5. Totalitarianisme: Konsekuensi Politik Komunis

Telah diketahui secara luas bahwa negara totaliter komunis mengendalikan semua aspek kehidupan pribadi subjek mereka. Bentuk komunisme tanpa kekerasan secara bertahap dan terus-menerus memperluas kekuasaan pemerintah, meningkatkan kendali atas kehidupan sosial dan akhirnya bergerak menuju sistem otoriter.

Di negara-negara di mana kekuatan totaliter komunis belum didirikan, rakyat juga dalam bahaya kehilangan kebebasannya hampir setiap saat. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa totaliterisme modern menggunakan sains dan teknologi untuk melakukan pengawasan pribadi dan kendali hidup yang ekstrem, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya.

a. Totalitarianisme Memberantas Kehendak Bebas dan Menindas Kebaikan

Ketika manusia mengikuti nilai tradisional yang ditetapkan oleh yang Ilahi, Tuhan akan memimpin manusia dalam mengembangkan budaya tersebut lebih lanjut. Memiliki budaya yang diinformasikan oleh ilham Ilahi adalah saluran penting bagi manusia untuk terhubung dengan yang Ilahi. Berdasarkan budaya ini, terdapat berbagai metode organisasi sosial di mana kehidupan politik berasal.

Tuhan memberi manusia kehendak bebas dan kemampuan untuk mengatur urusannya sendiri. Manusia harus mengelola dirinya sendiri melalui disiplin diri, perilaku moral, dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan keluarganya.

Setelah mempelajari politik Amerika Serikat pada abad ke-19, ilmuwan politik Prancis Alexis de Tocqueville menemukan apresiasi besar bagi masyarakat Amerika Serikat. Ia terkesan dengan kemampuan orang Amerika untuk introspeksi, pemahaman orang Amerika mengenai kejahatan, kesediaan mereka untuk menyelesaikan masalah dengan kesabaran, dan kurangnya menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah sosial. Ia berpikir bahwa kebesaran Amerika Serikat terletak pada kemampuannya untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. [12]

Sebaliknya, yang diinginkan oleh roh komunisme yang jahat adalah politik totaliter untuk menghasut manusia supaya menentang tradisi dan moralitas, dan untuk menghalangi manusia berjalan menuju kebaikan dan Ilahi. Namun, manusia di negara-negara komunis diubah dari menjadi umat Tuhan menjadi subyek iblis, di mana semua manusia tersebut tidak menyadarinya. Lambat laun, manusia di negara-negara komunis rela mematuhi norma-norma yang sesuai dengan iblis.

Di negara-negara komunis, pemerintah memonopoli sumber daya sosial, termasuk ekonomi, sistem pendidikan, dan media. Karena itu, segala sesuatu harus dilakukan dengan mengikuti instruksi dari pemimpin partai komunis, dan metode pemerintahan komunis didasarkan pada kebohongan, kejahatan, dan kekerasan.
Rakyat yang mencoba mengikuti hati nuraninya dan cenderung menuju ke arah kebaikan akhirnya melanggar ideologi dan aturan partai komunis, dan disebut musuh partai. Mereka kemudian menjadi rakyat kelas bawah, dipaksa berjuang dalam kemelaratan, atau mati begitu saja.

Dalam masyarakat bebas, pemerintah juga bergerak menuju otoritarianisme, dengan “pemerintahan besar” datang untuk mengendalikan hampir semuanya. Salah satu ciri politik otokratis adalah pemerintah pusat yang kuat yang merencanakan dan mengarahkan ekonomi. Saat ini, pemerintah Barat semakin memperkuat kemampuannya untuk campur tangan dan mengendalikan ekonomi untuk mencapai rencana pemerintah; mereka menggunakan instrumen penerimaan dan pengeluaran negara, perpajakan, dan pembiayaan utang.

Pada saat yang sama, bidang manajemen pemerintah Barat telah mencakup kepercayaan, keluarga, pendidikan, ekonomi, budaya, energi dan sumber daya, transportasi, komunikasi, perjalanan, dan banyak lagi. Dari perluasan kekuatan administratif pusat hingga kendali pemerintah lokal atas kehidupan warga, berbagai undang-undang dan penilaian, hasilnya adalah perluasan kekuatan pemerintah secara menyeluruh dan kendali sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, pembelian asuransi kesehatan adalah wajib, jangan sampai orang didenda. Atas nama kepentingan publik, pemerintah dapat merampas hak milik dan hak pribadi orang.

Pemerintah totaliter menggunakan “kebenaran politik” sebagai alasan untuk menghilangkan kebebasan berbicara dan menentukan apa boleh dikatakan oleh rakyat dan apa tidak boleh dikatakan oleh rakyat. Pemerintah totaliter yang secara terbuka mengecam penghentian kebijakan jahat yang diutarakan dalam “ucapan kebencian.” Mereka yang berani menentang kebenaran politik disishkan, diisolasi, dalam beberapa kasus dipecat, dan dalam kasus ekstrem hidupnya menjadi terancam atau diserang.

Menggunakan standar politik yang menyimpang untuk menggantikan standar moral yang tegak dan menegakkan standar politik yang menyimpang dengan kekuatan hukum, peraturan, dan serangan publik, menciptakan suasana teror dan tekanan sosial, menekan keinginan bebas orang dan kebebasan untuk mengejar kebaikan. Inilah inti politik totaliter.

b. Dari Buaian Hingga Liang Kubur: Sistem Kesejahteraan

Saat ini, kebijakan kesejahteraan telah menjadi fenomena universal. Tidak peduli negara atau pihak mana, baik konservatif atau liberal, tidak ada perbedaan mendasar.
Semua rakyat yang tinggal di negara-negara komunis dan kemudian datang ke Barat terkesan dengan manfaat: Pendidikan gratis untuk anak-anak, asuransi kesehatan, dan perawatan untuk orang tua. Mereka percaya bahwa inilah yang dimaksud dengan “komunisme nyata.”

Bukankah masyarakat yang sejahtera saat ini justru seperangkat gagasan komunis yang dibawa ke masyarakat kapitalis? Perbedaannya adalah bahwa gagasan komunis tersebut tidak dilakukan melalui revolusi dengan kekerasan.

Mengejar kehidupan yang lebih baik bukanlah penyebab kesalahan, tetapi ada masalah besar yang tersembunyi di balik negara-negara kesejahteraan besar yang didirikan oleh pemerintah. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Tingkat kesejahteraan yang tinggi didasarkan pada membayar pajak secara paksa, dan kesejahteraan itu sendiri pada akhirnya menciptakan masalah.

Ahli hukum Inggris Dicey mengamati:

Sebelum tahun 1908 pertanyaan apakah seorang pria, kaya atau miskin, harus memastikan kesehatannya, adalah masalah yang sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan atau ketidakpercayaan masing-masing individu. Perilakunya tidak lebih mementingkan Negara daripada pertanyaan apakah ia harus mengenakan mantel hitam atau mantel cokelat. … Tetapi dalam jangka panjang Undang-Undang Asuransi Nasional akan membawa Negara, yaitu, para pembayar pajak…asuransi pengangguran…Faktanya adalah pengakuan oleh Negara atas kewajibannya untuk memastikan seseorang melawan kejahatan yang terjadi setelah ia tidak memiliki pekerjaan. Undang-Undang Asuransi Nasional sesuai dengan doktrin sosialisme… [13]

Model kesejahteraan sosialis Nordik telah diakui dan diadopsi oleh banyak negara, yang pernah dianggap sebagai contoh positif dari kemakmuran sosialis untuk ditiru oleh Barat. Namun di Eropa Utara, rasio tarif pajak terhadap Produk Domestik Bruto adalah salah satu yang tertinggi di dunia, di mana banyak tarif pajak negara-negara di Eropa Utara berada sekitar 50 persen.

Para analis telah menunjukkan bahwa ada enam masalah kesejahteraan medis sosialis yang fatal yang dilakukan oleh pemerintah: Tidak berkelanjutan, karena rakyat ingin mendapat manfaat layanan gratis lebih dari yang mereka bayar. Tidak ada penghargaan atau hukuman untuk kinerja, dan praktisi industri medis tidak memikul tanggung jawab hukum atas apa yang mereka lakukan, tetapi mendapat bayaran terlepas dari seberapa banyak mereka bekerja. Ini menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah: Orang mencuri melalui celah, menyalahgunakan sistem, dan terlibat dalam perdagangan bawah tanah. Pemerintah memutuskan kehidupan dan kematian rakyat melalui sistem medis, yang diganggu oleh birokrasi. [14]

Pada tahun 2010, seorang pria bernama Jonas di utara Swedia harus menjahit luka pendarahannya di ruang gawat darurat. Pertama Jonas pergi ke klinik rawat jalan, yang sudah ditutup. Kemudian ia menunggu selama tiga jam di ruang gawat darurat. Darah terus mengalir dari lukanya, tetapi ia tidak mendapat bantuan. Ia tidak punya pilihan maka ia mencoba mengobati dirinya sendiri, tetapi ia malah dilaporkan oleh staf rumah sakit karena telah melanggar hukum karena telah memakai peralatan rumah sakit tanpa izin (Jonas mengambil seutas benang dan jarum yang ditinggalkan oleh perawat). [15] Ini baru satu contoh; kenyataannya jauh lebih buruk. Karena semua orang menginginkan perawatan medis secara gratis, sumber daya disalahgunakan. Bentrokan antara keterbatasan sumber daya dan permintaan perawatan medis secara gratis menyebabkan ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan. Kurangnya pasokan berarti antrian panjang, sementara penderita yang benar-benar membutuhkan perawatan dirugikan oleh obat-obatan yang disosialisasikan.

Ini bukan sekadar masalah efisiensi. Bahaya yang lebih besar adalah bahwa semua yang dibutuhkan seseorang dari buaian hingga liang kubur diatur oleh pemerintah. Mungkin tampaknya diinginkan, tetapi pada kenyataannya, ketergantungan populasi pada pemerintah adalah jalan menuju rezim otokratis.

Seperti yang ditulis oleh Alexis de Tocqueville: “Jika despotisme (tirani) hendak dibangun di antara negara-negara demokratis di zaman kita, mungkin memiliki karakter yang berbeda; akan lebih luas dan lebih ringan; akan merendahkan derajat manusia tanpa menyiksanya.”[16] Dengan demikian, negara kesejahteraan paling baik digambarkan.

c. Hukum Berlebihan Membuka Jalan bagi Totalitarianisme

Politik totaliter merusak kebebasan individu untuk menjalankan belas kasihan dan memberi ruang bagi kejahatan. Manusia yang berusaha menggunakan hukum untuk menghentikan manusia lain berbuat kesalahan adalah persis apa yang diinginkan setan. Dalam masyarakat modern, ada banyak hukum dan peraturan yang rumit. Amerika Serikat memiliki lebih dari 70.000 undang-undang perpajakan; hukum asuransi kesehatan berjumlah lebih dari 20.000 halaman. Bahkan hakim dan pengacara tidak dapat memahami semua hukum, apalagi orang biasa. Dari tingkat federal hingga negara bagian, kabupaten, dan kota, rata-rata 40.000 undang-undang baru disahkan setiap tahun. Seseorang dapat melanggar hukum tanpa menyadarinya. Hukuman berkisar dari denda hingga hukuman penjara.

Ada peraturan mengenai jenis kail ikan yang boleh digunakan dan ada peraturan mengenai tidak boleh terlalu bising menyeruput sup di depan umum – semuanya memiliki hukum atau aturan yang membatasi. California hanya mengizinkan televisi layar datar yang memenuhi persyaratan konsumsi energi tertentu; dilarang menggunakan kantong plastik. Di beberapa kota, membangun gubuk di halaman belakang rumah seseorang membutuhkan persetujuan pemerintah.

Penggunaan hukum secara berlebihan menumpulkan pengertian moral. Pada kenyataannya, banyak hukum bertentangan dengan moralitas akal sehat. Namun, proliferasi hukum telah menciptakan tren sosial di mana rakyat dihakimi oleh hukum dan bukan oleh standar moralnya. Seiring berjalannya waktu, mudah bagi agen roh komunisme yang jahat untuk menanamkan ideologi iblis ke dalam hukum manusia.

Betapapun baiknya hukum tersebut, itu hanyalah kekuatan eksternal, dan tidak dapat mengubah pikiran manusia. Lao Tzu berkata, “Semakin banyak hukum diundangkan, semakin banyak pencuri dan bandit di sana.” Ketika kejahatan merajalela, hukum menjadi tidak berdaya. Semakin banyak hukum yang ada, semakin besar kendali yang dapat diberikan oleh pemerintah besar. Manusia mengabaikan fakta bahwa masalah sosial disebabkan oleh iblis yang memperbesar sisi jahat manusia.

Manusia berpikir bahwa masalahnya ada di dalam hukum, sehingga manusia mulai memperbaiki hukum, manusia melupakan inti masalahnya. Sebuah lingkaran setan terbentuk, dan masyarakat mulai langkah demi langkah menuju otokrasi.

d. Menggunakan Teknologi untuk Melakukan Kendali

Totalitarianisme menggunakan aparatur negara dan polisi rahasia untuk memantau populasi. Teknologi modern telah mendorong pengawasan ke arah yang ekstrem, memperluas pandangannya ke setiap sudut kehidupan.

Sebuah laporan oleh Business Insider merangkum sepuluh cara Partai Komunis Tiongkok dalam memantau rakyat Tiongkok. [17]

1. Menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dapat memilih orang dari kerumunan besar.
2. Membuat admin obrolan grup untuk memata-matai orang.
3. Memaksa warga untuk mengunduh aplikasi yang memungkinkan pemerintah memantau foto dan video ponsel mereka.
4. Menyaksikan bagaimana orang berbelanja online.
5. Memiliki petugas penegak hukum yang memakai kacamata khusus untuk mengidentifikasi orang-orang di keramaian, seperti jalan-jalan dan stasiun kereta.
6. Memasang “polisi robot” di stasiun kereta untuk memindai wajah orang dan mencocokkannya dengan wajah para buronan.
7. Menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk membasmi penyeberang jalan yang sembrono.
8. Menghentikan pejalan kaki secara acak untuk memeriksa ponsel mereka.
9. Melacak posting media sosial rakyatnya, yang dapat ditautkan ke keluarga dan lokasi pengguna.
10. Membangun perangkat lunak untuk mengumpulkan data rakyat – tanpa sepengetahuan rakyat – dan menandai data individu yang dianggap sebagai ancaman.

Financial Times menggambarkan niat jahat dari sistem skor kredit sosial Tiongkok. “Ini adalah jantung dari rencana Tiongkok 2020: Tidak hanya menggunakan data besar untuk mengukur skor kredit, tetapi untuk mengukur kecenderungan politik warganegaranya. Sistem yang sama dapat disesuaikan kembali untuk menghasilkan skor ‘patriotisme’, yang menilai seberapa dekat pandangan seseorang sesuai dengan nilai-nilai Partai Komunis yang berkuasa,” kata artikel tersebut.[18]

Dengan berkas dan data besar perseorangan, pemerintah dapat menargetkan warga yang dipecat dari pekerjaannya, bank dapat membatalkan hipotek orang tersebut, dapat mencabut izin orang tersebut dan memastikan orang tersebut tidak dapat memperoleh perawatan di rumah sakit.

Saat ini Tiongkok memiliki sistem pengawasan terbesar di dunia. Di tempat umum dan di jalan, kamera pengawas ada di mana-mana. Hanya dalam beberapa menit, wajah yang masuk dalam daftar hitam dapat ditarik dari lautan manusia 1,4 miliar.

Perangkat lunak pengawasan yang tertanam dalam WeChat di ponsel memungkinkan pengawasan terbuka, dan sama sekali tidak ada privasi bagi pemilik ponsel. Tidak ada tempat untuk bersembunyi.

Ketika teknologi menjadi semakin maju dan pemerintah menjadi semakin besar dan semakin besar, kelanjutan pada jalan sosialisme di Barat akan menghasilkan nasib yang sama mengerikannya yaitu terus-menerus dipantau, ditekan, dan ditatalaksana. Skenario pamungkas ini tidak berarti berlebihan.

Share

Video Popular