Erabaru.net. Eksekutif Uni Eropa mendesak para pemimpin Uni Eropa minggu ini untuk bersikap keras dalam berbisnis dengan Beijing dan menggunakan pasar mereka sebesar 2,4 triliun euro (2,7 triliun dolar Amerika Serikat) dalam tender publik sebagai pengungkit untuk menekan negara-negara seperti Tiongkok untuk membuka diri.

Blok itu berusaha menghindari terlibat dalam perang dagangan multi-miliar dolar antara Washington dan Beijing, tetapi semakin frustrasi oleh subsidi dan keterlibatan negara dalam ekonomi Tiongkok, dan apa yang dilihatnya sebagai lambatnya laju perubahan.

Wakil Presiden Komisi Eropa Jyrki Katainen mengatakan kepada Reuters bahwa telah hilang kesempatan saat Tiongkok, mitra dagang barang terbesar kedua untuk Uni Eropa, dapat berargumen bahwa Tiongkok perlu melindungi ekonominya yang sedang berkembang.

“Gaya lama benar-benar telah usang,” kata Jyrki Katainen dalam sebuah wawancara.

Para pemimpin Uni Eropa akan memperdebatkan hubungan dengan Tiongkok saat makan malam pada pertemuan puncak pada tanggal 21 Maret 2019.

Kini Komisi Eropa ingin menghidupkan kembali proposal yang dapat mengarah pada blok yang membatasi akses perusahaan asing ke tender publik jika ada diskriminasi terhadap perusahaan Uni Eropa untuk produk barang dan jasa mereka dengan harga dan servis terbaik.

Dalam kasus seperti itu, biaya tambahan denda hingga 20 persen akan diterapkan pada tawaran asing.

Komisi Eropa mengusulkan Instrumen Pengadaan Internasional pada tahun 2012 dan 2016, sebagian besar atas desakan Perancis, tetapi menghadapi perlawanan dari beberapa negara Uni Eropa.

Namun, pihaknya meyakini ada lebih banyak kemauan untuk bersikap tegas dengan Tiongkok, terutama setelah anggota Uni Eropa akhir tahun lalu mendukung sistem penyaringan investasi asing untuk ancaman terhadap teknologi dan infrastruktur strategis.

“Begitu mereka melihat akuisisi konkret, semua orang mulai mendukung proposal (penyaringan),” kata Jyrki Katainen. “Hal yang sama akan terjadi dengan Instrumen Pengadaan Internasional karena itu adalah cara untuk meningkatkan timbal balik.”

Baik undang-undang penyaringan maupun proposal pengadaan publik menyebutkan nama Tiongkok, tetapi Komisi Eropa menyebutkan keduanya dalam rencana tindakan 10 poin mengenai hubungan Uni Eropa-Tiongkok, yang diterbitkan minggu lalu.

Seorang diplomat Uni Eropa Jerman menyambut baik proposal tersebut secara keseluruhan, yang menyebutnya sebagai tindakan yang “komprehensif dan berani.” Namun, anggota Uni Eropa utara yang paling antusias mengenai perdagangan bebas takut bila tindakan tersebut menampar proteksionisme dan dapat membahayakan pembayar pajak dengan mencegah masuknya penyedia Tiongkok yang lebih murah, contohnya.

Komisi Eropa mengatakan Eropa perlu mengambil pendekatan terkoordinasi dan bahwa perusahaan Uni Eropa menghadapi diskriminasi terbesar dalam pengadaan publik di seluruh dunia, mengutip data Peringatan Dagang Global.

Dari 10 negara yang paling didiskriminasi, lima negara adalah negara Eropa, dengan Jerman di urutan atas. Namun, Tiongkok berada di urutan kedua, dan lebih dari 40 persen dari tindakan pembatasan diterapkan di atau oleh Amerika Serikat.

Pejabat Komisi Eropa mengatakan proposal tersebut memiliki batasan dalam pikiran di India, Indonesia, Rusia, dan Turki, tetapi mereka tidak akan tertarik pada Buy American Act. (Philip Blenkinsop/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular