Roh komunisme tidak lenyap dengan disintegrasi Partai Komunis di Eropa Timur

The Epoch Times menerbitkan serial khusus terjemahan dari buku baru berbahasa Tionghoa berjudul Bagaimana Roh Jahat Komunisme Sedang Menguasai Dunia Kita,

Oleh Tim Editorial “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis”

Daftar ISI

1 – Hukum dan Iman

2- Hukum sebagai Alat Tirani Di Bawah Rejim Komunis
a.Kebijakan Ekstralegal Mengenai Teror Negara
b.Standar yang Benar-Benar Berubah dan Salah
c.Partai Komunis Tiongkok: Pengabaian Hukum secara Resmi

3-Bagaimana Komunisme Menyesatkan Hukum di Barat

a.Melemahkan Dasar Moral Hukum
b.Merebut Kekuatan Perundang-Undangan dan Mengumumkannya Secara Resmi
c.Menyalurkan Hukum Jahat
d.Membatasi Penegakan Hukum
e.Menggunakan Hukum Asing untuk Melemahkan Kedaulatan Amerika Serikat

4-Memulihkan Roh Hukum

DAFTAR PUSTAKA

1 – Hukum dan Iman

Hukum adalah kekuatan yang kokoh bagi kejujuran dan keadilan yang menegaskan kebaikan dan menghukum kejahatan. Apa yang baik dan apa yang jahat harus ditentukan oleh mereka yang menulis hukum. Dari perspektif iman, kriteria ini berasal dari para dewa. Kitab suci agama memberikan dasar bagi hukum yang mengatur masyarakat manusia.

Kode Hammurabi di Babilon kuno adalah hukum tertulis pertama dalam sejarah manusia, yang terukir di atas Lempeng Batu, adalah pemandangan yang kuat: Shamash, dewa matahari dan keadilan, melimpahkan hukum kepada Raja Hammurabi. Ini adalah penggambaran dewa yang memberi kedaulatan seorang manusia atas otoritas untuk memerintah rakyatnya menggunakan aturan hukum.

Bagi orang Ibrani, Sepuluh Perintah Allah dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai hukum Ilahi sekaligus sekuler – sebuah tradisi yang menjadi dasar budaya hukum Barat. Dimulai dengan kaisar-kaisar Romawi abad keempat dan Kaisar Romawi Timur Justinian I dan penerus tahtanya, dan berlanjut ke Raja Alfred yang Agung, raja pertama Inggris Anglo-Saxon, sistem hukum mengambil inspirasi dari Sepuluh Perintah yang diberikan Allah melalui Musa dan doktrin Kristen. [1]

Penganut agama percaya bahwa untuk dianggap sah, hukum harus mengakomodasi standar Ilahi mengenai yang baik dan yang jahat, serta ajaran agama. Pemikiran di balik pembangkangan sipil tanpa kekerasan di Amerika Serikat dapat ditelusuri kembali ke awal doktrin Kristen.

Kaisar Romawi memerintahkan agar umat Kristen menyembah dewa-dewa Romawi dan patung-patung kaisar yang didirikan di depan sinagoga Yahudi. Karena perintah Kaisar Romawi ini berarti pelanggaran langsung terhadap dua Perintah Allah yang pertama, umat Kristen memilih untuk disalib atau dibakar di tiang pancang daripada mengikuti kemauan Kaisar Romawi. Dengan kata lain, hukum sekuler harus tunduk kepada perintah Ilahi, yang suci dan tidak dapat diganggu gugat.

Secara umum, Sepuluh Perintah Allah dapat dibagi menjadi dua kategori. Empat Perintah Allah yang pertama menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan – yaitu, apa yang merupakan penghormatan yang pantas bagi Tuhan. Enam Perintah Allah lainnya mengatur hubungan antara manusia dan, pada intinya, mencerminkan pengajaran Yesus untuk mencintai orang lain sebagaimana anda mencintai diri sendiri. Penghormatan kepada Tuhan adalah keharusan yang memungkinkan manusia untuk mempertahankan prinsip kejujuran dan keadilan dan tidak pernah berubah.

Hal yang sama berlaku juga di Tiongkok, di mana secara historis hukum diundangkan oleh dekrit kekaisaran. Kaisar atau Putra Surga harus mengikuti pemeliharaan dan prinsip Langit dan bumi. Ini adalah “Tao” atau Jalan yang diberikan oleh Lao Zi dan Kaisar Kuning.

Sarjana Dinasti Han bernama Dong Zhongshu berkata: “Kebesaran Tao berasal dari Surga. Surga tidak pernah berubah, demikian juga Tao. ”[2] Dalam penggunaan Tiongkok kuno,“ Surga ”bukanlah abstraksi dari kekuatan alam, tetapi adalah dewa tertinggi. Iman pada Tao Surga membentuk landasan moral budaya Tiongkok. Sistem legislatif Tiongkok yang berasal dari kepercayaan ini memengaruhi Tiongkok selama ribuan tahun.

Sarjana hukum Amerika Harold J. Berman percaya bahwa peran hukum hidup berdampingan dengan prinsip moralitas sosial dan kepatuhan secara keseluruhan. Bahkan di bawah pemisahan gereja dan negara, keduanya saling bergantung. Dalam masyarakat mana pun, konsep keadilan dan legalitas harus menelusuri akarnya hingga apa yang dianggap suci dan sakral. [3]

Dengan kata lain, hukum harus membawa otoritas, yang berasal dari kejujuran dan keadilan yang dianugerahkan oleh dewa. Bukan hanya hukum yang jujur dan adil, namun juga hukum yang suci. Sistem hukum modern mempertahankan banyak aspek upacara keagamaan yang memperkuat kekuatannya.

2- Hukum sebagai Alat Tirani Di Bawah Rejim Komunis

Partai komunis adalah sekte anti-Tuhan. Partai komunis tidak akan pernah mengikuti ajaran dewa-dewa yang lurus dalam prinsip legislatifnya, dan partai komunis bertujuan untuk memutuskan hubungan masyarakat dengan budaya leluhur dan nilai-nilai tradisional mereka. Sejak awal, tidak ada prospek bagi partai komunis untuk menjaga kejujuran atau keadilan.

a. Kebijakan Ekstralegal Mengenai Teror Negara

Dalam masyarakat tradisional, umat Kristen berbicara mengenai mencintai orang lain sebagaimana anda mencintai diri sendiri. Ajaran Konfusian mengatakan bahwa orang yang baik hati mencintai orang lain.

Di sini, cinta tidak terbatas pada konsep sempit cinta antara seorang pria dengan seorang wanita, atau cinta yang ada di antara anggota keluarga atau teman. Cinta juga mencakup kebajikan, belas kasihan, keadilan, tidak mementingkan diri sendiri, dan kebajikan lainnya. Dengan fondasi budaya ini, hukum tidak hanya suci, tetapi juga mewujudkan semangat cinta dalam masyarakat manusia.

Tidak ada sistem hukum dapat berharap untuk menjelaskan setiap dan semua kemungkinan bentuk konflik dan memberikan penilaian untuk masing-masing. Dengan demikian, undang-undang bukan hanya peraturan khusus, tetapi juga harus memperhitungkan subyektivitas semua pihak. Hakim harus mengikuti semangat hukum dan mengeluarkan vonis yang mematuhi prinsip kebajikan.

Di Bait Suci Yerusalem, Yesus menegur orang-orang Farisi karena kemunafikannya, karena meskipun sangat berpegang pada kata-kata Musa, orang-orang Farisi mengabaikan kebajikan yang disyaratkan oleh Sepuluh Perintah Allah, seperti keadilan, belas kasihan, kebenaran, dan sejenisnya. Melihat di luar makna harafiah, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat dan duduk bersama orang-orang bukan Yahudi, karena yang ia pedulikan adalah roh kebaikan dalam doktrin tersebut.

Sebaliknya, komunisme berakar pada kebencian. Komunisme tidak hanya membenci Tuhan, tetapi juga membenci budaya, gaya hidup, dan semua tradisi yang ditetapkan para dewa untuk manusia. Tanpa basa-basi Karl Marx mengungkapkan keinginannya untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk menghancurkan dunia dan membawa dunia hancur bersamanya. Ia berkata, “Dengan rasa jijik aku akan melemparkan sarung tanganku ke wajah dunia, maka aku akan melangkah melalui reruntuhan pencipta!” [4]

Sergey Genadievich Nechayev, revolusioner gila zaman Tsar Rusia, menulis dalam selebarannya “Katekismus Revolusioner” bahwa revolusioner “telah memutuskan semua ikatan yang mengikatnya dengan tatanan sosial dan dunia beradab dengan semua hukum, moralitas, dan adat istiadat, dan dengan semua konvensi yang diterima.” Ia adalah musuh bebuyutan mereka, dan jika ia terus hidup bersama mereka, maka akan mempercepat kehancuran mereka.”[5]

Sergey Genadievich Nechayev menunjukkan kebencian yang jelas terhadap dunia dan melihat dirinya melampaui otoritas hukum. Ia menggunakan istilah pendeta “katekismus” untuk menggambarkan visinya mengenai sekte yang membenci dunia. “Ia bukan seorang revolusioner jika ia memiliki simpati untuk dunia ini,” kata Sergey Genadievich Nechayev.

Lenin menyatakan pandangan yang serupa: “Kediktatoran adalah pemerintahan yang didasarkan langsung pada kekuatan dan tidak dibatasi oleh hukum apa pun. Kediktatoran kelas sosial rendah yang revolusioner dimenangkan dan dipertahankan oleh penggunaan kekerasan oleh kaum kelas sosial rendah terhadap kaum borjuis, aturan yang tidak dibatasi oleh hukum apa pun.”[6]

Menggunakan kekuatan politik untuk membunuh, menyiksa, dan menjatuhkan hukuman kolektif tanpa adanya batasan hukum adalah teror negara. Kebrutalan berdarah dingin ini adalah langkah pertama yang dilalukan di bawah pemerintahan rezim komunis klasik.

Pada bulan setelah Bolshevik menggulingkan pemerintah Rusia pada tahun 1917, ratusan ribu orang terbunuh dalam perjuangan politik. Bolshevik membentuk Komisi Luar Biasa Seluruh-Rusia, disingkat Cheka, dan memberkatinya dengan kekuatan eksekusi. Dari tahun 1918 hingga 1922, para pendukung Cheka telah membunuh tidak kurang dari dua juta orang tanpa diadili di pengadilan. [7]

Alexander Nikolaevich Yakovlev, mantan menteri propaganda Komite Sentral, anggota Politbiro Soviet, dan sekretariat Partai Komunis Uni Soviet, menulis dalam kata pengantar bukunya “Piala Pahit: Bolshevisme Rusia dan Gerakan Reformasi”: “Di abad ini saja, 60 juta orang di Rusia meninggal akibat perang, kelaparan dan penindasan.” Dengan menggunakan arsip publik, Alexander Nikolaevich Yakovlev memperkirakan jumlah orang yang tewas dalam kampanye penganiayaan Soviet mencapai 20 juta hingga 30 juta.

Pada tahun 1987, Politbiro Uni Soviet membentuk sebuah komite, di mana Alexander Nikolaevich Yakovlev menjadi anggotanya, untuk meninjau keguguran keadilan di bawah pemerintahan Soviet. Setelah meninjau ribuan berkas, Alexander Nikolaevich Yakovlev menulis: “Sudah lama saya tidak merasa gugup. Tampaknya para pelaku kekejaman ini adalah sekelompok orang yang mengalami gangguan mental, tetapi saya khawatir penjelasan seperti itu berisiko menyederhanakan masalah.”[8]

Untuk lebih jelasnya, Alexander Nikolaevich Yakovlev melihat bahwa kekejaman yang dilakukan di era komunis tidak berasal dari pemikiran atau impuls manusia biasa – melainkan, direncanakan dengan hati-hati.

Kejahatan ini tidak dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar di dunia, tetapi dilakukan karena kebencian yang mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Pendorong komunisme melakukan kekejaman bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kedengkian.

Setelah berdirinya Uni Soviet, terorisme negara diberlakukan oleh rezim komunis berikutnya, seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Kamboja.

Seperti yang dijelaskan dalam “Komentar Tujuh: Mengenai Sejarah Pembunuhan Partai Komunis” dari “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis,” Partai Komunis Tiongkok menyebabkan kematian 60 juta hingga 80 juta orang sebelum periode reformasi dan terbuka— sebuah angka yang dapat melebihi angka kematian gabungan dari perang dunia I dan II. [9]

b. Standar yang Benar-Benar Berubah dan Salah

Sementara komunisme mengabaikan semua rasa legalitas untuk mempraktikkan terorisme negara dalam mengejar tujuan domestiknya, komunisme memperlihatkannya di depan negara-negara Barat dengan mengklaim bahwa komunisme berkomitmen untuk menerapkan aturan hukum. Komunisme melakukan ini agar komunisme dapat melibatkan, menyusup, dan menumbangkan masyarakat bebas atas nama perdagangan dan kemitraan ekonomi, pertukaran budaya, serta kerja sama geopolitik.

Sebagai contoh, pada awal reformasi dan terbuka pada tahun 1979, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan “hukum acara pidana,” seolah-olah untuk memperkuat institusi peradilan. Namun undang-undang ini belum ditegakkan dengan serius.

Menurut teori Marxis, hukum mencerminkan kehendak kelas penguasa dan merupakan alat dalam pemerintahannya. Hukum partai komunis tidak berasal dari Tuhan, atau dari cinta yang tulus kepada rakyat atau demi mempertahankan masyarakat yang jujur dan adil. Kepentingan kelompok penguasa, yaitu partai komunis, adalah yang terpenting. Saat tujuan dan kepentingan partai komunis berubah,maka hukumnya juga berubah.

Secara alami, begitu Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan, Partai Komunis Tiongkok mengadopsi perjuangan kelas sebagai pedoman dan kemudian merampok seluruh warga.

Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan undang-undang yang menentang kejahatan “kegiatan kontra-revolusioner,” yang berlaku untuk semua orang yang menentang kebijakan pencurian yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menghukum para kontra-revolusioner dengan dikurung di penjara atau ditembak.

Setelah menyelesaikan proses perampokan massal untuk menerapkan kepemilikan publiknya, Partai Komunis Tiongkok membutuhkan cara untuk menyimpan hasil curiannya. Partai Komunis Tiongkok menggeser prioritasnya untuk menjadikan konstruksi ekonomi sebagai fokus dan menerapkan undang-undang yang melindungi properti pribadi.

Pada dasarnya, undang-undang ini berarti lebih dari sekedar melindungi kepentingan pribadi Partai Komunis Tiongkok, karena dalam praktiknya properti milik rakyat biasa di Tiongkok tidak diberi perlindungan yang sama. Penghancuran rumah-rumah rakyat secara paksa yang tak berkesudahan memberi jalan bagi pengembangan lahan menggambarkan penerapan kekerasan yang terus-menerus oleh rezim komunis untuk melanggar hak atas kepemilikan pribadi.

Pada awal 1999, Partai Komunis Tiongkok mengumumkan kebutuhan untuk “memerintah negara sesuai dengan hukum.” [10] Beberapa bulan kemudian, dimulailah penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong yang mengikuti prinsip Sejati, Baik dan Sabar di seluruh Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok mendirikan Kantor 610 mirip Gestapo untuk melakukan kampanye anti-Falun Gong. Untuk memenuhi misinya, Kantor 610 memiliki wewenang untuk mengabaikan semua hukum dan prosedur peradilan. Kantor 610 memanipulasi keamanan publik dan birokrasi yudisial untuk menindas Falun Gong.

Partai Komunis Tiongkok harus terus menyulap musuh baru untuk mengintimidasi rakyat, menutupi kejahatannya yang mengerikan, dan mencapai tujuan penindasan brutal untuk kepentingannya sendiri.

Mode dan target penganiayaan selalu berubah dan mencakup kampanye melawan tuan tanah dan kapitalis, pembantaian mahasiswa tahun 1989 di Lapangan Tiananmen, dan penindasan terhadap praktisi Falun Gong dan pengacara hak asasi manusia.

Karena itu, hukum harus berubah juga. Dalam lebih dari enam puluh tahun berkuasa, Partai Komunis Tiongkok telah mengeluarkan empat konstitusi, yang terakhir telah mengalami empat kali revisi sejak diperkenalkan pada tahun 1982. Memperoleh pengalaman dari berbagai kampanye politik, Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan hukum untuk menyesuaikan dan menyamarkan motif dan tindakannya. Terkadang bahkan tanpa bersusah payah menerapkan kamuflase ini.

c. Partai Komunis Tiongkok: Pengabaian Hukum secara Resmi

Isi konstitusi Partai Komunis Tiongkok adalah bertele-tele dalam upaya untuk menunjukkan bahwa ia berkomitmen pada aturan hukum dan norma-norma internasional yang beradab. Namun dalam praktiknya, konstitusi tersebut tidak pernah diikuti secara ketat, dan hak-hak seperti kebebasan berbicara, kepercayaan, dan pergaulan tidak benar-benar dilindungi.

Menurut teori Marxis, hukum mencerminkan kehendak kelas penguasa dan merupakan alat dalam pemerintahannya. Maka, bagi partai komunis mengesahkan dan mengubah hukum untuk menindas musuhnya adalah hal yang biasa.

Di bawah sistem semacam ini, siapa pun yang berani menantang “kehendak kelas yang berkuasa” – yaitu, siapa pun yang menentang kepentingan partai komunis – dapat dikenakan penganiayaan hukum sebagai musuh kelas, apakah buruh yang menganggur, prajurit yang dibebas tugas, petani yang tanahnya dirampas, pengacara hak asasi manusia, atau rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Bagi pengacara yang berpraktik di negara-negara komunis, hukum yang tertera selalu memberi jalan bagi masalah praktis. Jika seorang pengacara mencoba mengutip hukum dan membantah demi keadilan, maka hakim dan jaksa penuntut akan menyerangnya dengan berbicara mengenai apa yang seharusnya menjadi semangat hukum. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa pengadilan dijalankan oleh partai komunis dan harus mengikuti perintahnya. Apa pun pendapat para pekerja pengadilan perorangan ini, apa yang mereka katakan memang mencerminkan semangat hukum yang ada di bawah rezim komunis.

Dalam sistem pengadilan Tiongkok, selama persidangan yang melibatkan praktisi Falun Gong yang dianiaya di Tiongkok, hakim dapat mengatakan hal-hal seperti ini: Mengapa anda mengajukan banding? Saya hanya peduli dengan politik. Partai Komunis Tiongkok tidak mengizinkan anda membela diri. Kata-kata pemimpin adalah hukum.

Partai Komunis Tiongkok adalah pemimpin pengadilan, jadi kita harus mengikuti garis Partai Komunis Tiongkok. Tidak ada prosedur hukum yang diperlukan untuk masalah Falun Gong. Jangan bicara pada saya mengenai hati nurani. [11]

Filsuf Inggris Francis Bacon pernah menulis: “Satu kalimat busuk lebih menyakitkan daripada banyak contoh busuk. Karena yang satu merusak aliran sungai, yang lain merusak air mancur.”[12]

Hukum Partai Komunis, yang selalu lunak dan hanya dipraktikkan secara selektif, tidak memiliki kesucian untuk memperoleh otoritas yang sah. Selama abad yang lalu, “roh hukum” yang mengatur sistem hukum Partai Komunis telah menyebabkan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya dan mengawasi kematian 100 juta orang yang tidak bersalah — hutang darah yang tidak dapat ditebus oleh perwakilan dari penyebab komunis.

“Seorang pembunuh harus membayar dengan nyawanya, sama seperti seorang debitur dengan uang,” seperti pepatah umum. Jika Partai Komunis benar-benar menegakkan hukum, ia akan bertanggung jawab atas sejarah yang berlumuran darah.

Share

Video Popular