Nick Gutteridge, Spesial untuk The Epoch Times

Erabaru.net. Parlemen Uni Eropa memperingatkan perusahaan media sosial, termasuk Facebook, bahwa mereka tidak melakukan cukup banyak untuk memberantas hoax di tengah kekhawatiran adanya infiltrasi aktor asing seperti Rusia atau Tiongkok. Kedua aktor ini dikhawatirkan berusaha memanipulasi pemungutan suara dalam pemilihan Uni Eropa mendatang.

Parlemen Uni Eropa mengatakan laporan bulanan terbaru menunjukkan adanya “masalah luar biasa” atas akun palsu dan akses untuk pemeriksa fakta.

Namun, sejumlah pejabat senior mengatakan mereka berbesar hati ketika aplikator platform digital membuat kemajuan dengan meningkatkan transparansi atas siapa yang membayar dan menempatkan iklan politik digital.

Putusan diumumkan oleh komisioner keamanan Uni Eropa atau European Commissioner for the Security Union, Sir Julian King, pada 16 April lalu saat panel di Parlemen Eropa mengenai ancaman aktor asing, termasuk Moskow dan Beijing dalam pemilihan Uni Eropa mendatang.

“Pada pandangan pertama, laporan terbaru memang menunjukkan kemajuan lebih lanjut telah dibuat dalam hal transparansi untuk iklan politik, dan memang iklan secara umum, tetapi masih ada beberapa masalah yang beredar,” katanya.

“Abraham Lincoln mengatakan pemilihan umum adalah milik rakyat, itu keputusan mereka. Kita perlu memastikan tetap seperti itu,” ujarnya.

Uni Eropa telah mewujudkan sistem dan langkah-langkah baru untuk memerangi ancaman keamanan siber domestik dan internasional menjelang pemilihan anggota Parlemen Uni Eropa yang berlangsung antara 23-26 Mei mendatang.

Sistem ini termasuk peluncuran peringatan dini, di mana ibukota nasional berbagi rincian ancaman spesifik, pembentukan badan keamanan siber yang disebut ENISA, dan merombak aturan internal sehingga partai politik yang menyalahgunakan data pribadi selama kampanye bisa dikenai denda.

Awal bulan ini, Parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa, dan 28 negara anggota, bersama-sama dengan ENISA, mempertimbangkan rencana respons krisis mereka terhadap serangan keamanan siber selama pemilu mendatang.

“Bulan depan, pemilihan Eropa akan berlangsung dalam konteks politik yang sangat berbeda dari yang sebelumnya,” kata Melania Ciot, mewakili Presiden Rumania di Uni Eropa.

“Jika beberapa serangan berhasil di satu negara anggota, kemungkinan besar akan memiliki efek domino dan mempengaruhi proses demokrasi di 27 negara lainnya. Dengan demikian, akan berisiko mendiskreditkan institusi Uni Eropa secara keseluruhan,” katanya.

Anna Elżbieta Fotyga, anggota Parlemen Eropa Polandia yang merupakan mantan menteri urusan luar negerinya, menuduh Moskow menjadi biang keladi di balik upaya semacam itu.

“Teknologi dan pengaruh operasi telah digunakan oleh Rusia terhadap Barat untuk waktu yang cukup lama, termasuk pemilihan umum,” kata Fotyga.

“Untuk apa? Untuk melemahkan kepercayaan dan kepercayaan pada demokrasi, untuk memperburuk perpecahan yang ada, untuk membingungkan kebenaran, dan memperkuat narasi yang ramah terhadap Rusia,” katanya.

Anggota Parlemen Eropa, José Inácio Faria menambahkan bahwa “risiko manipulasi pemilihan mendatang melalui berita palsu, disinformasi, dan serangan dunia maya tinggi” meningkatkan kekhawatiran tentang tidak hanya Rusia tetapi juga campur tangan Tiongkok.

Politisi Eropa sangat cemas karena beberapa partai di negara-negara anggota Uni Eropa di antaranya bersimpati terhadap Moskow dan Beijing, diperkirakan akan berkinerja baik pada pemilihan mendatang.

Namun, luasnya langkah dan sistem baru untuk memberantas hoax yang diperkenalkan dikhawatirkan beberapa anggota parlemen secara tidak sengaja mempengaruhi kebebasan berbicara.

Jonathan Arnott, seorang anggota parlemen libertarian Inggris, memperingatkan: “Ada bahaya ketika alat-alat ini diterapkan dari tingkat negara bagian bahwa kebebasan berbicara itu sendiri dapat menjadi terganggu, khususnya online.”

Akan tetapi, Tuduhan-tuduhan itu dibantah oleh Komisi Uni Eropa.  Alasannya, reformasi sistem anti hoax yang diterapkan sebagai wujud transparansi terhadap pengendali debat online serta tidak menjatuhkan penilaian pada pandangan tertentu.

“Adalah tugas kita untuk melindungi pemilihan kita dengan menghormati hak-hak dasar. Kami tidak ingin menjadi Kementerian Kebenaran, tetapi kami tidak bisa naif. Pemilu ini tidak seperti urusan biasa,”kata Ciot. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular