Nicole Hao – The Epochtimes

Erabaru.net. Lebih dari 130.000 rakyat Hong Kong turun ke jalan-jalan kota itu pada Minggu 28 April. Mereka dalam aksinya  menolak rencana Undang-Undang ekstradisi ke pemerintahan Komunis  Tiongkok. Aksi protes ini jauh lebih besar dari jumlah yang diharapkan sebanyak 12.000 orang.

Polisi memberikan perkiraan jumlah massa yang jauh lebih sedikit dengan perkiraan 22.800 orang yang hadir. Tetapi wartawan  Epoch Times Hong Kong yang meliput kegiatan itu, melihat kerumunan massa terus bertambah ketika parade berlangsung di tengah-tengah kota.

Saat ini, Hong Kong telah menandatangani perjanjian ekstradisi individu dengan 20 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Undang-Undang ekstradisi ini baru diusulkan. Pertama kali diumumkan pada Februari lalu, akan memungkinkan tersangka  dari wilayah mana pun — termasuk Tiongkok daratan — untuk  diekstradisi tanpa permintaan dari badan legislatif unikameral  dan Dewan Legislatif Hong Kong. Jika disahkan secara resmi, maka Kepala pemerintahan kota, kepala eksekutif, akan dapat menyetujui permintaan ekstradisi secara langsung.

Rakyat Hong Kong, pengusaha dan kelompok hak asasi internasional telah menyatakan keprihatinan atas aturan ini. Pasalnya, rezim komunis Tiongkok kerap mengabaikan aturan hukum. Perubahan tersebut dapat memungkinkan Komunis Tiongkok untuk menuntut dan mengekstradisi para pengritiknya dengan impunitas.

Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan tentang proposal ekstradisi. AS  mencatat dalam pernyataan 25 April lalu bahwa Komunis Tiongkok penuh dengan “pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan oleh sistem hukum Komunis Tiongkok, serta memburuknya rasa hormat terhadap aturan hukum.”

Pernyataan itu berlanjut dengan mengatakan pemerintah akan memonitor situasi di Hong Kong. “Masyarakat paling baik dilayani ketika pandangan politik yang beragam dihormati dan dapat diungkapkan secara bebas. Erosi berkelanjutan dari kerangka ‘Satu negara, Dua sistem’ beresiko status khusus Hong Kong yang telah lama terjalin dalam urusan internasional.” demikian pernyataan Kemenlu AS.

Pawai akhir pekan ini mengikuti protes 31 Maret yang menarik sekitar 12.000 orang. Penyelenggara parade Civil Human Rights Front atau CHRF adalah sebuah kelompok pro-demokrasi Hong Kong, berikrar akan mengorganisir lebih banyak kegiatan sampai pemerintah mengesampingkan proposal tersebut.

Pawai dimulai pada sore hari dari wilayah Causeway Bay ke Kompleks Pemerintah Pusat, markas besar pemerintah Hong Kong di Admiralty. Anggota dewan, aktivis kelompok demokrasi, selebriti, dan warga negara biasa berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Di depan parade terbentang spanduk dengan tulisan besar, “Tolak ekstradisi  ke daratan Tiongkok, Tolak hukum kejahatan, menolak amandemen tentang Peraturan Pelanggaran Buronan.”

Joseph Cheng Yu-shek, seorang ilmuwan politik Hong Kong dan mantan profesor di City University of Hong Kong kepada Epoch Times berbahasa Mandarin mengatakan bahwa dia khawatir amandemen tersebut akan mengikis proses hukum di Hong Kong, sebuah kota yang telah menikmati otonomi relatif lebih bebas sebagai bekas jajahan Inggris.

“Setelah Undang-undang ekstradisi disahkan, kita masing-masing dapat diekstradisi ke daratan Tiongkok untuk diadili. .Kami tidak akan memiliki hak dasar untuk persidangan yang adil pada waktu itu,” katanya.

Banyak yang menandatangani seruan pengunduran diri kepala eksekutif Hong Kong saat ini, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor.

Rakyat Hong Kong selama aksinya membawa payung kuning, simbol yang mewakili Gerakan Payung 2014, ketika sejumlah warga Hongkong menduduki jalan-jalan di distrik keuangan utama kota untuk menyerukan hak pilih untuk menentukan kepala eksekutif. Aksi protes berlangsung selama 79 hari.

Minggu lalu, pengadilan Hong Kong memenjarakan empat pemimpin Gerakan Payung – menyimpulkan pengadilan selama sebulan yang menghukum total sembilan aktivis yang terlibat dalam protes 2014 silam. Peserta parade membawa payung untuk mengekspresikan solidaritas dengan para aktivis.

Ching Cheong, seorang jurnalis senior Hong Kong, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Mandarin bahwa ia prihatin dengan implikasi media yang kritis terhadap rezim Tiongkok, serta populasi seluruh kota.

“Saya ingin menekankan bahwa undang-undang ini tidak hanya ditargetkan pada industri berita, tetapi semua orang di Hong Kong,” katanya.

Cheong mencatat bahwa dengan pengaruh rezim Komunis Tiongkok yang sudah mengancam kebebasan berbicara di Hong Kong. Ia khawatir bahwa undang-undang ekstradisi akan memiliki efek yang bahkan lebih mengerikan pada media di Hong Kong.

Artis Hong Kong, Anthony Wong Yiu Ming mengatakan, “Banyak orang yang tidak bersalah akan dijatuhi hukuman bersalah.” Dia khawatir bahwa “Hong Kong akan memiliki banyak tahanan politik” jika amandemen ekstradisi memungkinkan rezim Komunis Tiongkok untuk menjerat para pengkritiknya.

Denise Ho Wan-see, juga seorang artis dan mendukung secara terang-terangan upaya-upaya pro-demokrasi Hong Kong. Dia mendesak warga Hongkong untuk menggunakan “kebebasan mereka untuk memperjuangkan hak mendasar rakyat Hong Kong.” (asr)

Video Rekomendasi : 

Share
Tag: Kategori: HAM TIONGKOK

Video Popular