oleh Su Jinghao

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pada Selasa (2/4/2019) bahwa Amerika Serikat tidak akan mengirim pejabat senior untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi kedua Inisiatif One Belt One Road atau OBOR di Beijing. Langkah ini di tengah  kekhawatiran dengan praktik pembiayaan proyek OBOR.

KTT kedua inisiatif OBOR akan diselenggarakan pada akhir April tahun ini. Pernyataan ini disampaikan  juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Robert Paladino ketika menanggapi pertanyaan dari Reuters dengan mengatakan : “Kami tidak akan mengirim pejabat senior dari Amerika Serikat.”

“Kita akan terus memantau tentang praktik pembiayaan (komunis Tiongkok) yang tidak transparan, tata kelolanya (OBOR) yang buruk, dan mengabaikan norma dan standar yang diakui secara internasional. (Praktik komunis Tiongkok) melemahkan komitmen kami untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, menjaga standar untuk mempertahankan tatanan yang stabil dan berdasarkan aturan,” kata Jubir Kemenlu AS.

“Kita telah berulang kali meminta komunis Tiongkok untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Direktur Senior untuk urusan Asia di Dewan Keamanan Nasional Amerika, Matt Pottinger, dijadwalkan menghadiri KTT tersebut. Tetapi ia baru hadir setelah  “rencana 100 hari” dari negosiasi perdagangan AS – Tiongkok menunjukkan kepastian.

Selain itu, Matt Pottinger tidak berbicara pada upacara pembukaan atau pertemuan pleno tingkat tinggi forum, juga tidak menghadiri pertemuan meja bundar.

Amerika Serikat menilai inisiatif OBOR sebagai sarana bagi komunis Tiongkok untuk menyebarkan pengaruhnya. AS bahkan mengkritik hanya membuat negara-negara lain menanggung beban hutang melalui proyek-proyek yang tidak jelas.

Banyak laporan tahun lalu menunjukkan bahwa sejumlah proyek OBOR dari komunis Tiongkok telah menyebabkan setidaknya 13 negara di Asia, Afrika dan Eropa menanggung beban hutang luar negeri yang besar. Dampaknya, dimungkinkan untuk menghantarkan krisis bagi mereka.

Amerika Serikat menuduh komunis Tiongkok mengambil kesempatan untuk mendapatkan kendali atas sumber daya politik dan strategisnya. Hal ini terjadi ketika negara-negara tersebut tidak mampu membayar hutang. Seperti Sri Lanka yang terpaksa menyerahkan pelabuhan strategis terpentingnya, yakni Pelabuhan Hambantota dan 15.000 hektar tanah di sekitar pelabuhan kepada komunis Tiongkok dengan sewa pakai selama 99 tahun. 

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo pada 27 Maret lalu mengkritik inisiatif OBOR sebagai bukan hanya inisiatif ekonomi, tetapi ia mengandung kompetisi berbiaya rendah yang digerakkan pemerintah dan pinjaman predator. Pompeo menilai dunia mulai sadar terhadap ancaman yang bakal ditimbulkan oleh inisiatif OBOR.

Pada acara ‘2019 Ideas Summit’ yang diadakan oleh National Review Society, Pompeo mengatakan bahwa komunis Tiongkok sedang berusaha membangun pelabuhan di seluruh dunia. Langkah bukan dikarenakan ingin menjadi pembuat kapal yang baik atau wali navigasi maritim. Sebaliknya, dalam setiap proyeknya semua mengandung faktor keamanan nasional.

Pompeo mengatakan bahwa dunia sedang mewaspadai ancaman yang ditimbulkan oleh proyek OBOR. Ia percaya bahwa Asia dan Asia Tenggara sangat menyadari ancaman tersebut. Namun, komunis Tiongkok membantah tuduhan itu.

Banyak negara Barat kecuali Italia yang hanya mengirim perwakilan untuk menghadiri KTT pertama OBOR. India bahkan tidak mengirim perwakilan.

Perwakilan negara-negara Uni Eropa yang menghadiri konferensi, termasuk Perancis, Jerman, Inggris, Yunani dan Portugal, menolak untuk menandatangani pernyataan bersama yang akan datang. Alasannya, pengumuman tersebut tidak menyoroti secara transparansi pasar publik dan keamanan sosial serta masalah perlindungan lingkungan yang menjadi perhatian Uni Eropa.

India tidak hanya menolak untuk menghadiri KTT, tetapi juga memperingatkan negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT bahwa mereka mungkin menderita beban utang yang tidak ringan. (Sin/asr)

Share

Video Popular