Menurut sumber yang dipercaya, Partai Komunis Tiongkok telah melarang siaran drama bersejarah sampai bulan Juni 2019

Erabaru.net. Meskipun hiburan Tiongkok modern tetap merupakan acara utama, acara televisi dan film yang bernuasa kekaisaran di masa lalu kini menjadi sasaran penindasan oleh otoritas komunis Tiongkok.

Drama berseri yang populer telah menghilang dari saluran TV, situs streaming, dan bioskop di Tiongkok merupakan bentuk penindasan tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak rejim Tiongkok.

Pada bulan Januari 2019, media pemerintah Tiongkok menyiarkan berbagai kritik terhadap drama sejarah, dengan mengatakan bahwa drama sejarah tersebut memutarbalikkan sejarah.

Menurut sumber yang dipercaya dan pengamat berspekulasi bahwa larangan itu banyak berkaitan dengan masalah ideologis dan konflik dalam industri hiburan.

Media Tiongkok melaporkan bahwa regulator film dan televisi nasional telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap produksi dan distribusi drama bersejarah, demikian menurut orang yang bekerja di bisnis hiburan.

Seorang aktor mengatakan larangan itu didesak oleh upaya Partai Komunis Tiongkok mendapatkan penonton yang lebih banyak untuk film “merah” dan pertunjukan yang menunjukkan nilai-nilai komunis.

Menurut laporan itu, pembatasan saat ini — yang telah memengaruhi pertunjukan dengan tema yang melibatkan sejarah, seni bela diri, fantasi, mitologi, dan intrik pengadilan — akan tetap berlaku hingga akhir Juni 2019.

Semua pemrograman yang dijadwalkan harus ditukar dengan acara yang disetujui secara politis, dan yang sudah didistribusikan harus dihapus, sesuai dengan instruksi pemerintah Tiongkok.

Drama Bernuasa Pengadilan Adalah ‘Tidak Sehat’

Beijing Daily yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok menerbitkan komentar pada tanggal 25 Januari 2019 yang mengkritik drama populer “Story of Yanxi Palace” (“Kisah Istana Yanxi”). Bernuasa Dinasti Qing pada masa pemerintahan Kaisar Qianlong, serial TV 70-episode tersebut menggambarkan kehidupan dan perjuangan seorang selir Kaisar Qianlong.

Sementara “Story of Yanxi Palace” mengalami sukses besar, “Story of Yanxi Palace” bukanlah tontonan yang sehat karena “dampak negatifnya,” demikian menurut komentar Beijing Daily, karena mencakup promosi gaya hidup kekaisaran, merusak “ekologi sosial” dengan mengagungkan intrik pengadilan, “meremehkan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok saat ini dengan memuliakan kaisar,” mempromosikan kemewahan, dan “mengejar kepentingan komersial untuk kepentingan komersial.”

Drama lain yang terpengaruh oleh perubahan ini termasuk 50-episode “Permaisuri Dugu,” yang pertama kali ditayangkan pada tanggal 11 Februari 2019, tetapi dipaksa untuk dihapus dari siaran dan streaming online pada tanggal 25 Maret 2019, menurut produser acara. Pertunjukan lain saat ini dan yang akan datang yang dipengaruhi oleh pembatasan tersebut termasuk “Legenda Baru Siluman Ular Putih,” “My Poseidon,” “Novoland: Bendera Elang,” “Chenqing Order,” dan puluhan judul lainnya.

Para Bintang Dijadikan Sasaran

Otoritas Partai Komunis Tiongkok telah mulai memberlakukan batasan yang lebih luas daripada yang sudah berlangsung pada pertengahan 2018, di mana  bintang film dan profesional industri berada di bawah pengawasan ketat.

Pada 3 Oktober 2018, Fan Bingbing, seorang bintang film Tiongkok yang terkenal, diperintahkan untuk membayar pajak dan denda yang terlambat sekitar 884 juta yuan (129 juta dolar Amerika Serikat). Pada bulan berikutnya, 550 aktor Tiongkok lainnya diminta untuk membayar pajak yang belum dibayar.

Pada 22 Januari 2019, pihak berwenang mengumumkan bahwa lebih dari 11 miliar yuan (1,62 miliar dolar Amerika Serikat) untuk pajak yang belum dibayar telah dibayar oleh para selebritis dan perusahaan hiburan.

Salto Belakang (Backflip)

Situasi saat ini menandai perubahan aneh dari sikap rejim Tiongkok sebelumnya.

Enam bulan lalu, Beijing Daily menerbitkan tajuk rencana yang memuji “Kisah Istana Yanxi” yang telah “menyelamatkan keindahan acara televisi buatan Tiongkok.” Artikel asli telah dihapus, tetapi disimpan dalam tangkapan layar.

Sang Pu, seorang komentator untuk urusan ini yang saat ini berbasis di Hong Kong, mengatakan kepada Radio Free Asia pada tanggal 28 Januari 2019 bahwa drama itu ditangguhkan karena kaitan yang tidak nyaman antara alur ceritanya dengan perjuangan rezim Partai Komunis Tiongkok.

Deutsche Welle mengutip seorang aktor Tiongkok yang tidak disebutkan namanya pada 28 Januari 2019 mengatakan bahwa larangan drama sejarah muncul sebagai langkah ideologis untuk membuat lebih banyak orang menonton acara propaganda komunis, yang malahan tidak kompetitif di pasar hiburan. (Nicole Hao/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

 

Share

Video Popular