oleh He Yating

Konfrensi Tingkat Tinggi Kerjasama Internasional ‘One Belt One Road’ atau OBOR ke-2 digelar di Beijing dari 25 – 27 April ini.  Pemberitaan media resmi komunis Tiongkok mengklaim pertemuan itu bakal dihadiri oleh pemimpin dari hampir 40 negara di dunia.

Namun, dunia luar menemukan bahwa yang hadir pada dasarnya adalah pemimpin negara kecil. Sebagian besar pemimpin negara besar seperti Amerika Serikat, India, Jepang, dan Eropa tidak hadir. KTT ini masih menghadapi banyak pertanyaan.

KTT kedua OBOR ini dihadiri oleh pemimpin dari 37 negara dan 2 organisasi internasional. Tidak ada organisasi masyarakat yang berpartisipasi.

Menurut berita AFP dari Beijing pada 24 April, seorang juru bicara Kedutaan Besar AS di Beijing melalui email yang dikirim kepada AFP menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak ada rencana mengirim pejabat untuk berpartisipasi dalam KTT OBOR kali ini.

Juru bicara tersebut juga mengingatkan semua negara yang berpartisipasi untuk memastikan bahwa inisiatif diplomasi ekonominya harus mengikuti norma dan tolok ukur yang diterima secara internasional, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan sistem ekonomi yang kuat.

Menurut informasi publik, selain Amerika Serikat tidak menghadiri forum KTT internasional OBOR ini, hampir semua negara Eropa di luar India, Jepang dan Italia juga tidak mengambil bagian. Negara yang mengirim utusan terutama adalah beberapa negara Asia.

Menurut data resmi komunis Tiongkok pada akhir Maret 2019, Tiongkok telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 125 negara. Total PDB dari negara-negara tersebut mencapai 36 % dari PDB dunia, dan mencakup 60 % dari total populasi dunia. Namun, masih banyak negara yang memiliki keraguan tentang kerja sama dengan Tiongkok, bahkan telah menimbulkan kontroversi.

Menjelang pembukaan KTT kedua ini, ribuan orang di Negara Bagian Kachin, Myanmar pada 22 April lalu berunjuk rasa meminta pemerintah untuk tidak memulai kembali proyek bendungan Myitsone yang dikerjakan oleh investor dari Tiongkok. Ini adalah protes kedua kalinya oleh masyarakat Myanmar dalam tahun ini.

Pada November tahun lalu, Wakil Presiden AS mengkritik inisiatif One Belt One Road Tiongkok yang menyebabkan negara-negara berkembang yang berpartisipasi menanggung banyak hutang.

Yang Hao, kepala eksekutif Pusat Studi Asia Tenggara dari Universitas Ilmu Politik Taiwan saat diwawancarai BBC mengatakan bahwa masyarakat internasional sangat khawatir dengan perangkap utang dan ekspor ideologi otoriter oleh komunis Tiongkok. Pemerintahan itu diharapkan dapat memberikan tanggapan soal ini.

Contoh paling utama adalah kasus pengambilalihan hak operasi pelabuhan laut Hambantota yang bernilai 1,3 miliar dolar AS selama 99 tahun, karena Sri Lanka bergabung dalam proyek OBOR kemudian tidak mampu membayar utangnya kepada komunis Tiongkok.

Yang Hao mengatakan bahwa ketika Jepang dan Korea Selatan berencana untuk melaksanakan program kerja sama berskala besar dengan negara lain, mereka selalu mempertimbangkan masalah hak asasi manusia dan prioritas lingkungan. Bahkab, OBOR Tiongkok tidak akan mempertimbangkan soal HAM dan Lingkungan. Inilah yang dimaksud mengekspor otoritarianisme. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular