Zhou Xiaohui -Epochtimes.com

Terkait kebijakan diplomatik dalam negeri Komunis Tiongkok beberapa tahun terakhir ini, walaupun keputusan akhir ditentukan oleh Zhongnanhai, namun pada internal sistem Komunis Tiongkok, selain informasi terkait, umumnya ada sekelompok akademisi dan peneliti negara yang memberikan analisa, laporan riset, sampai memberikan masukan.

Umumnya, institusi dan orang-orang itu berasal dari badan peneliti kebijakan pusat, badan peneliti Kemenlu, perguruan tinggi dan balai riset akademi ilmu sosial.

Kebijakan diplomatik yang dimaksud seperti gembar gembor mempropagandakan Marxisme, memaksakan ideologi, tentang kekuatan Amerika, juga penilaian terhadap perundingan dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dan lain-lain,

Menurut informasi, saat ini yang paling diandalkan oleh Xi Jinping adalah Badan Pengkajian Kebijakan Pusat, yang disebut sebagai wadah pemikir – think tank tertinggi pusat Komunis Tiongkok.

Yang menjabat sebagai kepala Balai Pengkajian Kebijakan Pusat saat ini adalah anggota Komisi Tetap Politbiro yakni Wang Huning. Sekretaris jendralnya yang mengepalai operasional sehari-hari adalah Lin Shangli yang menjabat sejak Juli 2017 lalu.

Wang Huning tak tergoyahkan walau telah melewati tiga kali masa pemerintahan sejak Jiang Zemin, Hu Jintao, sampai Xi Jinping. Di kalangan birokrat Komunis Tiongkok boleh dibilang ajaib.

Menurut informasi, Wang tidak tergoyahkan karena selain memberikan sumpah setia bagi setiap pemimpin baru yang ia abdi, juga terletak pada ‘kemampuannya’ membuat teori dan pemikiran. Misalnya, ia membuat slogan ‘tiga perwakilan’ bagi Jiang Zemin, juga membuat ‘konsep pengembangan iptek’ bagi Hu Jintao, dan membuat ‘pemikiran paham sosialis era baru berkarakteristik Tiongkok’ bagi Xi Jinping.

Semua slogan usang yang hampa, tampak wah tapi tidak nyata, bahkan teori yang saling berbenturan, sampai sekarang pun tidak banyak orang yang bisa memahaminya. Tapi itu tidak mempengaruhinya menjadi ‘merek’ bagi setiap orang pemimpin. Seorang sekretaris jendral yang dipilih oleh seorang Wang Huning yang seperti itu, apakah akan jauh berbeda?

Seiring dengan gerakan pemberantasan korupsi sejak Kongres Nasional ke-18 Komunis Tiongkok dan konflik sengit internal di kalangan para petingginya, Komunis Tiongkok menghadapi krisis pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya.

Pada Agustus 2016, Lin Shangli menulis artikel pada jurnal Sekolah Partai Pusat yang berjudul “Sistem dan Perkembangan: Logika Politik pada Keyakinan Sistem Tiongkok”, yang membela sistem partai tunggal otoriter Komunis Tiongkok.

Artikel dimulai dari membahas “Hukum Siklus Huang Yanpei”, bicara tentang warga mengawasi pemerintahan agar tidak terjadi masyarakat mati dan pemerintah hancur. Lalu bicara soal Deng Xiaoping yang mulai menguatkan hukum setelah Revolusi Kebudayaan.

Dari situ Lin Shangli mendapat kesimpulan, “Demikianlah, pembangunan demokrasi rakyat Tiongkok pun memasuki era institusionalisasi dan legalisasi, saling mendukung dan menyatu, demokrasi dan hukum secara organik telah menjadi pondasi politik dan pondasi terapan yang kuat bagi keyakinan sistem internal partai komunis Tiongkok.”

Tidak diketahui apakah Lin Shangli pura-pura lupa atau tidak, karena demokrasi yang dijanjikan Mao Zedong kepada Huang Yanpei dan juga sistem hukum yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping, tidak hanya tak terwujud sampai sekarang, apalagi sampai dua tahun lalu. Huang Yanpei adalah seorang pendidik, industrialis, politisi, dan pelopor pendiri Liga Demokrasi Tiongkok.

Sebaliknya Tiongkok saat ini justru semakin mengarah pada sentralisasi kekuasaan, semakin kuat mencengkram rakyat, media massa dan internet seolah dibekukan. Berapa banyak teman kuliah Lin Shangli yang telah dibungkam, dipecat, mungkinkah dia tidak tahu menahu? Komunis Tiongkok yang seperti ini bagaimana bisa menampakkan keyakinan diri?

Lin Shangli yang selama belasan tahun terus mengekor pada pikiran atasan, tidak akan sulit memahami mengapa metode riset yang selama ini digembar-gemborkannya berpondasi pada teori Marxisme. Bagi dirinya, sebagai akademisi, harus kembali pada ilmu pengetahuan atas dasar teori Marxisme, logika yang ketat dan kedalam pangkuan besarnya.

Pada 2018, Komunis Tiongkok sempat mempropagandakan Marxisme secara besar-besaran, dan menggelar Rapat Besar Marxisme II. TV corong Partai Komunis Tiongkok, CCTV menayangkan acara indoktrinasi “Marx Selalu Benar”.

Saat berkunjung ke Beijing University pada bulan Mei 2018 dan berbagi pengalaman membacanya, Xi Jinping menyatakan, “Marxisme betul-betul adalah kebenaran sejati, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok betul-betul adalah pilihan rakyat dan pilihan sejarah, jalan sosialisme yang kita tempuh ini betul-betul adalah jalan yang harus dilalui.”

Di balik pidatonya itu, adalah peran luar biasa dari Balai Pengkajian Kebijakan Pusat yang dipimpin oleh Wang Huning dan Lin Shangli.

Akan tetapi, baik Wang Huning maupun Lin Shangli entah tahu atau tidak, sudah sejak lama ‘Manifesto Partai Komunis’ telah dianggap ‘kotoran’ oleh Marx. Sang penulis sendiri, adalah ‘buku yang tercemar’, dan tujuannya menulis itu adalah karena sengaja ingin menyajikan tulisan itu bagi pembaca dan menuntun para pembacanya menuju ke jalan kehancuran.

Menurut hasil riset para peneliti luar negeri, Marx si pemuja setan, untuk mewujudkan impiannya ‘menghancurkan dunia’, telah menelurkan teori komunis yang berpusat pada konflik dan kekerasan, serta menyesatkan masyarakat luas dengan ‘surga dunia’ dan paham ‘materialisme’. Di dalam “Manifesto” secara langsung mengakui bahwa dirinya adalah ‘sesosok roh gentayangan, yakni roh sesat komunisme’.

Ketika pasca roh gentayangan komunisme berhasil menguasai Uni Soviet dan Eropa Timur, negara-negara tersebut dipenuhi dengan teror dan pembantaian brutal;. Komunis Tiongkok yang menganut teori Marxisme, sejak saat berdirinya, sudah selalu melakukan pengkhianatan negara, penipuan dan pembunuhan massal.

Sebelum tahun 1949, Komunis Tiongkok mengibarkan panji kebohongan “melayani dan mensejahterakan rakyat”, telah berhasil menipu rakyat Tiongkok yang mendambakan kebebasan dan demokrasi. Tapi baik didalam ‘membela Uni Soviet’ dalam insiden “Konflik Sino-Soviet 1929”[1], maupun dalam perang melawan Jepang (1937 – 1945); baik memperlakukan ‘kamerad’ internal, maupun terhadap warga sipil, Komunis Tiongkok selalu bertindak keji dan jahat.

Setelah tahun 1949, dengan satu demi satu gerakan, rakyat Tiongkok dicelakakan, dengan cara yang sama. Apa tujuan sebenarnya Wang Huning dan Lin Shangli bersikukuh mempertahankan Marx dan Lenin?

Walaupun Lin Shangli jarang menyentuh soal hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dalam artikel terbukanya, namun dari tulisannya yang membela sistem Komunis Tiongkok, yang menyinggung soal bagaimana menghadapi tantangan dari Barat, masih bisa diketahui beberapa alasannya.

Komunis Tiongkok memiliki tiga ambang batas dasar. Pertama adalah mempertahankan kepemimpinan Komunis Tiongkok dan tidak menerapkan sistem multi partai ala Barat.

Kedua adalah mempertahankan sistem kongres rakyat dan tidak menerapkan sistem trilogi pemisahan kekuasaan seperti di Barat.

Ketiga adalah mempertahankan sistem ekonomi kepemilikan Negara dan tidak menerapkan kepemilikan pribadi.

Pembaca yang jeli tidak akan sulit mendapati, dalam pidato petinggi Komunis Tiongkok beberapa tahun ini dan propaganda di dalam dan luar negeri, memang selalu menekankan ketiga ambang batas itu.

Hal itu menyiratkan perundingan dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil. Pasalnya para penguasa Komunis Tiongkok sama sekali tidak bersedia menuruti tuntutan Amerika Serikat melakukan reformasi struktural, yang akan menyentuh ambang batas bawahnya.

Lin Shangli yang mulai menangani pekerjaan sehari-hari di Balai Pengkajian Kebijakan Pusat sejak tahun 2017. Masalah besar yang dihadapinya adalah bagaimana menanggapi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok.

Sikap keras Beijing terhadap perang dagang sejak awal, dari yang awalnya ‘membalas taring dengan taring’ sampai akhirnya berubah ‘melemah’. Peran apa yang dimainkan oleh Wang Huning dan Lin Shangli, membuat orang sangat penasaran.

Pada masa itu bahkan dikabarkan Wang Huning sempat menghilang beberapa minggu, mungkin ada kaitannya dengan hal itu.

Jika di sekitar para petinggi Zhongnanhai dikelilingi oleh think tank seperti itu, salah tafsir situasi, seperti salah tafsir kekuatan Komunis Tiongkok sendiri, salah tafsir tekad pemerintahan Trump, akan menjadi hal yang kerap terjadi. Namun salah tafsir itu bisa berakibat sangat serius, yang buah pahitnya kini telah mulai dirasakan oleh Komunis Tiongkok. (SUD/whs/rp)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular