Zhou Xiaohui

Terlepas dari bagaimana media corong komunis Tiongkok menggambarkannya secara berlebihan Forum Pertemuan Puncak “One Belt One Road” II atau OBOR yang baru saja diadakan di Beijing, yang dihadiri oleh perwakilan dari 150 lebih negara, 38 pemimpin negara dan kepala PBB serta pimpinan Dana Moneter Internasional dan telah diadakan 12 sub-forum ditambah sebuah konferensi kewirausahaan. Tidak peduli bagaimana pejabat Komunis Tiongkok menyanyikan pujian untuk mereka bahwa forum itu kaya akan konten dan bermanfaat, banyak orang masih menemukan situasi yang membuat pihak berwenang merasa kikuk yaitu para pemimpin dunia yang paling berpengaruh dari AS, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada dan negara-negara Barat lainnya tidak hanya absen, tetapi juga tidak mengirim pejabat tinggi untuk menghadirinya.

Misalnya Amerika Serikat, ketika forum KTT OBOR Pertama  diadakan pada 2017 lalu, AS telah mengirim direktur senior Urusan Asia Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Matt Pottinger untuk hadir.

Sedangkan pada awal April tahun ini, Amerika Serikat dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mengirim pejabat senior, penyebabnya adalah karena kekhawatiran tentang praktik pembiayaan dari proyek tersebut.

Negara-negara Barat yang mengikuti jejak AS juga mengkhawatirkan hal ini. Dalam pandangan mereka, tujuan utama dari “OBOR” lebih ke geo-strategis daripada geo-ekonomi.

Oleh karena itu, para pemimpin Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang mengkritik rencana itu menolak untuk membela Komunis Tiongkok. Mereka juga menolak menjadi pijakan bagi komunis Tiongkok untuk memperluas ambisinya ke seluruh dunia.

Yang lebih mengkhawatirkan bagi Beijing adalah ketidak-hadiran Sri Lanka dan Indonesia dalam forum “OBOR” tahun ini. Kedua Negara ini disebut-sebut sebagai mitra dekat, tetapi para pemimpin kedua negara telah memilih untuk menjauh dari forum ini.

 Sementara itu presiden Indonesia Joko Widodo hanya mengutus Wapres Jusuf Kalla padahal setelah pengangkatan Presiden RI baru (yang sudah hampir pasti dimenangkan oleh Joko Widodo) pada 20 Oktober 2019 nanti Jusuf Kalla tidak lagi melanjutkan jabatannya. 

Tidak hanya menolak untuk mendukung “OBOR”, Amerika Serikat dan para pemimpin Barat lainnya juga menolak untuk mengirim jenderal senior dan kapal milter mereka untuk berpartisipasi dalam parade militer di Qingdao yang diadakan sebelum pertemuan puncak OBOR.

Dunia luar membandingkan parade militer tahun ini, dimana AS, Prancis, Kanada, Selandia Baru dan 7 kapal perang lainnya telah absen dengan yang diadakan 10 tahun lalu. Di tahun 2009 itu, Amerika Serikat mengirim kapal perusak “Fitzgerald” dari kelas “Arleigh Burke”.

Adapun perwira militer AS yang berpartisipasi dalam parade militer tahun ini hanya setingkat kolonel, dan Kanada mengutus seorang kolonel Angkatan Udara. Departemen Luar Negeri AS mengkhawatirkan bahwa Komunis Tiongkok akan menggunakan kehadiran kapal perang AS untuk memperkuat status internasionalnya.

Meskipun Beijing tampaknya tidak peduli tentang hal itu di permukaan, negara itu masih sibuk bersuka-cita dengan negara-negara berkembang dan negara Barat yang memiliki masalah ekonomi, serta melalui penyambutan yang mewah untuk ditukar dengan beberapa sanjungan murahan guna memuaskan pencitraan mereka sendiri.

Namun dalam hati, Komunis Tiongkok sudah sangat jelas bahwa perubahan sikap dari AS dan negara-negara Barat lainnya menjadi hambatan penting untuk perluasan ambisi mereka, dan sikap negara-negara ini juga menunjukkan adanya krisis besar yang tersembunyi di balik Parade Militer Qingdao dan pesta KTT Beijing.

Krisis ini tidak terbatas pada aspek ekonomi, terlebih juga berkaitan dengan aspek politik. Perang dagang Sino-AS telah berlangsung selama 1 tahun dan Beijing telah menyaksikan keteguhan sikap Trump, apakah negosiasi perdagangan Sino-AS, baik itu penandatanganan atau tidak menandatangani perjanjian akhir, Beijing bakal keluar sebagai pecundang.

Karena premis penandatanganan perjanjian adalah bahwa Beijing harus memenuhi persyaratan Amerika Serikat yaitu: membuka pasar, melarang Beijing memaksakan transfer teknologi, dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual.

Jika Beijing mematuhi perjanjian, maka diharuskan secara bertahap melaksanakannya, yang berarti bahwa pintu gerbang Komunis Tiongkok harus dibuka maksimal, bahkan termasuk Internet.

Sebaliknya, jika Beijing tidak menandatangani atau hanya bersiasat-ria mengulur-ulur waktu, maka Amerika Serikat dapat mengenakan tarif lebih tinggi kapan saja. Tidak sulit membayangkan apa yang akan diderita oleh perekonomian Komunis Tiongkok yang sudah tidak tertahankan itu.

Yang membuat Beijing lebih khawatir adalah percepatan penarikan modal asing dan dana dalam jumlah besar yang digulung bersih serta dilarikan ke luar negeri oleh para pejabat tinggi Komunis Tiongkok serta belum berhenti hingga kini.

Seiring dengan dilangsungkannya KTT “OBOR” Beijing, “Komite Krisis Saat Ini Dalam Rangka Menghadapi Komunis Tiongkok” yang baru dibentuk di Amerika Serikat pada 25 April mengadakan seminar dengan tema “Perang Ekonomi Tak Terbatas Yang Dikobarkan Komunis Tiongkok Terhadap AS”.

Sejumlah pembicara kelas berat secara terpisah membahas berbagai strategi dari Komunis Tiongkok yang memengaruhi ekonomi negara lain, termasuk apa yang disebut “satu negara, dua sistem” terhadap Hong Kong dan Taiwan.  

Dugaan penyelewengan uang pada publik listing dengan pengemasan palsu dari perusahaan Tiongkok yang berada di AS, dan memperkenalkan serta menganalisis topik-topik seperti risiko tersembunyi dari pembelian saham produsen peralatan pemantauan Tiongkok dari proyek dana pensiun AS.

Para pembicara menganjurkan perusahaan-perusahaan dan yayasan dari AS untuk menarik investasi mereka di Tiongkok yang notabene bagaikan memberi transfusi darah kepada komunis Tiongkok.

Bagi Komunis Tiongkok, penarikan modal asing, pengurangan investasi, pelarian dana domestik, dan penurunan perdagangan dengan Amerika Serikat semuanya telah menyebabkan penurunan tajam valuta asing mereka, terutama penerimaan dalam dolar AS.

Meskipun Beijing mengklaim memiliki tiga triliun dolar AS dalam cadangan devisa, namun yang dapat dimobilisasi dan digunakan tidaklah banyak. Ini juga menandakan bahwa berkurangnya dolar AS akan menyebabkan Tiongkok kekurangan dana dalam berinvestasi di “OBOR” dan untuk penyuapan negara –negara lain yang sedang diincar.

Baru-baru ini, media mengungkapkan bahwa terdapat ratusan perusahaan Amerika yang sedang menarik diri dari Tiongkok untuk dialihkan ke India, ini adalah suatu sinyal. Ekonomi Tiongkok telah timbul masalah, dan masalahnya besar, sudah bukan lagi kasus probabilitas kecil.

Jika dikatakan bahwa Amerika Serikat turun tangan membersihkan agen dan mata-mata Komunis Tiongkok, memasukkan beberapa perusahaan dan institusi dari Tiongkok ke dalam daftar hitam, dan melalui pemberian sanksi kepada Iran, Kuba, Korut dan Venezuela untuk memerangi Komunis Tiongkok dari jarak jauh, namun malah membuat orang-orang di daratan Tiongkok merasa “aman tentram” saja.  

Maka Komunis Tiongkok yang sejak lama sudah kehilangan kepercayaan rakyat dan dikutuk oleh warganya sendiri, misalnya saja apabila ekonominya merosot lagi dengan tajam, pemerintahannya dipastikan bakal menghadapi tantangan yang jauh lebih banyak daripada sekarang, karena orang Tiongkok yang kesulitan hidup dan tidak punya pilihan lain, pasti akan melampiaskan kemarahan mereka kepada pihak berwenang. Dengan cara apakah krisis rezim yang dikhawatirkan oleh Komunis Tiongkok akan disampaikan kepada dunia? (WHS/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular