Erabaru.net. Tujuh warganegara Korea Utara baru-baru ini ditangkap dan ditahan di Tiongkok ketika berusaha melarikan diri melintasi perbatasan.

“Tiongkok seharusnya tidak memulangkan tujuh orang ini ke Korea Utara, di mana mereka akan menghadapi penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, dan kengerian lainnya. Beijing harus segera mengizinkan mereka melakukan perjalanan ke negara ketiga,” kata Phil Robertson, wakil direktur divisi Asia Human Rights Watch, menurut sebuah pengumuman tanggal 14 Mei oleh organisasi hak yang berbasis di New York.

Para pelarian, termasuk seorang gadis pra-remaja, ditahan oleh otoritas Tiongkok di Provinsi Liaoning, utara Tiongkok pada tanggal 28 April.

Media Korea Selatan melaporkan status warganegara Korea Utara tersebut pada tanggal 29 April, setelah kelompok pembela hak asasi manusia yang berpusat di Korea Selatan, Justice for North Korea mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa ketujuh orang itu ditangkap saat berada di tempat persembunyian, di luar kota Shenyang, ibukota Provinsi Liaoning.

Justice for North Korea mengidentifikasi gadis pra-remaja bernama belakang Choi, bersama dengan pamannya yang bermarga Kang, melintasi perbatasan Tiongkok-Korea Utara pada awal April.

Berita penahanan mereka terungkap setelah ibu Choi, yang tinggal di Korea Selatan, menghubungi konsulat Korea Selatan di kota Shenyang setelah hilang kontak dengan putrinya selama akhir pekan sebelum tanggal 29 April.

Pendiri Justice for North Korea Peter Jung, ketika berbicara dengan Radio Free Asia, mengatakan bahwa ibu Choi juga mengunjungi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Korea Selatan, dalam upaya untuk selamatkan putrinya.

“Di bawah Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak dan Konvensi Status Pengungsi, Tiongkok harus melindungi Choi dan menghentikan pemulangan paksa,” kata Peter Jung.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan, pihaknya mengambil “semua tindakan yang mungkin” dan “tindakan yang diperlukan” setelah menerima berita kasus ini, menurut sebuah artikel tanggal 30 April oleh surat kabar berbahasa Inggris Korea Selatan, The Korean Times. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menambahkan bahwa mereka tidak dapat menguraikan secara detail, karena khawatir akan keselamatan para pelarian.

“Tiongkok harus mengakhiri keterlibatannya dalam pelanggaran hak warganegara Korea Utara dengan mengakhiri praktik memulangkan secara paksa warganegara Korea Utara yang melarikan diri,” kata Phil Robertson.

Human Rights Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Pyongyang mengadopsi sebuah dekrit yang menjadikan pembelotan sebagai kejahatan “pengkhianatan terhadap bangsa,” yang dapat dihukum mati. Jika tidak dihukum mati, sekembalinya para pelarian sering dihukum dengan dikirim ke kamp penjara politik atau kamp penjara biasa.

Kondisi di dalam penjara politik Korea Utara adalah brutal, di mana banyak tahanan menderita kelaparan, tidak ada perawatan medis, kurangnya tempat tinggal dan pakaian, serta kekerasan seksual dan penyiksaan oleh penjaga, menurut Human Rights Watch.

Di kamp penjara biasa, tahanan menghadapi “kerja paksa dalam kondisi kerja yang berbahaya, penganiayaan berulang kali oleh penjaga, dan sedikit makanan atau perawatan medis,” kata Human Rights Watch.

Seorang mantan pejabat senior di polisi rahasia Korea Utara yang tidak dikenal mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa para pejabat di bawah komandonya “menyiksa setiap pelarian yang kembali untuk mengetahui ke mana mereka pergi saat berada di Tiongkok, siapa yang mereka hubungi, dan apa yang telah mereka lakukan ketika berada di luar Korea Utara.”

Otoritas Tiongkok sering menyebut warganegara Korea Utara yang berada di Tiongkok sebagai “migran ekonomi ilegal” dan  memulangkan mereka, di bawah protokol perbatasan bilateral tahun 1986 yang menyerukan polisi Tiongkok untuk bekerja sama dengan polisi Korea Utara untuk melacak pelarian.

Setelah ditangkap, beberapa wargaganegara Korea Utara memilih untuk mati daripada menghadapi hukuman berat di Korea Utara.

Pada bulan Juli 2017, Radio Free Asia melaporkan bahwa seorang mantan pejabat Korea Utara yang tidak dikenal, bersama dengan sekitar 10 pembelot Korea Utara lainnya, ditangkap oleh polisi Tiongkok di Provinsi Yunnan, selatan Tiongkok. Mereka dibawa ke utara ke kota Shenyang, untuk menunggu dipulangkan ke Korea Utara. Saat ditahan, mantan pejabat tersebut, istrinya, dan ketiga anaknya bunuh diri dengan minum racun.

Pada bulan Desember tahun yang sama, Radio Free Asia melaporkan bahwa seorang ilmuwan nuklir Korea Utara yang tidak dikenal berada di antara sekelompok pembelot yang ditahan di Shenyang sebulan sebelumnya dan kemudian dipulangkan. Sebuah sumber Radio Free Asia, yang tidak bersedia namanya disebutkan, mengatakan bahwa ilmuwan tersebut bunuh diri dengan minum racun saat dikurung di sel keamanan negara di kota Sinuiju, Korea Utara sebelum ia diinterogasi. (Frank Fang/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular