Erabaru.net. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) membeberkan sepanjang 18 tahun terakhir, impor beras pada 2018 merupakan tergencar kedua sejak 2000 silam. Akan tetapi impor ini masih bisa dikurangi oleh pemerintah.

“Impor beras kecenderungannya terus meningkat. 2018 itu impor tertinggi kedua setelah 2011. Trennya terus terjadi mengingat konsumsi kita juga meningkat,” ujar peneliti INDEF Rusli Abdullah dalam jumpa pers  dengan tema Pemanasan Debat Capres Kedua: Tawaran Indef untuk Agenda Strategis Pembangunan SDA dan Infrastruktur di ITS Tower, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

Rusli menyebutkan sejak tahun 2000, Indonesia memang kerap melakukan impor beras. Tetapi mengapa terus impor? pasalnya besarnya berfluktuasi berdasarkan kebutuhan mulai dari 200 ribu ton hingga hampir 3 juta ton.

Dia merinci, sejak 2000, tren impor beras meningkat. Impor beras 2018 merupakan tertinggi kedua sejak tahun 2000 dengan total impor 2,25 juta ton (1,003 juta US$). Impor tertinggi terjadi pada 2011 dengan total impor 2.75 juta ton (1,5 juta US$).

Dimulai pada tahun 2000, impor beras tercatat sebesar 1,35 juta ton. Kemudian pada 2001 mencapai 644 ribu ton, 2002 sebanyak 1,8 juta ton, 2003 sebanyak 1,4 juta ton, 2004 sebanyak 236 ribu ton, 2005 sebanyak 189 ribu ton dan 2006 sebanyak 438 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2007 sebanyak 1,4 juta ton, 2008 sebanyak 289 ribu ton, 2009 sebanyak 250 ribu ton, 2010 sebanyak 687 ribu ton.

Kemudian pada 2011 sebanyak 2,75 juta ton, 2012 sebanyak 1,81 juta ton, 2013 sebanyak 472 ribu ton, 2014 sebanyak 844 ribu ton. Setahun berikutnya di 2015 sebanyak 861 ribu ton, 2016 sebanyak 1,28 juta ton, 2017 sebanyak 305 ribu ton dan 2018 sebanyak 2,25 juta ton.

Bukannya lonjakan impor tak bisa direm, sejumlah langkah-langkah bisa diterapkan untuk mengurangi impor pada tahun-tahun berikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

“Impor dapat dikurangi jika tata kelola di produsen (petani) diperbaiki termasuk mengurangi rantai tata niaga pangan,” ujar Rusli.

Tak hanya itu, langkah yang dilakukan ke depan adalah menekan biaya distribusi  beras.  Dalam  hal  ini,  penting  untuk  pemerintah  turut  berperan  dalam mengurangi  biaya  distribusi  pada  daerah-daerah  yang  biaya  logistiknya  tinggi.  Di samping berperan dalam menetapkan harga akhir di tingkat konsumen.

Langkah ke depan, Rusli berpendapat produksi pangan semestinya dapat digenjot dengan sejumlah kebijakan seperti mempertahankan lahan abadi pertanian di Pulau Jawa serta ekstensifikasi di luar Pulau Jawa,   memperbaiki   teknologi   budidaya   pangan,   dan   sebagainya.  

“Apabila  impor diperlukan  dalam  menjaga  harga,  maka  harus  memperhatikan  siklus  panen.  Impor harus dilakukan pada saat defisit neraca beras dan menyasar wilayah defisit beras,” beber Rusli.

Warning Ombudsman

Beberapa waktu lalu, Ombudsman RI mengumumkan peringatan dini (early warning) kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam tata kelola implementasi kebijakan pangan. Ombudsman menyatakan pihaknya mengawasi 4 komoditi pangan yakni beras, gula, garam dan jagung untuk melihat persoalan yang dihadapi dan mencegah maladministrasi.

Salah satunya, yakni beras, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton sedangkan pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 juta ton. Jumlah total impor akan meningkat jika Pemerintah melakukan kembali pada tahun 2019. Namun dengan jumlah stok yang relatif memadai (2,1 juta ton di akhir 2018), diperkirakan Pemerintah tak perlu memerlukan impor di tahun 2019, kecuali terjadi krisis besar.

Sebagai langkah peringatan dini. Untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek, Ombudsman RI menyarankan agar Pemerintah: (i) segera membentuk kerangka kebijakan sisa cadangan (stock disposal policy) untuk perbaikan manajemen stok sebelum memutuskan mengambil langkah ekspor beras; (ii) melakukan klasifikasi stok dan mengutamakan pemanfaatan stok berkualitas agar operasi pasar cukup efektif mengatasi kenaikan harga akibat penerapan  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 80%, bukan berprioritas pada ekspor. (asr)

Share

Video Popular