Zhong Jingming – NTDTV.Com

Komunis Tiongkok dan pemerintah Hongkong memaksakan revisi Ordonansi Pelanggar Pelarian atau Fugitive Offenders Ordinance dan mendefinisikan unjuk rasa damai itu sebagai ‘kerusuhan terorganisir’.

Namun karena kekhawatiran bahwa insiden itu memicu badai politik di dalam dan luar negeri, pihak berwenang untuk sementara waktu menangguhkan  amandemen ordonansi tersebut.

Pejabat komunis Tiongkok kemudian mengubah definisi mereka dari ‘kerusuhan terorganisir’ menjadi ‘Insiden Parade’.

Pada 15 Juni 2019 lalu, setelah Kepala Eksekutif Hongkong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor mengumumkan penangguhan amandemen ordonansi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Kantor Urusan Dewan Hongkong dan Makau. Kantor Penghubung Hongkong segera menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan Carrie Lam, dan tetapi mendukungnya sebagai kepala eksekutif Hongkong.

Sementara itu, juru bicara Kantor Urusan Hongkong dan Makau saat menyinggung soal insiden di Hongkong itu menggunakan insiden yang terjadi saat acara parade untuk menyampaikan reaksi sosial terhadap amandemen. Namun mereka masih mengklaim mendukung polisi Hongkong untuk menindak aksi kekerasan.

Pada 17 Juni, ketika juru bicara Kementerian Luar Negeri ditanya soal insiden yang terjadi di Hongkong, apakah termasuk aksi kerusuhan, ia juga meminta para wartawan untuk membaca artikel tentang “pernyataan sikap” yang telah disampaikan oleh Kantor Urusan Hongkong dan Makau.

Hal itu menunjukkan bahwa Beijing telah bersilat lidah dan tidak lagi mendefinisikan unjuk rasa damai Hongkong pada 12 Juni itu sebagai kerusuhan yang terorganisir.

Ketika polisi Hongkong melakukan pembubaran paksa para pengunjuk rasa pada 12 Juni lalu, pemerintah, polisi Hongkong dan Kepala Eksekutif Carrie Lam masing-masing memberikan “stempel” kerusuhan terorganisir kepada para warga yang turun di jalan.

Pada hari berikutnya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga dengan jelas menyatakan dukungannya untuk menindak tegas para perusuh terorganisir di Hongkong. Hanya dalam beberapa hari, komunis Tiongkok dan pemerintah Hongkong berubah pikiran.

Pernyataan polisi Hongkong pada 17 Juni memberikan penjelasan khusus atas perubahan definisi yang diberikan. Pada malam itu, Direktur Kepolisian Hongkong, Lu Weicong mengatakan bahwa saat itu ia tidak mendefinisikan unjuk rasa 12 Juni itu sebagai kerusuhan. “Mungkin pada saat itu ada kekurangjelasan yang disampaikan,” katanya.

Lu Weicong menyatakan bahwa yang terlibat aksi kerusuhan itu hanya 5 orang yang ditangkap oleh polisi. Sedangkan yang lain pada dasarnya adalah pengunjuk rasa damai, jadi tidak perlu dikhawatirkan.

Klaim Pemerintah Hongkong yang dinilai setengah hati dalam mendefinisikan unjuk rasa  diduga berkaitan erat dengan upaya untuk meredakan ketegangan sekaligus menghindari tanggung jawab atas penindasannya yang kejam. Namun perubahan itu tidak diterima oleh warga Hongkong.

Warga masih menuntut agar polisi bertanggung jawab atas kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Warga juga menuntut mereka membebaskan para peserta unjuk rasa yang ditangkap. Perjuangan masih akan terus berlanjut dan memiliki tren peningkatan.

Adapun alasan komunis Tiongkok menangguhkan rencana mengamandemen ordonansi dunia luar beranggapan bahwa Beijing takut insiden di Hongkong itu akan terus meningkat dan membuat Hongkong bergejolak yang dapat menghancurkan ekonomi Hongkong.

Pada saat yang sama, dua majelis dari Kongres Amerika telah mengesahkan undang-undang baru yang relevan. Jika amandemen disahkan, maka Amerika Serikat kemungkinan besar akan membatalkan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang menguntungkan Hongkong.

Selain itu, Komunis Tiongkok juga khawatir bahwa berita unjuk rasa damai jutaan warga Hongkong akan menyebar di daratan Tiongkok, mengundang rakyat daratan Tiongkok untuk mengikuti jejaknya yang mana dapat mengancam kekuasaannya. (sin/rp/asr)

Video Rekomendasi : 

Atau Video Ini : 

 

Share

Video Popular