Reuters/The Epochtimes

HONG KONG — Ratusan ribu pemrotes berpakaian hitam-hitam di Hong Kong menuntut  pemimpin kota itu mengundurkan diri, pada Minggu 16 Juni. Aksi ini digelar gara-gara  rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke Tiongkok. RUU ini memicu salah satu aksi perlakuan paling kejam dalam beberapa dekade.

Beberapa pemrotes membawa bunga carnation  dan lainnya memegang spanduk bertuliskan, “Jangan tembak, kami adalah HongKonger” – spanduk permohonan ini ditujukan kepada polisi yang menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada pengunjuk rasa pada Rabu 12 Juni yang melukai lebih dari 70 demonstran.

Para pengunjuk rasa membentuk lautan hitam di sepanjang jalan, trotoar dan stasiun kereta api di seluruh pusat keuangan Hong Kong untuk mengungkapkan rasa frustrasi dan kemarahan mereka kepada pemimpin Hong Kong Carrie Lam.

“Ini jauh lebih besar hari ini. Semakin banyak orang, Saya datang hari ini karena apa yang terjadi pada hari Rabu dengan kekerasan polisi,” kata seorang pemrotes yang memberikan namanya sebagai Wong.

Suara lantang terdengar dengan tepukan tangan ketika para aktivis menggemakan pengunduran diri Lam.  Teriakan “mundur” bergema di jalan-jalan Hong Kong. Para pengunjuk rasa juga meneriakkan “mengejar polisi kulit hitam” mengungkapkan rasa berang yang mereka rasakan karena reaksi berlebihan dari polisi.

Lam yang didukung Komunis Tiongkok  pada 15 Juni menunda RUU ekstradisi yang akan memungkinkan warga dikirim ke Tiongkok daratan untuk diadili. Lam menyatakan “kesedihan dan penyesalan yang mendalam” meskipun ia berhenti untuk meminta maaf. Kejadian ini adalah penarikan yang sangat dramatis bagi Lam.  Tetapi bagi banyak penentang, penangguhan RUU tidak cukup dan pawai hari Minggu menyerukan agar dihapuskan dan Lam lengser dari jabatannya.

“Kami ingin menekan kepada pemerintah kami karena tidak menanggapi pawai pertama kami, Jadi kita datang untuk kedua kalinya – dan berharap dia akan mendengarkan,” kata Icy Tang, yang baru lulus dari universitas di Hong Kong.

Soal perubahan politik yang paling signifikan oleh pemerintah Hong Kong sejak Inggris mengembalikan wilayah itu ke Tiongkok pada tahun 1997,  kini mempertanyakan kemampuan Lam untuk terus memimpin kota.

“Carrie Lam menolak untuk meminta maaf kemarin. Itu tidak bisa diterima, Dia adalah pemimpin yang mengerikan yang penuh dengan kebohongan, Saya pikir dia hanya menunda RUU sekarang untuk menipu agar  kitamenjadi tenang,” kata Catherine Cheung yang berusia 16 tahun.

Teman sekelasnya, Cindy Yip, mengatakan: “Itu sebabnya kami masih menuntut RUU dihapuskan. Kami tidak percaya lagi padanya. Dia harus berhenti. “

Menjelang malam 16 Juni, Lam, dalam  pernyataannya meminta maaf atas tindakan pemerintah. Dia mengatakan pemerintah akan menerima kritik untuk RUU tersebut. Namun, pemerintah tidak menanggapi tuntutan pemrotes agar Lam mundur atau agar RUU itu dicabut.

Kritikus mengatakan Undang-Undang Ekstradisi yang direncanakan dapat mengancam kedaulatan hukum Hong Kong dan reputasi internasionalnya sebagai pusat keuangan Asia. Beberapa taipan Hong Kong sudah mulai memindahkan kekayaan pribadi mereka ke luar negeri.

Investor David Webb, dalam buletin pada hari Minggu, mengatakan jika Lam adalah saham ia akan merekomendasikan korslet padanya dengan target harga nol.

“Sebut saja itu perdagangan Carrie. Dia telah kehilangan kepercayaan publik tanpa dapat ditarik kembali, “kata Webb.

Menurut Webb, pemikirnya di Beijing, saat menyatakan dukungan publik pada saat ini, jelas mengantarnya untuk memotong dengan menjauhkan diri dari proposal dalam beberapa hari terakhir.

Sedangkan media Corong Komunis Tiongkok, People’s Daily, mengatakan dalam sebuah komentar pada hari Minggu bahwa pemerintah pusat menyatakan “dukungan kuat” untuk Lam.

Krisis politik

Aksi protes telah menjerumuskan Hong Kong ke dalam jurang krisis politik, sama seperti berbulan-bulan demonstrasi “Pendudukan” pro-demokrasi pada tahun 2014, menambah tekanan pada administrasi Lam dan pendukung resminya di Beijing.

Gejolak terjadi pada masa-masa yang sulit bagi Beijing, yang sedang bergulat dengan perang dagang AS, ekonomi yang goyah dan ketegangan di Laut Cina Selatan.

Sensor komunis Tiongkok di daratan Tiongkok telah bekerja keras untuk menghapus atau memblokir berita tentang aksi protes Hong Kong. Aksi ini dikhawatirkan bahwa setiap demonstrasi publik dalam skala besar dapat menginspirasi aksi protes di daratan Tiongkok.

Bentrokan kekerasan di dekat jantung pusat keuangan pada 12 Juni lalu mendapat porsi berita utama global dan memaksa beberapa toko dan bank, termasuk HSBC, untuk menutup kantor cabang.

Dalam sebuah posting blog mingguan yang diterbitkan pada hari Minggu, Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan menyampaikan catatan untuk meyakinkan orang tentang posisi keuangan kota itu.

“Bahkan jika lingkungan eksternal terus tidak jelas dan suasana sosial tegang baru-baru ini, pasar ekonomi dan keuangan Hong Kong secara keseluruhan masih beroperasi dengan cara yang stabil dan tertib,” tulisnya.

Pada awal pawai, pengunjuk rasa berhenti sejenak untuk mengingat seorang aktivis yang meninggal karena jatuh pada hari Sabtu di dekat lokasi demonstrasi baru-baru ini.

Di pulau Taiwan yang independen, yang diklaim Komunis Tingkok sebagai miliknya, sekitar 5.000 orang berunjuk rasa di luar gedung parlemen di Taipei dengan spanduk bertuliskan, “Tidak ada Undang-Undang Ekstradisi Tiongkok” dan “Taiwan mendukung Hong Kong.

“Beberapa pengunjuk rasa di Hong Kong juga mengibarkan bendera Taiwan.“

Campur Tangan Luas

Sistem hukum independen kota Hong Kong dijamin berdasarkan undang-undang  kembalinya Hong Kong dari Inggris ke pemerintahan Tiongkok 22 tahun yang lalu, dan dipandang oleh komunitas bisnis dan diplomatik sebagai aset terkuatnya.

Hong Kong telah diperintah di bawah formula “satu negara, dua sistem” sejak kembali ke Beijing, yang memungkinkan kebebasan yang tidak bisa dinikmati di daratan Tiongkok tetapi bukan pemungutan suara yang sepenuhnya seperti negara demokrasi.

Komunis Tiongok dituding mencampuri banyak hal sejak saat itu, termasuk menghalangi reformasi demokratis, campur tangan dalam pemilihan umum dan berada di balik hilangnya lima penjual buku yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2015 berspesialisasi dalam pekerjaan kritis terhadap para pemimpin Tiongkok.

Anggota parlemen pro-demokrasi Claudia Mo mengatakan protes akan terus berlanjut jika Lam tidak membatalkan RUU tersebut.“

Jika dia menolak untuk membatalkan RUU kontroversial ini sama sekali, itu berarti kita tidak akan mundur. Dia tetap, kita tetap di sini,” kata anggota parlemen pro-demokrasi Claudia Mo.

Bertanya berulang kali pada hari Sabtu apakah dia akan mundur, Lam menghindari menjawab secara langsung dan mengimbau masyarakat untuk “memberikan kita kesempatan lagi.”

Lam mengatakan bahwa dia telah menjadi pegawai negeri selama beberapa dekade dan masih memiliki pekerjaan yang ingin dia lakukan.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan di Twitter: “Pemerintah HK yang telah bekerja dengan baik untuk mengindahkan kekhawatiran warga pemberani yang telah membela hak asasi manusia mereka”.

Surat kabar top Komunis tiongkok pada hari Minggu mengutuk “antek antek asing ” hingga pasukan asing di Hong Kong. “Orang-orang tertentu di Hong Kong telah mengandalkan orang asing atau mengandalkan orang-orang muda untuk membangun diri mereka sendiri, berfungsi sebagai pion dan antek pasukan anti asing,” kata People’s Daily yang berkuasa dalam sebuah komentar.

Protes Hong Kong telah menjadi yang terbesar di kota itu sejak  banyak massa menentang penindasan berdarah demonstrasi pro-demokrasi yang berpusat di sekitar Lapangan Tiananmen Beijing pada 4 Juni 1989.

Lam mengklaim undang-undang ekstradisi diperlukan untuk mencegah penjahat bersembunyi di Hong Kong. Dia juga mengklaim bahwa hak asasi manusia akan dilindungi oleh pengadilan kota yang akan memutuskan ekstradisi berdasarkan kasus per kasus.

Kritikus, termasuk pengacara terkemuka dan kelompok hak asasi manusia, telah mencatat sistem peradilan Tiongkok dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok. Temuan ini ditandai dengan penyiksaan dan pengakuan paksa, penahanan sewenang-wenang dan akses yang buruk ke pengacara. (asr)

Oleh Anne Marie Roantree dan Jennifer Hughes

Share

Video Popular