Erabaru.net. Merespon situasi terkini di Jakarta, KontraS, Lokataru, dan LBH Jakarta mengecam sikap dan pernyataan elite politik, baik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keduanya ini dinilai terus memanaskan suasana dan mengakselerasi kekerasan, serta direspon secara cepat oleh massa baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Hal ini terlihat dari sentimen antipolisi yang semakin memanas di lapangan.

Setidaknya sampai pukul 18.00 WIB (21/5) kedua belah pihak terus melontarkan pernyataan publik yang semakin memperkeruh keadaan.

“Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan kedua kubu justru semakin memperburuk situasi sejak sebelum dan setelah penetapan pemenang Pilpres oleh KPU,” demikian siaran pers tertulis KontraS yang diterima, Rabu (22/5/2019) malam.

Pemantauan KontraS yang dilakukan selama dua hari terakhir selama 20 – 21 Mei 2019 menemukan bahwa di beberapa titik kerusuhan, seperti Petamburan, Slipi, K.S. Tubun, Sabang, dan Wahid Hasyim, Jakarta, melibatkan aparat kepolisian dengan demonstran. ‘

Hasil pantauan sementara dari sejumlah rumah sakit dan lapangan, KontraS mencatat setidaknya 300 orang mengalami luka-luka, 10 orang luka berat, dan 5 orang meninggal dunia yang telah terverifikasi (sementara dari pihak Pemprov DKI terdapat 6 orang tewas). beberapa korban yang meninggal dunia diidentifikasi mengalami luka tembak dibagian dada dan leher.

Nama korban (meninggal) Dugaan sementara penyebab kematian
1. Farhan Syafero (30 tahun) Tertembak di bagian leher
2. Adam Noorsan (17 tahun) Tertembak di bagian dada
3. Yudianto Rizki Ramadhan (19 tahun) Tertembak di bagian leher
4. Rayhan (15 tahun) Tertembak (tidak terverifikasi posisi luka tembaknya)
5. Abdul Aziz (tidak terverifikasi) Tidak terverifikasi

KontraS mengindenfikasi bahwa massa demonstran berasal dari beragam daerah, seperti Tangerang, Bekasi, Bangka, Bogor, dan Depok. Massa yang menjadi korban dalam bentrokan diketahui umumnya masih berusia kisaran remaja.

Menurut KontraS, langkah pemerintah untuk membatasi akses informasi tidak membantu meredam situasi dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara. Di sisi lain, pernyataan – pernyataan elit politik dari kedua kubu menunjukkan kegagalan mereka dalam melakukan self-cencorship atas ucapan – ucapannya, seperti Wiranto dan Amien Rais .

Berangkat dari hal tersebut di atas, KontraS, Lokataru, dan LBH Jakarta mendesak ke beberapa pihak, antara lain,

Pertama, aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan. Termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.Kami menyerukan kepada pihak Kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip-prinsip proporsionalitas, serta penghormatan,penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai pembatasan dan rel dalam merespon dan menyikapi masa aksi di lapangan.

Kedua, para elit politik dari kedua belah kubu (pemerintah dan Prabowo – Sandiaga Uno)menghentikan pernyataan dan kebijakan yang dapat memicu eskalasi kekerasan, serta melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi. (asr)

Share

Video Popular