Erabaru.net. Luo adalah pengusaha Hong Kong yang pabriknya di Tiongkok dihancurkan secara paksa oleh otoritas setempat. Meskipun ia mengajukan banyak permohonan kepada pihak berwenang untuk kompensasi hukum, ia diabaikan dan ditolak.

Karena Luo masih mempertahankan bisnisnya di Tiongkok, ia hanya memberikan nama belakangnya saja.

Dalam wawancara tanggal 2 Mei dengan Epoch Times berbahasa Mandarin, Luo menceritakan coba hidup dan kesengsaraannya.

Luo mendesak para pejabat Hong Kong untuk mempertimbangkan kembali amandemen undang-undang ekstradisi Hong Kong yang kontroversial yang saat ini sedang dibahas di Dewan Legislatif.

Amandemen yang diusulkan akan memungkinkan tersangka kriminal, termasuk warganegara dari negara lain, dikirim ke Tiongkok Daratan untuk diadili atas permintaan Beijing.

RUU tersebut telah ditentang oleh semua lapisan masyarakat, dari warganegara biasa hingga komunitas bisnis, yang khawatir mengingat rezim Tiongkok mengabaikan aturan hukum, perubahan RUU tersebut memungkinkan Beijing meminta dan mengekstradisi para pengritiknya dengan impunitas.

“Siapa pun yang diekstradisi ke Tiongkok pasti akan menjadi mangsa sistem peradilan Tiongkok yang tidak adil,” kata Luo.

Perpajakan yang Tidak Adil dan Penghancuran Pabrik Secara Paksa

Tertarik oleh serangkaian kebijakan insentif di Tiongkok Daratan yang diarahkan pada pengusaha Hong Kong, Luo awalnya menginvestasikan lebih dari 4 juta yuan (USD 594.000) pada tahun 1995 untuk memulai pabrik yang memproduksi tanaman palsu di zona industri kota Shijie, yang terletak di kota Dongguan, Provinsi Guangdong, selatan Tiongkok.

Bisnisnya mulai berkembang.

Namun pada tahun 2005, mimpi buruk terjadi.

Luo mulai mengalami pelecehan tak berujung dari otoritas Dongguan. Pertama-tama mereka menuduhnya mengelak dari pajak dan menuntutnya untuk membayar pajak yang terlambat, meskipun Luo mengatakan ia sudah membayar pajak.

Luo menjelaskan bahwa investasi Hong Kong di Tiongkok diperlakukan sebagai investasi asing pada saat itu. Hong Kong adalah koloni Inggris hingga tahun 1997, ketika kembali ke kedaulatan Tiongkok. Perjanjian serah terima yang ditandatangani antara Tiongkok dan Inggris termasuk jaminan tegas bahwa Hong Kong akan beroperasi dengan pemerintah administratif, sistem hukum, dan struktur ekonomi yang terpisah dari Tiongkok Daratan, di bawah kerangka kerja “satu negara, dua sistem.”

Ketika mendirikan sebuah perusahaan di Tiongkok Daratan, pebisnis Hong Kong akan menandatangani kontrak untuk perusahaan yang didanai asing dengan Komisi Ekonomi Asing Tiongkok. Dalam sepuluh tahun pertama, biro bea cukai dan pajak setempat mengakui kontrak Luo dalam pengaturan ini. Namun, pada tahun 2005, biro pajak setempat tiba-tiba mengklaim bahwa mereka tidak  mengenali kontrak awal dan meminta Luo untuk masuk ke dalam kontrak lain.

Biro pajak setempat mengklaim bahwa perusahaan Luo di Hong Kong, yang memiliki nama yang sama dengan perusahaannya di Tiongkok Daratan, harus diperlakukan sebagai perusahaan terkait dalam perpajakan. Oleh karena itu, mereka menuntut Luo mengubah pengembalian pajaknya dengan menambahkan 30 persen tambahan untuk laba yang dilaporkannya setiap tahun selama sepuluh tahun terakhir.

Dalam keputusasaan, Luo memilih untuk menangguhkan operasi pabrik di Dongguan, dan memindahkan sebagian besar peralatan pabrik ke Provinsi Hubei, di mana ia akan membuka pabrik baru. Pabrik pertamanya di Dongguan dicadangkan untuk penelitian dan pengembangan saja.

Pada tahun 2011, pemerintah kota Shijie ingin menjual tanah tempat bekas pabrik Luo. Karena semua tanah di Tiongkok adalah milik pemerintah, di mana pengembang real estat hanya menyewa tanah dari pihak berwenang, pemerintah daerah mengambil untung dari pembangunan kembali tanah.

Para pejabat, sementara berpura-pura bersedia untuk bernegosiasi dengan Luo mengenai  harga dan syarat penjualan tanah, mengerahkan pasukan polisi dan tim pembongkaran untuk merobohkan bangunan pabrik Luo dalam waktu semalam saat Luo bepergian kembali ke Hong Kong.

Peristiwa itu terjadi pada malam hari tanggal 8 Mei 2011. Pabrik Luo diratakan dengan tanah menggunakan buldozer, dan bahkan anjing jenis wolfhound yang menjaga pabrik itu dihancurkan sampai mati. Sebuah stasiun TV lokal melaporkan kejadian ini, tetapi itu tidak memberikan bantuan ketika Luo mencoba mencari kompensasi melalui saluran hukum.

Luo mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia adalah satu-satunya pengusaha  Hong Kong di seluruh zona industri kota Shijie. Pemilik perusahaan lain yang bangunan pabriknya juga dihancurkan semuanya adalah orang Tiongkok Daratan, dan mereka semua mendapat kompensasi dari pihak berwenang setempat. Luo adalah satu-satunya pengecualian.

Mencari Penanganan Hukum

Dari tahun 2011 hingga 2018, Luo mencoba mendapatkan kompensasi atas kerugiannya. Ia mengajukan lebih dari sepuluh tuntutan hukum.

Seluruh proses itu melelahkan dan mengecewakan, kata Luo.

Pada tahun 2013, setelah mengajukan putusan pengadilan dasar, Pengadilan Menengah Rakyat Dongguan memutuskan bahwa pabrik milik Luo tidak dianggap sebagai bangunan yang dibangun secara ilegal dan karenanya tidak boleh dihancurkan. Namun, ketika Luo mengajukan kompensasi kembali ke pengadilan dasar, hakim masih mengklaim bahwa bangunan pabrik Luo adalah konstruksi ilegal, dan karenanya Luo tidak berhak atas kompensasi.

Setelah upaya terus menerus, akhirnya Luo memenangkan gugatan administratif dan menerima kompensasi, namun hanya menutupi sekitar 10 persen dari kerugiannya. Tidak puas dengan putusan tersebut, Luo  terus mengajukan banding sampai ia membawa kasusnya ke pengadilan tertinggi di Provinsi Guangdong. Tetapi tanggapan pengadilan adalah, “prosedur hukum telah selesai dan Mahkamah Agung tidak akan menerima kasus ini.”

“Ketidakadilan sistem peradilan Tiongkok sangat menggelikan,” Luo menyimpulkan dari pengalaman pribadinya.

Luo sangat menyesal telah berinvestasi di Tiongkok Daratan. “Jika 4 juta yuan milik saya (USD 594.000) diinvestasikan di real estat Hong Kong, saya akan menghasilkan banyak uang,” kata Luo.

Maria Tam Wai-chu, seorang legislator Hong Kong yang pro-Beijing, sebelumnya menggambarkan sistem peradilan di Tiongkok sebagai “keadilan di bawah matahari.” Luo mengatakan pengalamannya merupakan bukti fakta bahwa pernyataan Maria Tam Wai-chu adalah “kebohongan besar.”

Karena Dewan Legislatif satu kamar Hong Kong sebagian besar mendukung pembentukan amandemen, maka amandemen ekstradisi diharapkan akan disahkan.

Luo mengimbau para anggota parlemen Hong Kong “untuk memilih berdasarkan hati nurani anda, dan tidak bertindak seperti boneka yang memilih ‘ya’ untuk setiap mosi,” kata Luo.

“Jika undang-undang ekstradisi yang baru disahkan … semua penduduk Hong Kong, selama memiliki kesempatan, akan berupaya untuk meninggalkan Hong Kong.” (Olivia Li/ Vv)

Staff Epoch Times, Liang Zhen berkontribusi pada laporan ini.

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular