oleh Xia Yu

Amerika Serikat pada Kamis (22/3/2019) mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan pelayaran Tiongkok. Dua perusahaan ini secara diam-diam mengirim barang ke Korea Utara untuk membantu negara itu menghindari sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan masyarakat internasional atas program senjata nuklirnya.

Sanksi Ini adalah pertama kalinya dijatuhkan Amerika Serikat yang berkaitan dengan Korea Utara setelah KTT kedua Trump – Kim Jong-un.

Kementerian Keuangan AS juga mengeluarkan laporan terbaru yang berisikan daftar 67 kapal yang dituduh secara ilegal mengalihkan minyak sulingan ke kapal tanker Korea Utara atau mengekspor batubara ke Korea Utara.

Dua perusahaan pelayaran yang dijatuhi sanksi oleh Kementerian Keuangan AS adalah Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. dan Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd., keduanya adalah perusahaan Tiongkok.

Perusahaan pelayaran yang berdagang secara ilegal dengan Korea Utara menghadapi risiko yang sangat besar

Di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, masyarakat internasional menekan Korea Utara melalui sanksi dengan tujuan agar Korea Utara meninggalkan program rudal balistik dan senjata nuklirnya.

“Amerika Serikat dan mitra kami yang berpikiran sama masih berkomitmen untuk merealisasikan denuklirisasi Semenanjung Korea dan percaya bahwa implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan Korea Utara sangat penting untuk mencapai keberhasilan,” Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan dalam pernyataannya.

“Kementerian Keuangan akan terus menerapkan sanksi. Kami telah dengan jelas menegaskan bahwa menggunakan cara penipuan untuk menutupi perusahaan pelayaran yang berdagang secara ilegal dengan Korea Utara akan menghadapi risiko yang sangat besar,” katanya.

Kantor Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control, OFAC) yang berada di bawah Kementerian Keuangan AS sesuai dengan Perintah Eksekutif (EO) No. 13722 telah menjatuhkan sanksi kepada Dalian Haibo International Freight Co., Ltd. (Dalian Haibo). Perusahaan ini menyediakan barang dan jasa kepada Perusahaan Perdagangan Paeksol Korea Utara yang telah dijatuhi sanksi oleh AS. Paeksol juga mendapat sanksi dari PBB.

Perusahaan pelayaran Korea Utara Paeksol yang mendapat sanksi dari Amerika Serikat karena ikut bertransaksi dalam pengiriman batubara dan mineral yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Pyongyang.

Awal tahun 2018, Dalian Haibo mengangkut barang-barang dari Dalian, Tiongkok ke perusahaan perdagangan Paeksol di Nampo, Korea Utara.

OFAC juga menyebutkan bahwa Liaoning Danxing sering menggunakan cara penipuan yang memungkinkan pejabat pengadaan dari Korea Utara mengoperasikan dan membeli barang-barang untuk keperluan rezim Korea Utara.

Pejabat AS mengkritik negara yang bertransaksi dagang dengan Korea Utara

Awal pekan ini, dua senator senior AS mengatakan bahwa  dari sebuah laporan PBB  tahun 2019 ditemukan, Korea Utara masih terus melanggar sanksi PBB. Korut secara besar-besaran meningkatkan penyelundupan produk minyak dan batubara, dan melanggar larangan penjualan senjata.

Kelompok pakar Dewan Keamanan PBB minggu lalu mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa Korea Utara telah memanfaatkan celah dalam sanksi untuk memperoleh sejumlah besar uang melalui impor ilegal produk minyak bumi dan ekspor batubara, menjual senjata, dan serangan ke dunia maya terhadap transaksi mata uang kripto.

Para pakar internasional itu menulis dalam laporan bahwa untuk menghindari sanksi, Korea Utara menempatkan lebih dari 30 orang perwakilan dari perbankan Korea Utara di negara seperti Tiongkok, Rusia, Libya, Suriah Uni Emirat Arab. Meskipun menyetujui perwakilan Korea Utara bekerja di luar negeri juga merupakan pelanggaran terhadap sanksi, tetapi beberapa negara menolak untuk mengusir perwakilan Korea Utara.

Asisten Menteri Luar Negeri AS Yleem Poblete yang bertanggung jawab atas urusan kontrol, verifikasi, dan kepatuhan senjata mendesak negara-negara untuk menghentikan kerja sama persenjataan atau militer dengan Korea Utara, pada 19 Maret ia mengatakan : “Anda melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit melarang transaksi semacam itu,” Poblete mengkritik negara yang berdagang dengan Korea Utara, tetapi tidak menyebutkan namanya.

Jika ingin mengembangkan ekonomi, Korea Utara harus meninggalkan senjata nuklir dan rudal

Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan puncak kedua di Hanoi bulan lalu. Akibat Pyongyang meminta AS mencabut sanksi terhadap Korea Utara sebelum menghentikan pengembangan senjata nuklir, Presiden Trump memutuskan untuk “angkat kaki” dari tempat pertemuan. Akibatnya pertemuan puncak tidak mencapai kesepakatan apa pun.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan dalam program berita ABC pada 10 Maret bahwa Korea Utara sekarang sangat membutuhkan “pelonggaran ekonomi”, ini merupakan transaksi yang paling dicari Kim Jong-un. Ia berharap AS dapat mengendurkan sanksi terhadap negaranya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada 18 Maret bahwa senjata nuklir Korea Utara adalah sebuah tantangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Menurut Pompeo, pihaknya memiliki sanksi ekonomi yang paling ketat dalam sejarah dan kontak diplomatik yang paling menjanjikan.

Yleem Poblete mengatakan Korea Utara harus memahami bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keamanan dan pembangunan ekonomi yang diharapkan adalah meninggalkan semua senjata pemusnah massal dan semua program rudal balistiknya. Langkah ini sebagaimana disyaratkan oleh berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. (Sin/asr)

Share

Video Popular