Erabaru.net. Ketika Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang baru-baru ini berbicara di sebuah konferensi nasional mengenai kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, komentarnya menegaskan bahwa pengangguran berada di puncak agenda rezim Tiongkok.

Pada tanggal 13 Mei di Beijing, Li Keqiang berbicara mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi yang baru pada tahun ini yang selalu tinggi, yang pasti akan memberi tekanan pada  pasar kerja, menurut sebuah laporan oleh media pemerintah Tiongkok Xinhua.

Yang menonjol dalam pernyataan Li Keqiang adalah secara diam-diam mengakui  kesengsaraan ekonomi Tiongkok, ketika ia menyatakan bahwa “ada banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas pasar kerja” tahun ini, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Untuk mengatasi “situasi rumit dan suram” ini di pasar kerja, Li Keqiang mengatakan itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah, karena pemerintah daerah harus “menjauh dari ambang batas pengangguran skala besar.”

Li Keqiang meminta pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas masalah pengangguran di wilayahnya sendiri.

“Untuk provinsi-provinsi di mana sebagian besar pekerja dari daerah lain datang untuk bekerja di sana, provinsi tersebut harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi orang-orang yang menganggur di wilayahnya, dan menghentikan orang-orang luar kota dengan mengembalikan mereka ke kota asalnya secara massal,” kata Li Keqiang.

Sementara itu, pihak berwenang di provinsi-provinsi di mana kebanyakan pekerja pergi bekerja di tempat lain — biasanya provinsi miskin seperti Provinsi Gansu di tengah Tiongkok, di mana penduduknya pergi bekerja di kota-kota besar — ​​harus membantu pekerja yang telah kembali ke kampung halamannya untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis secara lokal, kata Li Keqiang.

Pernyataan Li Keqiang mencerminkan ekonomi Tiongkok yang sedang berjuang, yang dapat lebih terbebani setelah perang dagang meningkat baru-baru ini: Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tarif barang Tiongkok senilai USD 200 miliar menjadi 25 persen dari 10 persen, Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif yang lebih tinggi pada barang Amerika Serikat senilai USD 60 miliar.

Kata-kata Li Keqiang menunjukkan bahwa pengangguran massal adalah masalah bagi rezim Tiongkok. Meskipun Tiongkok secara teratur merilis angka pengangguran resmi, analis menganggap data tersebut tidak dapat diandalkan. Angka-angka dari data tersebut kadang tidak berubah meskipun indikator ekonomi lainnya menunjukkan naik turunnya ekonomi Tiongkok.

Kebanyakan, Beijing tidak jujur dalam melaporkan masalah pengangguran, dengan tujuan untuk memastikan “stabilitas sosial”: Mencegah kepanikan masyarakat terhadap keadaan ekonomi yang sebenarnya.

Kecenderungan untuk menurun

Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia itu adalah lesu. Menurut Reuters, penjualan ritel Tiongkok naik 7,2 persen pada bulan April dari tahun sebelumnya, laju paling lambat sejak bulan Mei 2003, menurut data Biro Statistik Nasional Tiongkok.

Data tersebut menunjukkan bahwa konsumen mulai mengurangi pengeluaran untuk produk sehari-hari seperti perawatan pribadi dan kosmetik, sambil terus menghindari barang yang lebih mahal seperti mobil.

“Penjualan ritel yang lemah sebagian berasal dari kemunduran dalam pekerjaan dan penurunan pendapatan kelompok berpenghasilan menengah dan rendah,” kata Nie Wen, seorang ahli ekonomi di Hwabao Trust yang berbasis di Shanghai.

Pertumbuhan dalam output industri melambat lebih parah dari yang diperkirakan menjadi 5,4 persen pada bulan April tahun ke tahun, mengalami kemunduran terparah dalam empat setengah tahun yaitu sebesar 8,5 persen pada bulan Maret, yang beberapa analis curigai didorong oleh faktor musiman dan faktor sementara.

Produksi kendaraan bermotor turun hampir 16 persen karena permintaan melemah, di mana produksi sedan merosot 18,8 persen, penurunan paling tajam sejak bulan September 2015. Data industri terbaru menunjukkan penjualan mobil turun 14,6 persen pada bulan April, penurunan selama 10 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan investasi aset tetap juga melambat, menjadi 6,1 persen dalam empat bulan pertama tahun ini, yang menghancurkan ekspektasi untuk kenaikan tipis.

Ahli ekonomi di Citi memperkirakan kenaikan tarif Amerika Serikat baru-baru ini dapat memotong 50 basis poin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tiongkok, mengurangi ekspor sebesar 2,7 persen, dan membuat 2,1 juta orang menganggur.

Pasar pekerjaan manufaktur Tiongkok kemungkinan akan mendapat pukulan lagi dalam beberapa bulan mendatang, karena bisnis Hong Kong dan Taiwan mulai menarik sebagian produksinya keluar dari Tiongkok untuk menghindari biaya tambahan tarif Amerika Serikat.

Ketidakstabilan Sosial

Komentator Tiongkok, Wen Xiaogang, dalam sebuah wawancara dengan Epoch Times berbahasa Mandarin, menjelaskan bahwa pernyataan Li Keqiang menunjukkan bahwa Beijing takut apa yang akan terjadi, karena tarif Amerika Serikat memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi Tiongkok — perusahaan-perusahaan tutup karena lebih sedikit pesanan dan perusahaan asing yang memindahkan pabriknya dari Tiongkok  — yang semuanya dapat menyebabkan PHK besar-besaran dan pengangguran yang tinggi.

Banyak pekerja migran yang bekerja di pusat-pusat produksi Tiongkok dapat segera menjadi pengangguran. Wen Xiaogang mengatakan bahwa jika para pekerja tetap menganggur untuk waktu yang lama, maka dapat menyebabkan keresahan sosial – yang dapat merusak aturan Partai Komunis Tiongkok. Karena itu, Partai Komunis Tiongkok menjadikan penanggulangan pengangguran sebagai prioritas, kata Wen Xiaogang.

Nyonya Wang, seorang pengusaha di Provinsi Guangdong, selatan Tiongkok, baru-baru ini berbicara kepada Radio Free Asia mengenai banyak perusahaan di wilayah Sungai Mutiara yang tutup. Ia menjelaskan bahwa perusahaan kemungkinan tidak mampu membayar tarif 25 persen karena laba normal perusahaan hanya 15 persen.

“Perdana Menteri Li Keqiang mendesakkan  tanggung jawab [pemerintah pusat] kepada masing-masing pemerintah,” kata nyonya Wang. Ia menambahkan bahwa makna mendasar di balik kata-kata Li Keqiang adalah bahwa pemerintah daerah tidak boleh menimbulkan masalah bagi pemerintah pusat. (Frank Fang/ Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Share

Video Popular