oleh Lin Yi

Civil Human Right Front atau Front Hak Asasi Manusia Sipil Hongkong -CHRF- menggelar demonstrasi dengan tujuan untuk mengungkapkan tuntutan rakyat Hongkong yang ingin mempertahankan demokrasi, pada Rabu (26/6/2019).

Aksi ini juga mendesak masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Hongkong dan Beijing. Aksi digelar menjelang digelarnya KTT ke-14  dari para pemimpin G20 pada Jumat dan Sabtu ini di Osaka, Jepang.

Presiden Xi Jinping akan menghadiri KTT G20 di Osaka, Jepang, dari Kamis hingga Sabtu pada 27-29 Juni atas undangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kesempatan itu juga akan digunakan untuk bertemu dengan Presiden Trump.

Ketika menggelar konfrensi pers pada pada 24 Juni, CHRF memaparkan demo jelang KTT G20 dengan tema ‘G20 Free Hongkong Democracy now’ ditujukan kepada kepala negara dari 20 negara yang akan bertemu di KTT G20.

Koordinator CHRF, Jimmy Sham Tsz Kit mengatakan sejumlah pertanyaan seperti : Apakah warga Hongkong layak memiliki demokrasi ? Haruskah warga Hongkong memiliki demokrasi ? Apakah warga Hongkong dapat merealisasikan sistem demokrasi ? pertanyaan ini selain ditunjukkan kepada para kepala negara asing, tetapi juga ditujukan kepada Presiden Xi Jinping. Dikarenakan Warga Hongkong menuntut sistem demokrasi.”

CHRF menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan terus mengajukan kelima tuntutan, yakni Pertama, Mencabut amandemen Ordonansi Pelanggar Pelarian atau Fugitive Offenders Ordinance. Kedua, Mencabut definisi kerusuhan terorginisir atas bentrokan yang terjadi di Admiralty. Ketiga, Tidak menuntut para pengunjuk rasa. Keempat, Menuntut Carrie Lam turun dari jabatan, dan Kelima, membentuk komite investigasi independen untuk melakukan investigasi terhadap polisi yang menggunakan kekerasan.

CHRF akan membacakan deklarasi dengan menggunakan berbagai bahasa selama demonstrasi. Koalisi masyrakat sipil Hong Kong inijuga mengimbau warga yang berkumpul untuk menyalakan lampu ponsel pada jam 9 malam agar dunia melihat kesungguhan dari rakyat Hongkong untuk memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan.

Jimmy Sham Tsz Kit mengatakan bahwa warga Hongkong telah kehilangan hak pilih universal yang demokratis sejak tahun 1997.

Jimmy menegaskan : “Bahkan komunis Tiongkok memaksa warga Hongkong untuk menerima pemilu yang disaring, memilih kandidat yang terlebih dahulu disetujui oleh komunis Tiongkok. Kandidat tersebutlah yang diangkat sebagai kepala eksekutif Hongkong.”

Kepala Eksekutif yang Ditunjuk Komunis Tiongkok Tidak Dipercaya

Jimmy juga mengatakan bahwa alasan mengapa Undang-Undang Pelanggar Pelarian menyebabkan warga Hongkong menjadi gelisah adalah karena mereka tidak memiliki kepercayaan pada sistem peradilan daratan Tiongkok. Selain itu, tidak memiliki perlindungan terhadap hak asasi manusia dan peradilan yang benar-benar adil, dan tidak percaya kepada kepala eksekutif yang ditunjuk. 

“Salah satu yang paling tidak kita percayai adalah bahwa kepala eksekutif yang ditunjuk oleh komunis Tiongkok itulah yang memutuskan, ia dapat mengirim warga Hongkong yang dianggap bersalah ke tempat yang tidak ada peradilan dan tidak ada perlindungan hak asasi manusia untuk menerima putusan pengadilan. Termasuk daratan Tiongkok.”

Ia menekankan bahwa semua jenis masalah yang timbul ini hanya berkaitan dengan 1 hal, yakni sistem hukum yang demokratis di Hongkong.

Selain itu, Zhang Jun, asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok dalam menanggapi rencana Presiden Trump menyinggung isu Hongkong pada saat pertemuannya dengan Xi Jinping di KTT G20 mengatakan, bahwa urusan Hongkong adalah urusan dalam negeri Tiongkok. Dalam keadaan apa pun, dalam bentuk apa pun, Tiongkok tidak akan mengizinkan negara lain atau individu untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri Tiongkok.

Ketika Jimmy menanggapi pernyataan pihak Kemenlu Tiongkok, ia mengkritik praktik Kementerian Luar Negeri yang hanya untuk menunjukkan “isi perutnya” tanpa peduli terhadap pertanyaan orang lain. Ia bahkan bertanya bagaimana jika tetangga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang serius sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, Apakah Departemen Kesejahteraan Sosial melakukan intervensi atau tidak? Apakah pelaku dapat menolak kehadiran departemen dengan mengatakan bahwa itu urusan dalam keluarga, orang luar tidak boleh ikut campur ? Jimmy menekankan bahwa demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia dan supremasi hukum adalah nilai-nilai penting di dunia saat ini. Mereka mengkritik pemerintah Hongkong dan rejim Beijing karena tidak hanya menginjak-injak hak-hak dan kebebasan warga Hongkong, tetapi juga menginjak-injak nilai-nilai universal dunia.

Unjuk rasa anti-RUU Ekstradisi di Hong kong telah mendapat perhatian dari komunitas internasional dan solidaritas dari banyak komunitas Tionghoa. Ini juga mempengaruhi gelombang anti-komunisme di masyarakat Tionghoa.

Puluhan Ribu Warga Taiwan bergabung dengan unjukrasa media Taiwan pro-Beijing di Ketagalan Boulevard di depan gedung kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan pada 23 Juni 2019. Subjek rapat itu menolak media merah (Komunis Tiongkok) dan menjaga demokrasi negara. (The Epoch Times)

Beberapa komentator menunjukkan aksi sekitar 100.000 orang warga Taiwan pada  Minggu 23 Juni lalu dalam kegiatan Anti-Media Merah yang tampaknya terpengaruh oleh gerakan Anti-RUU Ekstradisi warga Hongkong. Anti-RUU Ekstradisi dimulai di Hongkong dan menjadi fokus dunia. Situasi ini memiliki efek terhadap Taiwan.

Warga Taiwan telah mulai sadar dan memahami bahwa kebijakan Satu Negara Dua Sistem yang diusung komunis Tiongkok adalah sebuah kegagalan. Perubahan ini akan memberikan dampak yang luas terhadap pemilu di Taiwan tahun depan.

Cheng Ming, wakil dosen di Hong Kong University of Science and Technology berpendapat bahwa kegiatan anti media merah yang diadakan di Taiwan itu merupakan efek langsung dari kegiatan di Hongkong. Terutama karena komunis Tiongkok selama 20 – 30 tahun terakhir terus mengintimidasi secara politis, mengharuskan Taiwan mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya negara berdaulat dan telah menyebabkan Taiwan tertindas. 

Cheng Ming berkata : “Jadi apakah kita melihat Gerakan Bunga Matahari (gerakan para siswa), atau banyak peristiwa politik. Rakyat Taiwan khawatir tentang hubungan Taiwan dengan komunis Tiongkok. Apakah Taiwan akan semakin dikucilkan atau ditindas ? Tentu saja itu termasuk bidang ekonominya.”

Secara khusus, setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berkuasa, ia selalu menekankan perlunya untuk menyingkirkan komunis Tiongkok.

Cheng Ming mengatakan  ketika media Taiwan melaporkan gerakan Hongkong. Tentu saja, itu akan dihubungkan dengan kebijakan Satu Negara Dua Sistem yang sudah tinggal namanya karena jiwanya sudah mati. Jadi demo mereka  benar-benar banyak pesertanya. Misalnya, orang yang mendirikan dan yang menyulut gerakan itu adalah Huang Guochang, New Power Party dan Mereka ingin mengingatkan masyarakat Taiwan bahwa Satu Negara Dua Sistem itu tidak berfungsi, dan penindasan komunis Tiongkok sangat serius.”

Anti RUU Ekstradisi memiliki dampak besar pada Taiwan

Cheng Ming percaya bahwa unjuk rasa anti RUU Ekstradisi memiliki dampak besar pada Taiwan. Dari kenaikan terhadap jajak pendapat reputasi Tsai Ing-wen baru-baru ini sudah dapat terlihat mengalami peningkatan tajam. Hal demikian dikarenakan warga Taiwan melalui media dalam atau luar negeri, baru saja melihat warga Hong kong menggelar unjuk rasa terbesar dalam sejarah dengan partisipasi 2 juta orang. Oleh karena itu, guncangannya sangat besar. Pastinya, dua kejadian di Hongkong dan Taiwan sangat kuat hubungannya.

Mengenai Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa urusan Hongkong adalah urusan dalam negeri Tiongkok, dan tidak mengijinkan pihak lain untuk ikut campur, Cheng Ming mengugnkapka adalah sikap komunis Tiongkok sejak dulu selalu menunjukkan bahwa komunis Tiongkok ingin berbuat sesuka hati.

“Itu murni isyarat daripada sikap mereka, karena Amerika Serikat sekarang berada pada posisi yang kuat dalam aspek ekonomi dan militer. Bahkan Xi Jinping,  jika ia tidak berniat untuk menemui Trump, ia pun terpaksa untuk menemui Trump dan membicarakan masalah perdagangan. Karena Xi Jinping tidak menghendaki tarif terus naik.” Apalagi, beberapa anggota parlemen AS telah mengusulkan untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Kebijakan AS – Hongkong.

Cheng Xiang, komentator politik berpendapat bahwa unjuk rasa anti RUU Ekstradisi memiliki getaran yang besar di komunitas Tionghoa. Tak perlu dipungkiri bahwa gerakan anti media merah di Taiwan juga dipengaruhi oleh Hongkong, karena media merah mulai menginvasi  Taiwan sejak Want-Want Group mengakuisisi ‘China Times.’ Masyarakat Taiwan akhirnya dapat melihat dampak buruk yang dibawa oleh media merah. Di sisi lain, masalah yang terjadi di Hongkong baru-baru ini juga membuat Taiwan sadar benar bahwa kebijakan komunis Tiongkok yang Satu Negara Dua Sistem itu tidak mungkin direalisasikan. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular