oleh Su Jinghao

Pada Kamis (7/3/2019) pagi waktu Beijing, Huawei mengumumkan gugatan terhadap pemerintah AS, merujuk pada ketentuan RUU yang disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2018 itu tidak konstitusional. Senator senior AS Marco Rubio menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu justru kesempatan sangat bagus bagi AS untuk membongkar bagaimana Huawei diperalat pemerintah Tiongkok.

Gugatan Huawei mengklaim bahwa Pasal 889 Undang-Undang Otorisasi Pertahanan AS tahun 2019 yang disahkan oleh Kongres dengan konten melarang semua agen pemerintah AS membeli peralatan dan layanan dari Huawei, itu melanggar konstitusi AS karena tanpa prosedur administratif atau hukum. Ini bertentangan dengan ketentuan Konstitusi AS yang menyangkut merampas hak-hak publik dan proses hukum.

Senator Florida Marco Rubio mengatakan pada Kamis : “Huawei menggugat pemerintah AS ? Bagus ! Kami sudah tidak sabar untuk membiarkan dunia melihat, bagaimana mereka (Huawei) menggunakan cara-cara pencurian dan spionase untuk membantu pemerintah Tiongkok melakukan kecurangan-kecurangan.”

“Hal yang ironis adalah perusahaan Tiongkok dapat menggunakan prosedur hukum di Amerika Serikat, tetapi perusahaan Amerika Serikat tidak dapat menggunakan prosedur hukum di Tiongkok,” kata Rubio.

Senator Arkansas Tom Cotton mengatakan : “Huawei adalah salah satu divisi dari Partai Komunis Tiongkok yang mengancam keamanan dan privasi semua orang Amerika. Sekarang Huawei sedang menggugat RUU pertahanan yang saya usulkan tahun lalu. Sebagai “senjata”  untuk bertahan agar tidak terdepak keluar dari pasar AS.”

Deplu AS Menegaskan Kembali Sikapnya Terhadap Huawei

Pada Kamis (7/3/2019), Departemen Luar Negeri AS menolak untuk mengomentari pertanyaan wartawan, tetapi menegaskan kembali sikapnya pada Huawei. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa pemerintah mendukung keamanan siber yang tanpa terpengaruh dari pemerintah asing.

Robert Palladino, juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pada konferensi pers : “Saya tidak punya komentar mengenai gugatan itu karena sedang menunggu persidangan.”

Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat sebagai penganjur jaringan telekomunikasi dan rantai pasokan yang aman, dan rantai pasokannya tidak boleh terpengaruh oleh pemasok yang dikendalikan asing yang dapat mengarah pada akses tidak sah dan aktivitas jaringan jahat.

BACA JUGA : Mengungkap Hubungan Antara Huawei dan Politik Faksi Rezim Komunis Tiongkok

BACA JUGA : Menyibak Tirai Kode Umum ‘F7’ yang Diduga Kode Nama untuk Huawei

“Karena kami percaya bahwa risiko yang ditimbulkan oleh pemasok ini harus dipertimbangkan secara ketat sebelum membuat keputusan untuk membeli teknologi ini, dan mereka harus tunduk pada perilaku di luar hukum atau tidak terikat dari pemerintah asing yang memiliki perbedaan dengan nilai-nilai kita,”kata Jubir Deplu AS.

Robert Palladino juga mengatakan : “Jadi kami sedang secara teratur bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami untuk memberi mereka informasi, membantu mereka menilai risiko dan tetap menjaga kewaspadaan, sehingga mereka dapat melindungi sistem dan orang-orang mereka sendiri. Inilah yang kami lakukan, dan ini adalah keputusan yang harus dibuat setiap pemerintah demi kepentingan negaranya.”

Pakar : Kongres Memiliki Alasan yang Masuk Akal untuk Mengambil Tindakan Terhadap Huawei

Reuters melaporkan bahwa Franklin Turner, pengacara kontrak pemerintah dari McCliner & English mengatakan gugatan yang diprakarsai oleh Huawei itu adalah gugatan yang sangat sulit karena Kongres (Amerika Serikat) memiliki kekuatan luas untuk melindungi AS dari ancaman keamanan nasional.

The Washington Post melaporkan bahwa Julian Ku, profesor hukum internasional, konstitusional di Hofstra University mengatakan bahwa gugatan hukum Huawei mirip dengan yang dilakukan perusahaan cybersecurity Rusia Kaspersky Lab. Yang terakhir, ditolak oleh Kongres, Kongres khawatir itu akan membantu Moskow untuk melakukan pemantauan terhadap Amerika Serikat. Kaspersky mencoba untuk membatalkan penolakan Kongres  dengan argumen yang mirip dengan Huawei.

Gugatan Kaspersky yang diajukan lewat Distrik Columbia dan Pengadilan Banding semua mengalami kegagalan, dan hakim memutuskan bahwa penolakan itu bersifat defensif, bukan yang bersifat hukuman.

Julian Ku mengatakan bahwa hakim federal perlu mempertimbangkan apakah larangan terhadap Huawei di Pasal 889 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019 itu melanggar hak-hak dasar Huawei. Namun, berbisnis dengan pemerintah AS tidak dapat dianggap sebagai hak dasar (yang dimiliki oleh Huawei), dan Kongres memiliki alasan yang masuk akal untuk mengambil tindakan terhadap Huawei (merujuk pada penolakan).

BACA JUGA : Bagaimana Komunis Tiongkok Mencuri Rahasia-Rahasia dan Menjadi Ancaman Keamanan AS

Bloomberg News juga mengutip ucapan para ahli pada hari Kamis melaporkan bahwa gugatan Huawei terhadap pemerintah AS akan sulit dilakukan. Peter Henning, seorang profesor hukum di Universitas Negeri Wayne dan mantan jaksa federal juga mengatakan : “Saya tidak melihat pemerintah federal AS akan mundur (menghadapi gugatan Huawei).”

Kongres khawatir terhadap hubungan dekat antara Huawei dengan pemerintah Beijing

Marco Rubio mengatakan : “Amerika Serikat harus tetap waspada untuk mencegah perusahaan telekomunikasi milik negara Tiongkok seperti Huawei merusak dan membahayakan sistem dan infrastruktur AS.”

“Inilah sebabnya mengapa Kongres baru-baru ini mengambil tindakan dalam batas mandat konstitusional kami untuk mencegah Huawei memasuki pasar peralatan telekomunikasi kami karena kekhawatiran tentang hubungan perusahaan tersebut dengan departemen intelijen Tiongkok”, katanya.

Anggota Kongres AS, pejabat pemerintah dan pejabat intelijen umumnya percaya bahwa peralatan Huawei dapat digunakan oleh otoritas Tiongkok untuk mengumpulkan intelijen. Pasal 7 Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok menetapkan bahwa organisasi atau warga negara Tiongkok secara hukum diwajibkan untuk mendukung, membantu, dan bekerja sama demi keperluan pekerjaan intelijen negara.

Beberapa anggota parlemen khawatir tentang hubungan dekat antara Huawei dengan pemerintah Beijing. Mike Gallagher, seorang Republikan dari Wisconsin mengatakan kepada VOA : “Anda perlu menyadari bahwa perusahaan seperti Huawei dan ZTE adalah anak-anak perusahaan milik Partai Komunis Tiongkok. Jadi kami memiliki keprihatinan besar mengenai sejauh mana mereka itu dapat menembus industri dalam negeri kami.” (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular