Erabaru.net. Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat menyebut Tiongkok sebagai salah satu penganiaya agama yang paling mengerikan di dunia, dalam laporan tahunan 2019 yang dirilis pada tanggal 29 April.

Selama setahun terakhir, rezim komunis Tiongkok telah meningkatkan penganiayaan terhadap kaum Muslim Uyghur, praktisi Falun Gong, umat Kristen, dan umat Buddha Tibet, menurut laporan tahunan 2019 tersebut.

“Saya pikir adalah tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok pada dasarnya telah menyatakan perang terhadap keyakinan agama,” kata Komisioner Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat Gary L. Bauer kepada The Epoch Times.

Sementara laporan itu menyoroti total 16 negara sebagai pelanggar berat kebebasan beragama, Gary L. Bauer mengatakan bahwa Tiongkok berada dalam kategori khusus, mengingat besarnya ruang lingkup penyebaran penganiayaan rezim Tiongkok terhadap orang beriman.

Dibandingkan dengan negara pelanggar lain yang tidak berpengaruh besar di panggung global, Tiongkok adalah kekuatan yang meningkat yang mengerahkan pengaruhnya di seluruh dunia, kata Gary L. Bauer.

“Jadi tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tingkat ini benar-benar sangat mengganggu,” kata Gary L. Bauer.

“Hal tersebut adalah sesuatu yang lebih banyak negara di dunia perlu bicarakan meskipun hal tersebut adalah sesuatu yang dapat merusak tujuan ekonomi mereka sendiri.”

Komisaris Gary L. Bauer pada peluncuran Laporan Tahunan 2019 Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat di Gedung Kantor Senat Russell di Washington pada tanggal 29 April 2019. (Lynn Lin / The Epoch Times)

Perang Melawan Keyakinan

Nasib umat beragama telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk di Tiongkok, di bawah upaya rezim komunis untuk “menyadarkan” keyakinan agama, sebuah kampanye ditujukan untuk memilih agama yang tidak disetujui negara dan tetap berada di luar kendali rezim Tiongkok, demikian menurut laporan tahunan 2019 tersebut.

“Tiongkok masih merupakan negara komunis yang ateis. Partai Komunis Tiongkok tampaknya merasa sangat terancam bila setiap warganegaranya memberikan perhatian lebih pada spiritualitas dan keyakinan agama, daripada tuntutan yang diajukan pemerintah Tiongkok,” kata Gary L. Bauer.

Laporan tahunan 2019 tersebut mengutip bahwa rejim Tiongkok yang semakin meningkatkan penganiayaan terhadap agama dan etnis minoritas, khususnya umat Muslim Uyghur dan Buddha Tibet.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta umat Muslim Uyghur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp kerja paksa sebagai bagian upaya yang diklaim rezim untuk memerangi “ekstremisme.”

Laporan tahunan 2019 tersebut juga menyatakan bahwa 1 juta kader Partai Komunis Tiongkok telah dikerahkan untuk tinggal bersama keluarga umat Muslim Uyghur dan melaporkan ciri-ciri perilaku keagamaan “ekstremis” – seperti memiliki janggut “abnormal”, mengenakan jilbab, dan mengakses materi keagamaan secara online.

Sementara itu, rezim Tiongkok terus menganiaya umat Buddha Tibet melalui strategi asimilasi dan penindasan paksa, menurut laporan tahunan 2019 tersebut, yang mencakup pengendalian pendidikan biara, memutuskan apakah tempat keagamaan dapat dibangun atau digunakan untuk ibadah, dan membatasi pertemuan keagamaan.

Laporan tahunan 2019 tersebut menyatakan bahwa penindasan umat Katolik bawah tanah meningkat pada paruh kedua tahun 2018, bahkan setelah penandatanganan perjanjian penting antara Vatikan dengan Tiongkok pada bulan September 2018 yang memberi hak pada rezim komunis Tiongkok untuk menunjuk para uskup di tempat Tahta Suci.

