- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Analisis Kepanikan Pejabat Komunis Tiongkok : Ketidakstabilan Politik?

oleh Luo Ya, Zhou Huixin

Seminar dengan peserta khusus yang melibatkan pejabat senior tingkat provinsi dan menteri telah diselenggarakan di Pusat Pendidikan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan berakhir pada, Kamis (24/1/2019) sore hari.

Pejabat PKT Wang Huning dalam pidato penutupan seminar yang bertemakan : Kader pemimpin tingkat provinsi dan menteri perlu berpegang teguh pada pemikiran garis bawah dan fokus pada pencegahan risiko besar,  mengatakan : “Para pejabat perlu meletakkan dasar yang tegas untuk mencegah dan mengatasi serangkaian risiko besar …”

Media resmi mengungkapkan bahwa berbeda dengan seminar yang lalu, seminar ketika itu itu menampakkan urgensinya waktu dan topik yang sangat menonjol.

Menurut berita di media resmi ‘Xiake Dao’ bahwa seminar tingkat propinsi dan menteri yang diadakan pada setiap awal tahun baru ini biasanya tidak mengganggu jadwal dua konferensi lokal yang juga diselenggarakan pada awal tahun. Tetapi kali ini seminar yang bertemakan untuk mencegah dan mengatasi serangkaian risiko besar sampai menggeser jadwal waktu dua konferensi lokal. Hal ini menunjukkan urgensinya waktu dan topik.

Dilihat dari temanya, apa risiko utama yang membuat komunis Tiongkok begitu panik ?

Ketidakstabilan Sosial Menyebabkan Krisis Politik

Hua Po, seorang pengamat dari ‘Beijing Times’ mengatakan bahwa rezim komunis telah merasakan keseriusan daripada situasi politik dan khawatir dengan meletusnya Revolusi Warna.

Kepada reporter ‘Epoch Times’ ia mengatakan : “Situasi saat ini sangat serius. Dua hari lalu  Menteri Keamanan Publik Zhao Kezhi berbicara pada pertemuan Biro Keamanan Publik Nasional. Salah satu masalah utama adalah untuk mencegah Revolusi Warna. Bentuk ketidakstabilan saat ini telah memicu reaksi berantai.”

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada berita negatif yang terus-menerus beredar di masyarakat. Sering ada pembunuhan yang sangat mengerikan atau insiden melukai orang-orang tertentu, termasuk polisi pun jadi sasaran pembunuhan. “Jika kasus tunggal ini terlalu sering terjadi, dikhawatirkan mereka akan menjadi berkelompok dan membuat kericuhan besar. Pada saat itu situasi lebih sulit dikendalikan, sehingga mungkin hal ini yang membuat para pejabat panik,” ujarnya.

Baru-baru ini, PKT mengeluarkan edaran tentang ‘Standar Operasional Pejabat di Bidang  Politik dan Hukum’ dengan penekanan khusus pada kepemimpinan absolut dari partai (PKT).  SOP ini tentang pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan politik dan hukum, dan menekankan pentingnya keamanan politik dan keamanan kelembagaan.  Aturan ini perlu diimplementasikan sampai ke seluruh pelosok wilayahnya.

Huapo mengatakan bahwa tujuan dari perpanjangan tangan komite politik dan hukum ke pelosok tak lain adalah untuk memperkuat kontrol. Dia menyebutkan bahwa PKT telah mengintegrasikan berbagai kekuatan dan membentuk sistem “peluit”. Yakni jika terjadi masalah di satu tempat. Begitu peluit dibunyikan, setiap orang yang berada dalam sistem harus melapor.

“Ini menunjukkan bahwa rezim sekarang sangat tidak stabil, sehingga PKT harus mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk memperkuat kontrol terhadap  masyarakat yang berada di tingkat paling bawah,” katanya.

Ia mengatakan : “Ditambah lagi dengan memperkuat disiplin partai, seperti peraturan politik dan hukum. Sekarang anggota partai tidak hanya dipantau selama waktu 8 jam, tetapi juga dimonitor di luar yang 8 jam itu, termasuk juga obrolan pribadi, jika sampai membicarakan hal-hal yang dianggap tabu, mereka akan dikenakan hukuman.”

“Dari segi ini saja sudah dapat menjelaskan bahwa situasinya sangat serius sekarang. Jika tidak ditangani dengan baik, mungkin akan menjadi peristiwa besar di tahun 2019.”

Penurunan pertumbuhan ekonomi memicu krisis politik

Perang dagang dengan AS telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun. Meskipun pejabat mengatakan bahwa PDB Tiongkok melebihi rmb. 90 triliun untuk menenangkan masyarakat, tetapi bank sentral terus menerus melonggarkan likuiditas, Renminbi mengalami depresiasi, ditambah dengan penekanan Xi Jinping perlunya menjaga agar lapangan tenaga kerja tetap stabil, dan sebagainya. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sedang bermasalah. Masalah dengan ekonomi tentu akan menimbulkan masalah lain, seperti ideologi.

“Akhir-akhir ini sejumlah pemilik real estate, pakar, cendekiawan dan kaum liberal menyampaikan keluhan. Universitas Peking telah membentuk kelompok Marxisme-Leninisme untuk mengadvokasi fundamentalisme Marxis, ini yang secara langsung menantang kekuasaan rezim Xi Jinping, juga mendirikan serikat buruh independen dan sebagainya. Berbagai kontradiksi yang terjadi di dalam dan luar negeri, termasuk di dalam dan Penyulutnya tak lain adalah penurunan ekonomi.”

“Rezim ini seperti sebuah mesin. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi akan kacau balau. Ketidakstabilan ekonomi telah menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan ketidakstabilan sosial secara langsung mengancam status penguasa komunis Tiongkok,” tambahnya.

“Hal dikhawatirkan dari insiden yang terjadi secara berkelompok adalah awalnya terpicu oleh masalah ekonomi, setelah itu bisa berkembang ke masalah politik, sampai terakhir menuntut pemerintah menyerahkan kekuasaannya.”

“Saat ini, stabilitas sosial sedang terancam, dan insiden kelompok sering terjadi : gara-gara pembongkaran paksa bangunan warga, tuntutan para veteran, isu-isu pada perawatan medis, pendidikan dan lainnya saling terkait.”

Masalahnya adalah masyarakat sudah kehilangan rasa aman sehingga pikiran mudah berubah. “Xi Jinping sudah menyadari bahwa para penantang dari dalam dan luar sistem, di dalam dan luar negeri sudah bermunculan, sehingga tahun 2019 diperkirakan akan menjadi tahun yang tidak mudah dilewati,” katanya.

Zheng Yushuo, seorang profesor ilmu politik di City University of Hong Kong mengatakan bahwa seminar itu memiliki tujuan untuk menyatukan konsensus dalam partai demi menghadapi acaman yang datang dari luar dan dalam negeri, sebagaimana yang dikehendaki Xi Jinping.

“Sidang Pleno Keempat yang telah dijadwalkan pada akhir tahun lalu gagal diadakan. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Karena ada desakan berupa negosiasi perdagangan dengan AS, bisa jadi komunis Tiongkok akan mengambil langkah mengalah yang cukup besar agar masalah yang sedang dihadapi sekarang bisa teratasi.”

Kepada reporter Epoch Times Hua Po mengatakan : “Jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, perang dagang mungkin berubah menjadi komprehensif. Dalam situasi demikian, Xi Jinping tentu ingin mendapatkan dukungan penuh dari dalam partai, sehingga ia menonjolkan perlunya ‘pemikiran garis bawah’. Pemikiran yang sinonim dengan Tiongkok terpaksa mengambil langkah mengalah. Bagaimana langkah mengalahnya ? Jika benar-benar negosiasi gagal mencapai kesepakatan dengan AS, jika perang dagang sampai berkobar secara komperhensif, bagaimana Tiongkok harus mempersiapkan cara untuk menahan dampaknya ?”

Ia menyebutkan bahwa situasi ekonomi Tiongkok untuk kuartal pertama tahun ini bakal sangat buruk.

“Faktanya, PDB kuartal keempat tahun lalu sudah turun menjadi 6,4 %. Entahlah, apakah PDB kwartal pertama tahun ini akan berada di angka 6 atau bahkan di bawah 6 % ? Dan bagaimana meningkatkan konsumsi di situasi seperti ini ? Bagaimana dengan lapangan kerja ? Ini adalah masalah yang sangat penting.”

Zheng Yushuo percaya bahwa seminar ini juga berkepentingan untuk memberikan gambaran kepada semua orang bahwa : Risiko kemerosotan ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 sangat tinggi. Artinya, setiap orang harus memahami bahwa kesulitan tahun ini bertambah. Setiap orang harus memiliki persiapan mental”.

Belum Menemui Solusi untuk Mengatasi Krisis

Meskipun komunis Tiongkok telah menyadari adanya krisis ini, namun Hua Pan percaya bahwa mereka tidak memiliki solusi lain kecuali terus memperkuat kontrol.

“Pidato Xi Jinping pada saat peringatan 40 tahun reformasi dan keterbukaan Tiongkok mengatakan : terhadap hal yang memang dibutuhkan reformasi tentu akan kita reformasi, tetapi tidak akan melakukan reformasi jika hal itu memang tidak dibutuhkan reformasi.”

“Pada dasarnya semua yang dipandang perlu oleh PKT untuk direformasi, sudah dilakukannya, Namun terhadap hal yang tidak boleh berubah pasti tidak akan kita ubah. Dilihat dari penyampaian Xi Jinping ini dapat kita nilai bahwa reformasi dan keterbukaan Tiongkok sudah mencapai batas terakhir, sudah tidak mungkin dilakukan reformasi lagi bukan ?,” kata Hua Po.

Ia mengatakan : “Pada akhirnya, masalah-masalah ini benar-benar mustahil untuk dipecahkan. Mereka hanya bisa mengobati kepala saat sakit kepala dan mengobati kaki ketika sakit pada kaki. Karena jalan menuju demokrasi dan konstitusionalisme sudah pasti tidak akan ditempuh oleh PKT.”

“PKT tidak mungkin mau menyerahkan kekuasaannya. Sebenarnya, rezim penguasa sendiri sudah sangat jelas, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana mengatasi krisis ini, karena memang tidak ada solusi yang cocok,” simpulnya. (Sin/asr)