mengapa struktural PKT mengalami stagnasi ?

Bagaimana Anda melihat ketidakjelasan Tiongkok dalam melaksanakan perubahan struktural, dan bahkan dengan melepaskan sinyal ‘mengubah yang benar-benar dapat diubah, yang tidak dapat diubah, pertahankan untuk tidak diubah’ ?

Heng He, seorang pakar urusan Tiongkok kepada stasiun radio ‘Sound of Hope’ mengatakan, meskipun Amerika Serikat hanya meminta Tiongkok untuk mematuhi peraturan, tapi tidak diragukan lagi hal itu dapat menyentuh dasar organisasi PKT.

Ia mengatakan bahwa perubahan struktural yang diusulkan oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok sebenarnya merupakan janji yang dibuat Tiongkok sendiri ketika bergabung dengan WTO, dan itu bukan saran yang diusulkan oleh Amerika Serikat.

Heng He mengatakan bahwa Amerika Serikat bertindak keras sebenarnya hanya ingin meminta timbal balik dari Tiongkok, AS tidak mengusulkan persyaratan di luar ruang lingkup yang tidak masuk akal, tetapi perdagangan tidak adil yang disebabkan oleh sistem PKT pada gilirannya telah meenghambat pembalasan yang sama dari Tiongkok terhadap Amerika Serikat.

Sebagai contoh, dalam hal sanksi AS terhadap pejabat Tiongkok, PKT tidak memiliki cara untuk melakukan pembalasan yang setimpal, karena pejabat Amerika tidak memiliki begitu banyak properti di Tiongkok, tetapi para pejabat juga tidak begitu korup, sehingga Tiongkok tidak berhasil untuk memberikan sanksi.

“Irasionalitas struktural PKT sebenarnya berasal dari sistemnya. Meskipun Amerika Serikat belum mengusulkan untuk mereformasi sistemnya, itu hanya memerlukan perubahan struktural ekonomi, tetapi selama struktur ekonomi berubah, itu pasti akan menyentuh ‘fondasi’nya PKT,” kata Heng He.

Ia mengatakan bahwa banyak laporan atau pendapat propaganda selalu berusaha untuk mencari tahu motif perilaku Amerika, tetapi bukan menyangkut apakah tindakan AS terhadap Tiongkok dapat dibenarkan.

Tindak lanjut pengembangan perang dagang Tiongkok – AS

The Wall Street Journal melaporkan bahwa jika putaran negosiasi yang kelima mengalami kemajuan, negosiator perdagangan Tiongkok dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He akan memimpin delegasi Tiongkok ke Washington untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan perwakilan perdagangan AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Liu He awalnya berencana untuk berpartisipasi dalam negosiasi yang diadakan di Washington pada bulan September 2018, tetapi perjalanan itu dibatalkan karena perang dagang sedang memanas.

Dan Presiden Trump mungkin juga akan berpartisipasi. Akhir bulan ini, Trump akan melakukan perjalanan ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia di kota Davos.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa Wakil Kepala Negara Wang Qishan juga akan menghadiri forum tetapi belum mengkonfirmasi mengenai rencana pertemuan dengan Trump. Namun, South China Morning Post mengutip sumber berita melaporkan bahwa Trump mungkin akan menemui Wang Qishan di Davos.

Wartawan Nasional Public Radio Rob Schmitz mengatakan : “Para eksekutif pemerintah AS percaya bahwa mereka memiliki cukup besar peluang untuk memenangkan perubahan besar, termasuk menghentikan pengalihan paksa teknologi inti perusahaan-perusahaan AS sebagai imbalan untuk masuk ke pasar Tiongkok, dan setuju untuk membeli lebih banyak komoditas Amerika Serikat.” (Sin/asr)

Share

Video Popular

Ad will display in 09 seconds