Selain itu, pihak berwenang menutup ratusan gereja rumah dan jemaat Protestan yang menolak untuk mendaftar ke negara. Pihak berwenang juga membatasi praktik agama Kristen dengan melarang penjualan Alkitab secara online pada bulan April 2018, menurut laporan tahunan 2019 tersebut.

Panen Organ

Penganiayaan hampir selama dua dekade oleh rezim Tiongkok terhadap praktisi Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, juga disoroti dalam laporan tahunan 2019 tersebut.

Pada tahun 2018, rezim Tiongkok memenjarakan setidaknya 931 praktisi Falun Gong karena berlatih Falun Gong atau membagikan literatur mengenai Falun Gong di depan umum atau online, kata laporan tahunan tersebut, mengutip para pengacara.

Gary L. Bauer juga mengatakan Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat itu telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya bahwa rezim Tiongkok secara paksa mengambil organ dari tahanan hati nurani di Tiongkok, terutama dari praktisi Falun Gong.

“Ada bukti yang dapat dipercaya mengenai panen  organ tersebut,” kata Gary L. Bauer.

Laporan tahunan 2019 tersebut menambahkan bahwa pada tahun 2018, “pembela hak asasi manusia, profesional medis, dan jurnalis investigasi memberikan bukti tambahan bahwa praktik [panen  organ] berlanjut dalam skala yang bermakna.”

“Sulit untuk memahami pada …titik waktu ini… bahwa praktik biadab ini masih terus berlangsung, dan tampaknya sedang tumbuh di Tiongkok,” Gary L. kata Bauer.

Rezim Tiongkok telah menyatakan bahwa sejak tahun 2015, organ yang digunakan dalam sistem transplantasi organ Tiongkok berasal dari donor sukarela, tetapi para peneliti dan pengacara  independen meragukan klaim ini.

Laporan terperinci pada tahun 2016 oleh kelompok etika transplantasi, Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok, menemukan perbedaan besar antara angka transplantasi yang resmi di Tiongkok dengan jumlah transplantasi yang dilakukan di rumah sakit di Tiongkok.

Dengan menganalisis catatan publik dari 712 rumah sakit di Tiongkok yang melakukan transplantasi hati dan ginjal, laporan itu menunjukkan bahwa sekitar 60.000 hingga 100.000 transplantasi dilakukan setiap tahun, jauh melebihi jumlah resmi yaitu 10.000 hingga 20.000 per tahun.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa selisi angka tersebut sebagian besar disebabkan oleh organ yang dipanen secara paksa dari praktisi Falun Dafa yang dipenjara, di mana informasi diperoleh dari  panggilan telepon yang menyamar ke rumah sakit, akun dari orang yang selamat, dan bukti lainnya.

Anjuran

Dalam anjurannya kepada pemerintah Amerika Serikat, Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu di Tiongkok yang bertanggung jawab atas kampanye penganiayaan terhadap kelompok agama.

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat harus mengangkat masalah kebebasan beragama dan hak asasi manusia di semua keterlibatan bilateral dengan Tiongkok, termasuk dalam negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung, kata komisi itu.

Laporan tersebut juga menekankan perlunya bekerja sama dengan bisnis Amerika Serikat untuk menginokulasi organisasi terhadap pengaruh kampanye rezim Tiongkok yang dirancang untuk menekan informasi mengenai pelanggaran kebebasan beragama di Tiongkok.

Gary L. Bauer mengatakan anjuran ini bertujuan untuk membantu bisnis Amerika Serikat “memahami bahwa mereka dapat berbuat lebih banyak untuk mencegah dirinya dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok, sebagai alat hubungan masyarakat pemerintah Tiongkok.”

“Banyak perusahaan Amerika Serikat sangat khawatir mengenai akses mereka ke pasar Tiongkok, sehingga mereka mau mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kebebasan beragama atau mereka cenderung menekan pemerintah kita sendiri supaya tidak bersikap keras terhadap Tiongkok karena takut hal itu akan mempengaruhi kebijakan bisnis Amerika Serikat,” kata Gary L. Bauer.

“Dan kami percaya hal tersebut tidak dapat diterima.” (Cathy He/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular