Li Muyang

Dari awal hingga akhir hanya makan waktu 3 bulan sebuah Undang-Undang baru mengenai investasi bagi perusahaan asing di Tiongkok telah lahir. UU ini langsung disahkan lewat pemungutan suara pada Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung di Beijing pada Jumat (15/3/2018) dengan 2.929 suara mendukung, 8 suara menentang dan 8 abstain.

Komunis Tiongkok dengan cepat merevisi dan mengesahkan undang-undang tersebut tampaknya ditujukan untuk menanggapi keluhan AS tentang pengalihan teknologi wajib, membuka jalan bagi perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat.

Namun, analis dan kelompok bisnis percaya bahwa meskipun Undang-Undang ini sudah melangkah ke arah yang benar, tetapi masih lebih rendah dari yang diharapkan dan telah menimbulkan kekhawatiran baru.

Dalam undang-undang baru ini tertera tulisan yang kontennya mengenai pejabat tidak diperkenankan untuk membocorkan rahasia perusahaan, pejabat yang melakukan hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

The Wall Street Journal percaya bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada pejabat di tim peninjau yang melakukan apa yang disebut Penilaian Kesesuaian. Pihak berwenang Tiongkok mengharuskan perusahaan asing dinilai terlebih dahulu sebelum memproduksi misalnya mobil baru dan produk lain atau mendirikan pabrik di Tiongkok.

Teruskan Penekanan, Trump : “Gugurkan Saja Jika Tidak Tercapai”

Seperti kita ketahui bersama, Amerika Serikat dan Tiongkok masih melakukan negosiasi intensif, meski tidak melalui pembicaraan tatap muka, tetapi mereka tetap melakukan video conference. Pengalihan teknologi wajib adalah salah satu perbedaan yang coba dijembatani oleh kedua pihak.

Administrasi Trump percaya bahwa apa yang disebut Penilaian Kesesuaian dari komunis Tiongkok itu adalah untuk menyaring informasi hak milik dan pengalihan teknologi wajib.

Pemerintah AS telah menerima keluhan dari banyak perusahaan AS di Tiongkok bahwa rahasia teknologi inti mereka telah dicuri oleh komunis Tiongkok dan telah diperlakukan secara tidak adil. Namun, komunis Tiongkok terus menyangkal hal itu dan justru menyebutkan perusahaan asing secara sukarela menukar teknologi dengan pasar.

Dalam negosiasi yang tarik ulur, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer terus menekan negosiator Tiongkok agar mau memperbaiki praktik perdagangan tidak adil yang telah berlangsung lama.

Pejabat AS yang berada di luar perundingan juga terus melakukan penekanan. Trump masih mengatakan: “Jika itu adalah kesepakatan yang buruk bagi kami, itu tidak akan mencapai kesepakatan” Ia mengatakan bahwa dalam 3 hingga 4 minggu ke depan, ia berharap dapat mendengar berita dari Beijing. “Melalui berbagai cara saya akan tahu apakah kesepakatan dapat dicapai atau tidak.”

Pernyataan Trump tersebut bagaikan “melepaskan 1 panah yang mengenai 2 sasaran”, pada saat yang sama melepas sinyal positif kepada Beijing bersamaan dengan “ultimatum”,  bahwasanya waktu perundingan tinggal 3 – 4 minggu, dan saya akan secepatnya mengambil keputusan yang saya inginkan. Kental sekali makna “gugurkan saja jika (kespakatan) tidak tercapai”.

Di “saat terkhir” Beijing Baru Mengambil Keputusan

Berlapis-lapis tekanan yang diberikan oleh pihak AS kepada pihak Tiongkok jelas efektif. Menurut ungkapan dari sumber-sumber informasi yang mendengar briefing diskusi yang relevan, bahwa Beijing di saat terakhir baru buru-buru merevisi rancangan perundangan mengenai investasi asing dan menyerahkannya kepada Kongres Rakyat Nasional untuk disahkan, yang tujuannya tak lain untuk menyelesaikan permintaan utama AS.

Jacob Parker, wakil presiden Dewan Bisnis AS – Tiongkok mengatakan kepada AFP bahwa ketentuan itu baru ditambahkan pada menit terakhir, mungkin hasil tekanan dari negosiasi perdagangan.

Dengan kata lain, ketentuan yang baru itu ditambahkan itu dalam batas tertentu dapat mencerminkan bagian dari teks perjanjian yang dicapai oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa, Beijing di masa mendatang setuju untuk menghilangkan konflik kepentingan saat memproses peninjauan mengenai Penilaian Kesesuaian.

Dalam situasi yang belum jelas apakah perang dagang akan benar-benar berhenti, tindakan Beijing ini memiliki daya tarik yang jelas bagi Amerika Serikat. Yakni Beijing berharap secepatnya mengakhiri perang dagang agar sesegera mungkin melepaskan diri dari tekanan menurunnya ekonomi domestik.

Apakah Versi Baru yang Disederhanakan Demi  Memudahkan Pemahaman ?

Kamar Dagang Amerika di Tiongkok menyambut baik Undang-Undang yang diperkenalkan oleh pihak Tiongkok dan menghargai upaya pemerintah Beijing untuk meningkatkan lingkungan investasi, tetapi mereka juga menyatakan keprihatinan baru.

Pernyataan KADIN AS menyebutkan bahwa Undang-Yndang yang begitu penting dan mempunyai pengaruh yang besar ini sangat disayangkan tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para investor asing dalam industri atau menampung masukan dari perusahaan-perusahaan  investasi asing.

Huang Yong, seorang profesor di Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional Beijing menunjukkan bahwa kandungan suplemen yang relevan adalah sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi hanya diucapkan ulang. Ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Tiongkok yang ada sekarang seperti hukum administrasi dari badan pengatur, telah ada klausula yang melarang untuk berbagi rahasia dagang.

Lester Ross, seorang mitra Kantor Pengacara WilmerHale di Beijing mengatakan kepada Financial Times bahwa untuk menunjukkan ketulusan dalam negosiasi perdagangan, Beijing bergegas menerbitkan Undang-Undang baru dalam hal investasi asing.

Tetapi ia mengatakan : “Sayang Undang-Undang baru ini lebih singkat dan lebih umum daripada versi sebelumnya, jadi bisa meninggalkan banyak masalah pada inteprestasinya”.

Seperti yang kita semua ketahui, komunis Tiongkok pada tahun 2015 juga pernah membahas soal Undang-Undang investasi asing, tetapi ditangguhkan dalam periode peninjauan entah dengan alasan apa. Undang-undang yang baru disahkan ini lebih bersifat umum dan kurang jelas dalam pengkalimatannya daripada versi aslinya. Di edisi sebelumnya masih berisikan 171  butir konsep, tetapi tinggal 41 butir di edisi baru ini.

Ini tidak menutup kemungkinan Beijing menyederhanakan ketentuan demi secepatnya memberlakukannya. Namun, hukum apa saja yang ingin dikeluarkan oleh rezim yang penting adalah acc dari Partai Komunis Tiongkok, sedangkan Kongres Rakyat itu cuma berfungsi sebagai “alat stempel” saja.

Pemungutan suara dengan mengangkat tangan tak lain agar enak dilihat oleh masyarakat internasional. Seperti yang dikatakan oleh BBC bahwa, para perwakilan PKT di Kongres Rakyat Nasional tidak bakal memveto RUU itu. Biasanya ada saja orang yang memberikan suara menentang, walau cuma sedikit. Itu bertujuan untuk pertunjukkan, atau sengaja diatur, karena 100 % suara menyetujui itu kan konyol, bukan !?

Namun, versi yang disederhanakan akan “dibaca” oleh dunia luar sebagai hanya niat belaka, tetapi kurang memiliki kekuatan hukum. Hal itu memberikan peluang untuk penafsiran yang sewenang-wenang.

Kuncinya Masih Terletak pada Implementasinya

Lester Ross menunjukkan, seperti halnya dalam isu investasi asing, berapa jumlah persentase kepemilikan saham baru digolongkan sebagai perusahaan investasi asing ? Selain itu, hal yang mengkhawatirkan adalah tampaknya tidak perlu dilakukan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan keamanan untuk perusahaan non-merger dan merger, bahkan termasuk menilai keamanan untuk perusahaan yang berinvestasi di daerah yang belum berkembang. Ini semestinya tidak perlu. Tetapi yang berkaitan dengan isu subsidi pemerintah kepada perusahaannya malahan tidak diatur.

Mats Harborn, Presiden Kamar Dagang Eropa di Tiongkok percaya bahwa meskipun hukum telah diadopsi secara paksa, tetapi kuncinya masih terletak pada implementasinya.

Mats Harborn juga mengangkat isu soal perusahaan asing yang diatur dalam ketentuan itu tidak dapat merusak keamanan nasional atau kepentingan publik.

Apa saja definisi keamanan nasional itu, perlu dijelaskan agar tidak timbul inteprestasi atau penilaian sewenang-wenang. Ini dapat berarti bahwa dalam beberapa kondisi tertentu. Perusahaan asing masih diwajibkan untuk mengungkap rahasia perusahaan meskipun itu merupakan kekayaan intelektual. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Atau anda menyukai video Ini :

Share

Video Popular