Pendiri dan CEO Huawei Ren Zhengfei, dalam penampilan publik yang langka setelah penangkapan putrinya di Kanada, mengatakan perusahaannya tidak pernah memata-matai untuk pemerintah Tiongkok, Financial Times melaporkan.

“Tidak ada undang-undang di Tiongkok yang mewajibkan perusahaan mana pun untuk wajib memasang pintu belakang (akses rahasia),” kata Ren, dalam komentar publik pertamanya selama bertahun-tahun, selama wawancara dengan wartawan di kota Tiongkok Shenzhen pada 15 Januari. “Huawei, dan saya sendiri, tidak pernah menerima apa pun permintaan dari pemerintah mana pun untuk memberikan informasi.”

Komentar-komentar terbuka dari Ren yang biasanya tertutup tersebut terjadi ketika raksasa telekomunikasi Tiongkok tersebut menghadapi beberapa kontroversi. Meng Wenzhou, yang adalah putri Ren dan kepala keuangan Huawei, menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat, tempat jaksa penuntut menuduhnya telah melanggar sanksi-sanksi AS terhadap Iran dengan mengelabui bank-bank dengan cara memasukkan kebutuhan negara Timur Tengah tersebut ke dalam perusahaannya.

Huawei juga telah dilarang memasuki pasar beberapa negara karena masalah keamanan, sementara seorang karyawan telah ditangkap atas tuduhan mata-mata di Polandia akhir pekan lalu, bersama dengan seorang mantan pejabat keamanan Polandia.

Ren, seorang mantan insinyur militer dan anggota Partai Komunis saat ini, mengatakan perusahaannya “tidak akan menanggapi” permintaan-permintaan dari rezim Tiongkok untuk menyerahkan informasi, Wall Street Journal melaporkan.

Ren tidak memberikan detail tentang bagaimana perusahaannya akan menolak permintaan dari pemerintah. Namun di bawah undang-undang keamanan nasional Tiongkok, semua perusahaan yang beroperasi di negara tersebut diwajibkan untuk memberikan otoritas kendali atas datanya jika diminta. Konsep keamanan nasional secara luas didefinisikan mencakup ancaman-ancaman terhadap kontrol otoriter Partai Komunis Tiongkok, termasuk opini-opini kritis terhadap Partai tersebut.

Huawei, produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, telah mendapat sorotan tajam di Barat atas hubungan eratnya dengan rezim Tiongkok dan tuduhan bahwa produk-produknya dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai, sebuah tuduhan yang telah dibantahnya.

Perusahaan tersebut telah secara efektif dikeluarkan dari pasar AS sejak laporan kongres tahun 2012 membunyikan alarm peringatan bahwa produk-produk perusahaan tersebut dapat menimbulkan ancaman keamanan.

Agustus lalu, Amerika Serikat telah melarang kantor-kantor pemerintah menggunakan atau membeli peralatan dari Huawei dan ZTE pesaing domestiknya. Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan perintah eksekutif yang juga akan melarang perusahaan-perusahaan AS untuk melakukannya.

Dalam laporan bulan November, outlet berita The Australian telah mengutip laporan rahasia intelijen Australia yang mengkonfirmasi bahwa Huawei telah menyerahkan kata-kata sandi dan detail-detail akses ke layanan intelijen Tiongkok untuk memungkinkan mereka melakukan akses ke “jaringan asing,” meskipun bukan jaringan Australia, kata sebuah sumber.

Tahun lalu, Australia dan Selandia Baru telah melarang Huawei menyediakan teknologi untuk jaringan 5G mereka, dengan alasan risiko keamanan. Jepang juga melarang kantor-kantor pemerintahnya membeli teknologi Huawei.

Di Inggris, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara tersebut, BT, mengatakan pada bulan Desember 2018 bahwa mereka tidak akan menggunakan Huawei untuk mengembangkan jaringan 5G-nya, dan juga akan menghapus peralatan Huawei dari inti jaringan 4G dan 3G yang masih ada. Kanada saat ini juga sedang meninjau kembali apakah peralatan perusahaan tersebut memberikan risiko keamanan nasional.

Baru-baru ini, Polandia mengatakan pada 13 Januari bahwa mereka kemungkinan mempertimbangkan untuk melarang penggunaan produk-produk Huawei oleh lembaga-lembaga publik, setelah penangkapan pejabat Huawei Tiongkok. (ran)

Video pilihan:

Huawei dan Ancaman Mata-mata Tiongkok

Share

Video Popular