- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Miris! Gadis Myanmar Diperdagangkan dan Dijadikan ‘Istri Paksaan’ di Tiongkok

oleh An Qi

Human Rights Watch (HRW) pada Kamis (21/3/2019) merilis sebuah laporan yang menyebutkan bahwa ratusan wanita muda Myanmar diperdagangkan ke Tiongkok setiap tahunnya. Di daratan Tiongkok mereka menjadi alat untuk melahirkan anak, mendapat perlakuan kasar. Bahkan menjadi budak seks karena tanpa mau campur-tangannya pemerintah kedua negara tersebut.

Laporan HRW yang berjudul ‘Give Us a Baby and We’ll Let You Go’ (Anda akan dibebaskan setelah memberi kita anak) ini berisi 112 halaman.

Sebagian laporan itu berisikan catatan dari keluhan, pesan, pengalaman dari 37 wanita muda Myanmar yang diperdagangkan ke daratan Tiongkok sebagai pengantin wanita. Laporan ini mencatat bagaimana wanita dari wilayah Shan dan Kachin di Myanmar utara itu ditipu ke Tiongkok. Mereka dijual kepada sejumlah pria warga Tiongkok yang tidak dapat menemukan istri.

Mereka tetap diperlakukan kurang manusiawi, diperkosa, dilecehkan, meski sudah melahirkan anak-anak. Beberapa dari wanita muda ini terpaksa melarikan diri setelah melahirkan, beberapa memang diizinkan untuk bebas pergi jika mau namun dengan syarat meninggalkan anaknya karena “suami” mereka memang menggunakan mereka sebagai alat untuk melahirkan anak.

Korban Penipuan

Pada awalnya, para korban ini sering tergoda angan-angan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di Tiongkok. Akhirnya mereka dijual dengan harga USD. 3.000 hingga USD 13.000. Orang yang membohongi mereka itu terkadang adalah orang yang belum mereka kenal. Tetapi terdapat pelakunya justru adalah saudara atau teman-teman mereka sendiri.

Seng Moon adalah seorang pengungsi miskin yang tinggal di kamp IDP (Internally Displaced Person, warga terlantar) di timur laut Myanmar. Suatu hari, seorang wanita berusia lebih tua  membujuknya untuk mencari kerja di Tiongkok hingga ia tergoda.

Ketika masih dalam perjalanan yang menggunakan mobil, seseorang memberinya obat anti-mabuk. Setelah dia minum, kesadarannya hilang. Setelah terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam rumah seorang warga Tiongkok, tangannya diikat ke belakang, tetapi wanita yang menemaninya itu sudah entah di mana.

Setelah beberapa bulan kemudian, wanita itu muncul lagi untuk menemui Seng Moon, dan memintanya untuk menemukan seorang pria warga Tiongkok yang hendak menikahinya.

Jadi, Seng Moon dipindahkan ke rumah lain, dia masih diikat dan dikunci di sebuah ruangan. Belakangan, “suami barunya” itu mengiriminya makanan dan kemudian memperkosanya. Itu lah yang dilakukan setiap hari.

Kejadian tragis berlanjut, dua bulan kemudian Seng Moon diseret keluar dari ruangan lalu  diperkenalkan kepada pria yang telah melecehkannya akhir-akhir ini. “Mertuanya” mengatakan kepadanya bahwa lak-laki itu adalah suaminya dan mereka akan membentuk satu keluarga.

Akhirnya mereka “berkeluarga”, tetapi perilaku pelecehannya tak kunjung usai hingga suatu ketika Seng Moon pun hamil. Setelah bayi laki-lakinya lahir, Seng Moon minta izin pulang ke kampungnya di Myanmar.

“Suaminya” mengijinkannya pergi tetapi bayinya tidak boleh dibawa serta.

Pengalaman Seng Moon hanyalah salah satu dari banyak perempuan Myanmar yang  diperdagangkan karena tertipu godaan ke Tiongkok untuk mengejar impian.

Akibat Program Satu Anak Komunis Tiongkok

Sejak komunis Tiongkok menerapkan program keluarga berencana pada tahun 1970-an, pasangan orang tua Tiongkok dipaksa hanya boleh memiliki satu orang anak. Oleh karena itu, menggugurkan janin perempuan atau melakukan aborsi berdasarkan jenis kelamin menjadi hal yang norma di masyarakat.

Akibatnya, proporsi populasi Tiongkok antara pria dan wanita, sangat tidak seimbang selama beberapa decade. Perbandingannya 1.15 : 1 telah menempati urutan pertama di dunia. Kekurangan populasi wanita diperkirakan antara 30 – 40 juta jiwa. Banyak pria, terutama yang berada di daerah pedesaan yang terpencil, sulit untuk menemukan wanita muda yang dapat dinikahi.

Oleh karena itu, program KB yang berjalan beberapa dekade itu merupakan penyebab utama krisis perdagangan manusia saat ini. Hal itu yang menyebabkan ketidakseimbangan gender dalam populasi Tiongkok.

“Kita sekarang telah melihat bahwa salah satu konsekuensi jangka panjang dari program keluarga berencana adalah warga pria di Tiongkok sulit dapat menemukan wanita untuk dinikahi, ini yang menumbuhkan pasar perdagangan wanita usia nikah,” tutur Heather Barr, co-direktur Departemen Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch kepada majalah ‘Time’.

Faktor Pendukung Perdagangan Manusia

Masalah perdagangan manusia telah diperburuk oleh situasi kemiskinan yang dialami kaum wanita di wilayah perbatasan utara Myanmar.

Konflik selama bertahun-tahun antara Pemerintah Myanmar dengan minoritas Kristen yang mencari kemerdekaan di Negara Bagian Kachin telah menyebabkan lebih dari 100.000 jiwa warga meninggalkan wilayah yang terletak paling utara itu.

Menurut laporan, Pemerintah telah memblokir bantuan kemanusiaan untuk memasuki kamp-kamp untuk para pengungsi dalam negeri itu. Meskipun masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mungkin menerima makanan, tetapi mereka sering masih kelaparan karena makanan tidak memadai. Seorang pemimpin kamp mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa setiap keluarga setiap hari hanya memperoleh pembagian dua cangkir beras,  dengan kesempatan kerja yang sangat minim.

HRW mengatakan, meskipun angka-angka spesifiknya sulit ditentukan, pemerintah Myanmar dalam laporannya pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada 226 kasus perdagangan manusia di negara itu selama tahun tersebut.

Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar mengatakan bahwa mereka setiap tahunnya membantu sekitar 100 hingga 200 orang wanita yang kembali dari Tiongkok. Tetapi pada kenyataannya jumlah aktual wanita yang diperdagangkan mungkin jauh lebih tinggi.

“Beberapa orang pakar yang relevan sepakat berpendapat bahwa jumlah kasus semacam itu semakin meningkat” kata Heather Barr.

“Ketika Anda melihat bagaimana konflik di negara bagian utara Negara Bagian Kachin dan Shan yang membuat orang berputus-asa, Anda baru tahu bahwa apa yang dituturkan oleh para pakar itu memang benar,” ujarnya.

Perdagangan Manusia Merajalela, Kedua Negara Apatis

Human Rights Watch melaporkan petugas penegak hukum di kedua sisi perbatasan hampir dapat diartikan membiarkan perdagangan manusia berlangsung. Mereka bahkan tidak melakukan upaya apapun untuk mencegah dan menyelamatkan para korban akibat perdagangan manusia tersebut.

Lebih miris lagi, jika wanita yang menjadi korban perdagangkan manusia itu dapat melarikan diri atau kembali ke tempat asal mereka, situasi yang mereka hadapi juga sangat mengerikan. Laporan itu mengatakan ketika para korban mencari bantuan dari polisi komunis Tiongkok, mereka sering diperlakukan sebagai imigran ilegal.

Parahnya, jika para korban ini berhasil kembali ke Myanmar, mereka tidak akan menerima dukungan dan bantuan apapun dari pemerintah Myanmar.

Meskipun studi ini secara khusus ditujukan pada daerah yang dekat dengan perbatasan Tiongkok, Heather Barr mengatakan bahwa Myanmar bukan satu-satunya negara yang berisiko.

“Saya benar-benar percaya bahwa wanita di negara bagian Kachin dan Shan itu adalah kelompok rentan, begitu juga bagi wanita yang telah melarikan diri dari Korea Utara. Kasus-kasus yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari puncak gunung es,” katanya.

Barr mengatakan pemerintah Myanmar dan komunis Tiongkok serta organisasi independen Negara Kachin harus mengambil lebih banyak langkah untuk menghentikan dan melindungi wanita dari perdagangan manusia. Ketiga pihak ini diminta menindak tegas transaksi kriminal dalam perdagangan manusia, dan menuntut pertanggungjawaban orang yang terlibat.

Pada saat yang sama, dipandang perlu untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia kepada para wanita di kamp-kamp pengungsi dalam negeri. Semua pihak diminta memberikan bantuan kepada para wanita yang berhasil kembali dalam kondisi selamat.

Dalam ‘Laporan Perdagangan Manusia’ yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri AS tahun 2018, Komunis Tiongkok dan Myanmar tercatat sebagai negara yang paling buruk dalam hal tindakan untuk menghentikan perdagangan manusia. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :