Oleh Nicole Hao

Epochtimes.id- Otoritas Komunis Tiongkok secara resmi menahan seorang taipan Tiongkok dan menyita perusahaannya, senilai 10 miliar yuan atau 1,49 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan ini diungkap dalam laporan China Times.

China Times yang sebagian dikelola oleh pemerintahan Tiongkok pertama kali melaporkan skema tersebut pada  29 Maret lalu. Tetapi laporannya segera dihapus oleh sensor internet.

Media Tiongkok lainnya yang telah meliput kasus ini akhirnya menghapus laporan mereka. Namun, beberapa media Tiongkok di luar negeri telah memposting ulang artikel tersebut.

Kasus ini merupakan indikasi dari fenomena baru-baru ini dalam ekonomi Tiongkok di mana pemerintah daerah telah mengintimidasi sektor swasta dengan taktik keras.

Sebagai orang terkaya di Kota Dezhou, Provinsi Shandong, Tiongkok selama beberapa tahun berturut-turut, Zhang Hongbo telah menjadi pengusaha terkenal di Tiongkok. Ia adalah salah satu pembawa obor selama Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Ia juga menemani para pemimpin Partai Komunis Tiongkok selama kunjungan ke Eropa pada 2014.

Pada April 1998, Zhang Hongbo menginvestasikan 135 juta yuan (20,11 juta dolar Amerika Serikat) untuk membangun Zhong’Ao, sebuah perusahaan daging yang khusus mengembangbiakkan dan memelihara bebek, memproduksi pakan bebek, menyembelih unggas, dan memproses daging bebek.

Menurut China Times, sebelum tiba-tiba ditahan pada tahun 2017, Zhang Hongbo memiliki 99,98 persen saham perusahaan tersebut, dengan perusahaannya bernilai lebih dari 10 miliar yuan (1,49 miliar dolar Amerika Serikat).

Aset paling berharga dari perusahaan tersebut adalah lisensi ekspor ke Uni Eropa. Untuk menerima lisensi ini, Zhong’Ao berinvestasi dalam lini produksi berkualitas tinggi dan standar keamanan pangan yang ketat.

Menurut laporan media Tiongkok, pada akhir tahun 2017, perusahaan Tiongkok memiliki 37 lisensi ekspor daging unggas ke Uni Eropa di mana Zhong’Ao miliki dua lisensi ekspor tersebut.

Pada 4 Juni 2017, Zhang Hongbo menerima panggilan telepon dari walikota kabupaten Qingyun, yang mengatakan kepadanya bahwa bos Partai Komunis Tiongkok setempat bernama Zhang Xiaodong ingin bertemu dengan Zhang Hongbo untuk membahas kemungkinan kerja sama antara Zhong’Ao dengan perusahaan Korporasi Sereal, Minyak dan Pangan yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok.

China Times melaporkan, ketika Zhang Hongbo tiba sekitar pukul 10 malam, beberapa polisi berpakaian preman sedang menunggunya di sana dan menahannya tanpa proses hukum,

Menurut laporan media setempat, keesokan harinya, polisi memaksa Zhang Hongbo untuk menandatangani dokumen pengajuan kebangkrutan perusahaan Zhong’Ao. Kemudian, polisi mengirim pemberitahuan kepada keluarga Zhang Hongbo bahwa ia dituduh “menjalankan operasi ilegal.”

Pada hari ketiga, pengadilan Qingyun mengajukan vonis langsung bahwa Zhong’Ao bangkrut dan menunjuk Shandong Huaxin, sebuah perusahaan perdagangan yang berbasis di Kota Rizhao, untuk menangani proses kebangkrutan tersebut.

Menurut Undang-Undang kebangkrutan Tiongkok, perusahaan harus mengajukan permohonan kebangkrutan di pengadilan, setelah itu pengadilan dan pemerintah daerah akan bersama-sama mengatur tim likuidasi dalam waktu 15 hari, yang mencakup pejabat dari berbagai departemen, pengacara, dan akuntan.

China Times melaporkan bahwa di Provinsi Shandong, pengadilan dapat menunjuk perusahaan lokal sebagai agen kebangkrutan untuk menangani proses tersebut, tetapi perusahaan ini harus berbasis di kota yang sama dengan perusahaan yang bangkrut dan harus disetujui oleh pejabat.

Kasus Zhong’Ao tidak mengikuti aturan hukum setempat.

Orangtua Zhang Hongbo telah berulang kali meminta polisi untuk membebaskan Zhang Hongbo dalam 21 bulan terakhir, tetapi semua upaya mereka sia-sia. Tuduhan terhadap Zhang Hongbo juga berulang kali diubah. Kasus Zhang Hongbo tidak pernah disidangkan.

Kebangkrutan yang Dipaksakan

Zhong’Ao dianggap bangkrut oleh pengadilan setempat dan berada di bawah kendali pemerintah kabupaten Qingyun dan Huaxin pada tanggal 5 Juni 2017.

China News melaporkan bahwa pemerintah setempat bermaksud menggunakan metode “kebangkrutan” ini untuk merebut tanah perusahaan Zhong’Ao untuk pengembangan real estat.

Lisensi ekspor ke Uni Eropa sangat berharga. Tetapi pemerintah kabupaten Qingyun tidak dapat secara sewenang-wenang menutup jalur produksi Zhong’Ao.

Jadi pemerintah kabupaten Qingyun mengatur agar Zhong’Ao mengajukan kebangkrutan. Pada tahun 2018, Qingyun Xingye, sebuah perusahaan manajemen aset, membeli sebagian saham Zhong’Ao, tetapi tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan dalam waktu 15 hari seperti yang dipersyaratkan oleh bea cukai Tiongkok. Jadi lisensi Uni Eropa tersebut dicabut.

Setelah kehilangan lisensi Uni Eropa, maka Zhong’Ao terpaksa menutup jalur produksinya. Pemerintah kabupaten Qingyun kemudian mengatur untuk menjual tanah perusahaan tersebut.

Penjualan Tanah Perusahaan

Zhong’Ao memiliki sekitar 824 hektar tanah di pusat kota kabupaten Qingyun saat Zhang Hongbo ditahan. Tanah itu untuk keperluan industri.

Pada pertengahan Januari 2019, lebih 448 hektar tanah tersebut mulai dijual, serta bangunan berdiri di atas tanah seluas 180.000 meter persegi.

China News yang sebagian dikelola oleh pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa Perusahaan Pendanaan Qingrong membeli seluruh tanah tersebut, dengan harga yang jauh lebih rendah daripada saat Zhong’Ao membeli tanah tersebut.

‘Guo Jin Min Tui’

Mulai sekitar 2010, frase baru diciptakan di Tiongkok: “Guo Jin Min Tui,” yang berarti “perusahaan milik negara maju, sementara sektor swasta mundur.” Itu berarti pemerintah Komunis Tiongkok menggunakan kebijakan untuk membatasi pengembangan sektor swasta dan sebagai gantinya mendorong maju perusahaan milik negara.

Baru-baru ini, selama pertemuan politik “Lianghui” tahun ini di Beijing, seorang pejabat khusus mengangkat masalah ini.

Sun Qian, wakil Jaksa Agung dari Kejaksaan Agung, agensi tingkat nasional tertinggi yang bertanggung jawab atas penuntutan dan investigasi di Tiongkok, mengatakan pada 4 Maret 2019: “Para bos dari beberapa bisnis swasta ditahan oleh polisi begitu mereka dicurigai melakukan kejahatan. Dari perspektif pengadilan, kita seharusnya tidak menahan orang dan menutup bisnis secara sembarangan.” (Vv/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular