Xia Xiaoqiang

Seputar kondisi “perang aborsi” dalam melegalisasi aborsi di AS terus menerus memanas. Sejak terpilihnya Trump menjadi presiden pada pilpres 2016 lalu, kubu anti-aborsi “Defend Life” terus menguat, demikian juga kekuatan kubu setuju-aborsi “Defend Reproductive Rights” juga relatif meningkat.

Pada 22 Februari 2019, pemerintah Trump merilis peraturan baru, membatasi pendanaan federal terhadap kelompok yang memberikan layanan rujukan aborsiseperti: Planned Parenthood di AS. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk kali pertama pada tahun lalu oleh Department of Health and Human Services. Jika organisasi dan kelompok institusi mendapat pendanaan federal tersebut, maka tidak boleh memberikan layanan aborsi. Pada saat yang sama peraturan baru juga melarang pemerintah federal untuk memberikan dana bagi layanan rujukan aborsi, maupun segala organisasi dan afiliasinya.

Di saat yang sama, negara bagian Illinois merilis RUU baru yakni “Reproductive Health Act”, rancangan tersebut membatalkan sejumlah kebijakan perlindungan bagi bayi yang belum lahir, termasuk pembatasan terhadap aborsi, praktek aborsi bagi non-dokter, aborsi secara swadaya dan lain sebagainya.

RUU tersebut juga akan mendesak pemberi layanan asuransi kesehatan untuk menyediakan asuransi untuk aborsi, tak terkecuali juga gereja atau organisasi agama lainnya. Jika RUU tersebut diterapkan, maka akan menyebabkan seluruh periode 9 bulan masa kehamilan menjadi legal untuk aborsi. Gubernur negara bagian Illinois JB. Pritzker berjanji, akan membuat negara bagian itu menjadi ‘negara bagian yang bersahabat pada aborsi’ di seluruh Amerika Serikat.

Pada 25 Februari lalu, Senat Federal AS dengan suara 53 lawan 44 membatalkan RUU “Born-Alive Abortion Survivors Protection Act”. Pendorong utama RUU tersebut adalah anggota senat federal Partai Republik dari negara bagian Nebraska bernama Ben Sachs. RUU tersebut menuntut agar pelaku medis yang melakukan aborsi bila gagal mengaborsi dan bayi yang diaborsi tersebut ternyata masih hidup maka mereka harus mengambil tindakan perlindungan jiwa bayi tersebut. Jika tidak maka akan dikenakan sanksi hukum, dan vonis terberat adalah 5 tahun penjara, bahkan bisa dituntut dengan tuduhan pembunuhan tingkat satu.

“Partai Demokrat Senat baru saja memberikan suara menentang RUU yang mencegah pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir, sikap Partai Demokrat terhadap aborsi sekarang begitu ekstrim, mereka sama sekali tidak peduli pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir. Pemungutan suara hari ini adalah salah satu pemungutan suara paling mengerikan sepanjang sejarah Kongres Amerika Serikat. Jika peristiwa ini adalah hal yang seharusnya disepakati bersama oleh kita semua, maka seharusnya hal itu adalah melindungi nyawa bayi yang tak berdosa,” Cuit Trump di akunnya setelah pengambilan suara di Senat.

Selama dua tahun lebih Presiden Trump menjabat, berbagai bidang telah meraih hasil yang baik, mulai dari politik, ekonomi, militer dan diplomatik, serta membawa AS ke jalan ‘kembali menjadi negara besar’. Khususnya dalam hal nilai hidup, Trump berupaya keras melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan, melindungi kehidupan.

Pada 22 Mei 2018 dalam pidatonya Trump berkata: “Setiap mahluk adalah sakral, setiap anak adalah hadiah yang berharga dari Tuhan”.

Kalimat ini menyampaikan pemikiran dan sinyal yang sangat jelas terhadap dunia: bahwa Amerika tengah kembali ke nilai-nilai tradisi.

Sekarang ini, masyarakat AS maupun Eropa dan seluruh dunia, telah terbagi menjadi dua kubu besar yang saling bertolak belakang.

Di balik konfrontasi kedua partai di Amerika, sebenarnya adalah perseteruan antara dua jenis nilai kehidupan yang berbeda, yakni tradisional dan modern, kedua nilai kehidupan yang saling berhadapan ini tengah bertentangan sengit.

Sejarah Singkat Legalitas Aborsi di AS

Pemerintah AS pada abad ke-19 bersikap “menentang aborsi”; di tahun 1803, Inggris meloloskan undang-undang Ellenborough, dan mulai memberlakukan lebih banyak pembatasan terhadap aborsi, karena pengaruh ini, semua negara bagian mulai meniru jejaknya. Hingga tahun 1849, sebanyak 20 negara bagian menetapkan tindakan aborsi sebelum pergerakan fetus (yaitu masa kehamilan 18 bulan) ditetapkan sebagai kejahatan ringan, dan aborsi setelah pergerakan fetus ditetapkan sebagai pembunuhan tingkat dua.

Sejak tahun 1859, selain untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, American Medical Association mengecam segala bentuk aborsi, dan mendesak semua negara bagian untuk membuat undang-undang membatasi aborsi. Pada 1859, American Medical Asociation Annual Meeting meloloskan resolusi, mendesak semua negara bagian agar membuat undang-undang melarang aborsi.

Hingga tahun 1910, kecuali negara bagian Kentucky, semua negara bagian di AS telah memberlakukan pembatasan aborsi. Di saat yang sama, walaupun sejumlah kondisi yang memenuhi aturan hukum, hak aborsi juga berada di tangan Komisi Peninjau, yang ditentukan oleh dokter dan bukan oleh pasien aborsi.

Pada 1921, “Birth Control League” didirikan di New York, dimulailah aksi menghindari kehamilan dan aborsi.

Di era 1930-an, dokter berijin setiap tahunnya melakukan 800.000 kasus aborsi, aborsi ilegal pun melonjak drastis. Setelah itu, legalitas aborsi pun merambat naik dengan cepat.

Tahun 1959, Badan Legislatif mengeluarkan “prototipe hukum pidana”, yang meloloskan undang-undang agar kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau kejahatan inses, atau demi kesehatan sang ibu, diperbolehkan menjalani aborsi di rumah sakit yang legal.

Tahun 1965, Pengadilan Tinggi Connecticut memutuskan melegalkan kontrasepsi buatan, dan mendefinisikannya sebagai “hak pribadi”.

Di tahun 1967, negara bagian Colorado menjadi yang pertama meloloskan boleh melakukan bedah aborsi bagi korban pemerkosaan, korban kejahatan inses atau untuk menyelamatkan nyawa sang ibu; negara bagian California dan Oregon pun mengikuti jejak itu.

Tahun 1970, Hawaii menjadi negara bagian pertama yang mengijinkan dilakukannya aborsi dalam kondisi apa pun dan 14 negara bagian lainnya meloloskan undang-undang, setuju diperbolehkannya aborsi dalam kondisi apa pun.

Tahun 1973, Resolusi Roe v. Wade, adalah kasus penting yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Federal AS terhadap hak aborsi wanita dan hak privasinya. Terhadap masalah aborsi kaum wanita, Pengadilan Tinggi Federal AS mengakui hak aborsi kaum wanita, yang dilindungi di dalam hak privasi pada konstitusi. Setelah resolusi tersebut ditetapkan semua negara bagian menetapkan berbagai hukum, hanya pembatasannya yang berbeda.

Keputusan Mahkamah Agung atas kasus Roe v. Wade, menetapkan definisi “kesehatan” meluas hingga ke semua elemen: termasuk fisiologis, emosional, psikologis, keluarga, dan usia wanita, ini sama saja dengan memperbolehkan seorang wanita hamil melakukan aborsi yang sah secara hukum dengan alasan apa pun dan dalam kondisi apa pun.

Setelah resolusi Roe v. Wade ini dikeluarkan, Mahkamah Agung AS membatalkan hukum anti-aborsi pada mayoritas negara bagian, dan membentuk “standard 3 tahapan”, sebagai panduan hukum untuk semua negara bagian bagi wanita dengan masa kehamilan berbeda, diijinkan aborsi atau tidak.

“Standard 3 tahapan” yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung AS memastikan triwulan pertama kehamilan, wanita dapat memutuskan hak pengambilan keputusannya; pada triwulan kedua kehamilan, demi kesehatan wanita, semua negara bagian dapat membatasi aborsi, tapi tidak bisa melarang aborsi; pada triwulan ketiga, kecuali nyawa ibu dalam bahaya, untuk melindungi janin, semua negara bagian dapat membuat undang-undang membatasi atau melarang aborsi.

Pada 1976, Mahkamah Agung membatalkan pembatasan “anak di bawah umur harus mendapat persetujuan orang tuanya, dan wanita yang telah menikah harus mendapat persetujuan pasangannya untuk melakukan aborsi”.

Di tahun 1993 Presiden AS Clinton mengumumkan perintah administratif untuk mempercepat legalitas pengumpulan dan penelitian janin, penelitian RU486, masyarakat bisa mendapatkan panduan dan informasi aborsi di klinik yang disubsidi oleh pemerintah, RS militer AS juga mulai menyediakan bedah aborsi.

Pada 1994, Presiden Clinton menggunakan “FACE” (Freedom of Access to Clinics Entrance Act), melarang orang-orang dan kelompok anti-aborsi melakukan aksi unjuk rasa di depan klinik yang melakukan praktik aborsi, walaupun ini tadinya adalah kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi AS.

Tahun 2000, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa “undang-undang pelarangan aborsi parsial di negara bagian Nebraska” telah melanggar konstitusi.

Pada 21 Oktober 2003, Kongres dengan suara 64 lawan 34 suara menentang, telah meloloskan RUU larangan aborsi masa kehamilan akhir, menetapkan pada triwulan kedua dan triwulan ketiga kehamilan dilarang melakukan aborsi, Presiden Bush langsung menandatangani UU tersebut.

Di tahun 2009, Presiden Obama menandatangani surat perintah, yang mengijinkan pemerintah mendanai institusi luar negeri untuk mendorong aborsi, menggulingkan larangan presiden sebelumnya.

Pada 2017, tahun pertama masa pemeritahan Presiden Trump, sebanyak 19 negara bagian meloloskan 63 peraturan pembatasan terhadap aborsi, tahun pertama pemeritahan Trump, seluruh Amerika telah membuat 431 peraturan yang membatasi aborsi;

Pada musim pertama 2018, 37 negara bagian meloloskan 308 aturan pembatasan aborsi. Yang berlawanan dengan aturan ini adalah, 44 negara bagian telah meloloskan 700 aturan perlindungan atau perluasan hak menentukan kelahiran.

Share

Video Popular