Erabaru.net. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengangkat nasib buruk umat Islam di wilayah Xinjiang, Tiongkok selama kunjungannya ke Beijing pekan lalu, kata seorang jurubicara Amerika Serikat pada tanggal 29 April 2019.

Tiongkok menghadapi kecaman internasional yang terus meningkat atas pusat pendidikan dan pelatihan di wilayah barat yang terpencil. Aktivis mengatakan itu adalah kamp penahanan massal yang menampung lebih dari 1 juta etnis Uighur dan Muslim lainnya.

Antonio Guterres bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada hari Jumat di Beijing di sela-sela pertemuan puncak One Belt, One Road (juga dikenal sebagai inisiatif Belt and Road) Tiongkoka. Namun, sumber Amerika Serikat mengatakan Antonio Guterres mengangkat situasi di Xinjiang selama pertemuan terpisah dengan diplomat top rezim Tiongkok Wang Yi.

“Sekretaris Jenderal PBB membahas semua masalah yang relevan dengan pihak berwenang Tiongkok…yang mencakup situasi di Xinjiang. Apa yang Sekretaris Jenderal PBB katakan kepada lawan bicaranya di Tiongkok adalah bahwa ia sepenuhnya mendukung inisiatif Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet,” kata juru bicara Amerika Serikat Stephane Dujarric kepada wartawan, Senin.

Michelle Bachelet telah berulang kali mendesak Tiongkok untuk mengizinkan PBB mengakses investigasi laporan penghilangan orang dan penahanan sewenang-wenang, khususnya terhadap umat Muslim di wilayah Xinjiang. Tiongkok sebelumnya mengatakan akan menyambut pejabat Amerika Serikat jika mereka menghindari “campur tangan dalam urusan dalam negri Tiongkok.”

Stephane Dujarric mengatakan posisi Antonio Guterres mengenai masalah ini adalah sama “secara pribadi seperti halnya di depan umum” dan berdasarkan pada “penghormatan penuh terhadap kesatuan dan integritas wilayah Tiongkok…dan bahwa hak asasi manusia harus dihormati sepenuhnya dalam perang melawan terorisme dan dalam pencegahan ekstremisme kekerasan.”

“Setiap komunitas harus merasa bahwa identitasnya dihormati dan sepenuhnya milik bangsa secara keseluruhan,” kata Stephane Dujarric.

Para pejabat Partai Komunis Tiongkok mengatakan penahanan massal di kalangan penduduk Uighur, yang mayoritasnya mempraktikkan Islam, adalah bagian dari langkah untuk menindak terorisme, ekstremisme agama, dan separatisme di negara tersebut.

Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan alasan potensi “ancaman ekstremis” untuk membenarkan pengawasan ketat dan tindakan keras terhadap kaum Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah tersebut.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan Tiongkok menjadi semakin khawatir akan adanya serangan dari luar negeri terhadap kamp-kamp tersebut, terutama ancaman sanksi Amerika Serikat.

Kaum Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di fasilitas seperti kamp konsentrasi, yang dikenal sebagai pusat “pendidikan ulang”, dilarang menggunakan salam Islam, harus belajar bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda, menurut laporan oleh Human Rights Watch.

Mantan tahanan juga mengatakan kepada The Epoch Times bahwa warga Uighur disiksa, diperkosa, dan dibunuh di kamp-kamp “pendidikan-politik” rahasia. (Michelle Nichols/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular