Erabaru.net. Pihak berwenang telah mengumumkan pedoman baru untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur Taiwan yang penting dari risiko keamanan yang ditimbulkan oleh teknologi dan peralatan Tiongkok.

Kabinet Taiwan, Eksekutif Yuan, meluncurkan aturan baru mengenai pedoman yang harus ditaati oleh entitas pemerintah dalam membeli peralatan teknologi pada tanggal 19 April 2019, setelah diskusi selama berbulan-bulan yang dimulai sejak bulan Januari 2019.

Daftar hitam akan disusun oleh perusahaan teknologi yang memuat produk yang dilarang digunakan di entitas pemerintah, juru bicara Eksekutif Yuan Kolas Yotaka mengatakan pada konferensi pers di Taipei pada tanggal 19 April, menurut Central News Agency Taiwan. Daftar hitam ini akan disusun dan dirilis dalam waktu tiga bulan.

Larangan tersebut akan mencakup peralatan khusus yang digunakan oleh pemerintah Taiwan, seperti server, webcam, drone, layanan cloud, perangkat keras jaringan inti, perangkat lunak komputer, dan perangkat lunak anti-virus.

Lembaga-lembaga baik di pemerintah pusat maupun daerah, perusahaan milik pemerintah, yayasan dan lembaga yang didukung pemerintah, sekolah umum, dan penyedia layanan infrastruktur yang penting di Taiwan harus mematuhi larangan tersebut.

Delapan sektor yang termasuk dalam definisi infrastruktur kritis, mencakup pasokan air, energi, komunikasi, transportasi, keuangan, taman industri berteknologi tinggi, dan perawatan kesehatan darurat.

Daftar hitam tersebut tidak akan terbatas pada produk buatan Tiongkok, karena risiko keamanan juga dapat berasal dari produk buatan negara lain, demikian Kolas Yotaka menjelaskan.

Meskipun demikian, secara luas dipahami bahwa pedoman tersebut menargetkan produk buatan Tiongkok, mengingat Taiwan telah melarang agen pemerintah dan operator nirkabel untuk menggunakan peralatan yang dibuat oleh raksasa teknologi Tiongkok Huawei sejak tahun 2013, dengan alasan risiko keamanan nasional.

Peraturan Eksekutif Yuan juga mensyaratkan bahwa agensi, sekolah, dan perusahaan meninjau item teknologi dan peralatan lain yang mereka gunakan untuk menentukan apakah bersumber dari negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Taiwan, seperti Tiongkok — dan menyerahkan daftar mengenai perusahaan yang disangsikan dan produk berisiko ke pemerintah pusat.

Taiwan menganggap Tiongkok sebagai musuh karena Beijing mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menyatukannya dengan Tiongkok Daratan, dengan kekuatan militer jika perlu. Beijing secara rutin melakukan latihan militer dan tindakan lain di dekat Selat Taiwan dalam rangka unjuk rasa intimidasi.

Perusahaan seperti Huawei, pesaing dalam negerinya, ZTE, Lenovo pembuat komputer Tiongkok, dan Hikvision produsen produk pengawasan Tiongkok, kemungkinan berada di daftar hitam akhir, demikian Central News Agency melaporkan, mengutip pejabat Taiwan yang tidak diberitahu identitasnya.

Semakin banyak perusahaan Tiongkok yang kemungkinan masuk daftar hitam tersebut. Media Jepang Nikkei, mengutip sumber tanpa nama yang akrab dengan diskusi di Taiwan, melaporkan pada tanggal 20 April bahwa raksasa e-commerce Alibaba, mesin pencari Baidu, pembuat ponsel pintar Xiaomi, pemasok server Inspur Group, dan pembuat drone DJI juga kemungkinan masuk dalam daftar hitam tersebut.

Pedoman tersebut tidak berlaku untuk sektor swasta Taiwan, menurut Central News Agency.

Kolas Yotaka mendesak pemerintah daerah untuk mengesampingkan afiliasi partai politik dan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengamankan keamanan nasional Taiwan.

Komentar Kolas Yotaka adalah cerminan dari iklim politik saat ini di Taiwan. Partai yang berkuasa, Partai Progresif Demokratik, yang secara tradisional dikenal mendukung kemerdekaan Taiwan yang resmi, lebih cenderung mendukung kebijakan bersikap keras terhadap Tiongkok.

Sementara itu, Kuomintang, partai oposisi saat ini yang dikenal dengan platform bersahabat dengan Beijing, lebih cenderung menghindar untuk mendukung kebijakan semacam itu.

Partai Progresif Demokratik memegang kursi kepresidenan dan mayoritas badan legislatif satu kamar parlemen Taiwan. Dalam pemilihan lokal yang diadakan pada bulan November 2018, Kuomintang memenangkan mayoritas kursi, menguasai lebih dari 15 kota dan kabupaten di Taiwan, dibandingkan dengan Partai Progresif Demokratik yang menguasai enam kota dan kabupaten di Taiwan.

Surat kabar harian Taiwan, Liberty Times, dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tanggal 21 April, menunjukkan bahwa pedoman baru tersebut merupakan perintah administratif, yang berarti bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pemerintah daerah untuk mengikuti peraturan pengadaan.

Tetapi Chen Chi-mai, wakil perdana menteri Taiwan dan anggota Partai Progresif Demokratik, mengatakan Eksekutif Yuan dapat mendisiplinkan atau menghukum pejabat yang gagal mematuhi, berdasarkan Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi dan Komunikasi Taiwan, demikian laporan Liberty Times.

Undang-Undang tersebut tidak menentukan bentuk hukuman atau jenis tindakan disiplin untuk ketidakpatuhan. (Frank Fang/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular