Erabaru.net. The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengomentari pidato Presiden terpilih – Joko Widodo – yang pertama sebagai Presiden terpilih 2019 – 2024, di Sentul, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

ICJR menyimpulkan, dalam pidato politik tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang (i) pembangunan infrastruktur; (ii) pembangunan SDM; (iii) mengundang investasi; (iv) reformasi birokrasi; dan (v) penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Meski demikian, ICJR dalam siaran persnya, menyesalkan pidato politik Presiden tersebut yang sama sekali tidak menyinggung sama sekali mengenai pentingnya membangun Negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan hak asasi manusia.

“Dalam mendorong pembangunan ekonomi, pembangunan Negara hukum adalah suatu condition sine qua non bagi terwujudnya kepastian berusaha di Indonesia,” demikian pernyataan ICJR.

ICJR juga mengingatkan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” dan aspek terpenting dari Negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia. Karena itu, semestinya Presiden meletakkan pembangunan Negara berdasar hukum (rule of law) sebagai prioritas pertama pemerintahannya.

Rule of Law Index yang dikeluarkan oleh World Justice Project telah mencatat bahwa sepanjang empat tahun terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan kalau tidak ingin dikatakan cenderung menurun.

Pada 2019, skor Indonesia adalah 0.52. Perolehan nilai 0,52 dari skala 0 – 1 menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan.

Pada 2018, ICJR juga mengeluarkan Laporan Penilaian Penerapan Fair Trial. Dalam laporan tersebut, ICJR melihat kepada empat indicator utama yaitu (i) Pemenuhan Hak Tersangka Selama Proses Peradilan; (ii) Pemenuhan Prinsip Persamaan di Muka Hukum; (iii) Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial; dan (iv) Pemenuhan Prinsip Pendampingan oleh Penasihat Hukum.

Dalam Laporan tersebut, mengindikasikan masih banyak tantangan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam konteks Pidato Presiden tersebut, ICJR mengingatkan bahwa pembangunan Negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo – Maaruf Amin di 2019 – 2024.

“Pembangunan Negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan namun juga merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Presiden Republik Indonesia,” pungkas ICJR. (asr)

Share
Tag: Kategori: BERITA NASIONAL NATIONAL

Video Popular