oleh Xia Yu

Pemerintahan Trump pada Jumat (26/7/2019) mendesak Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, untuk mengubah status negara berkembang bagi Tiongkok dalam waktu 90 hari.  Status itu memungkinkan komunis Tiongkok memanfaatkan celah aturan untuk mendominasi perdagangan global.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Trump mengatakan, pihaknya akan menggunakan semua cara yang dimungkinkan untuk mendesak WTO.  Desakan itu terkait untuk mengubah ketentuan yang memungkinkan sebuah negara memutuskan mereka termasuk negara berkembang. 

Setelah suatu negara menamai sendiri label tersebut, maka ia memenuhi syarat untuk diperlakukan lebih istimewa. Seperti, lebih leluasa dalam menunda mewujudkan perjanjian perdagangan. 

Sebagai contoh, baru-baru ini WTO melakukan diskusi tentang masalah menghentikan penangkapan ikan global yang melewati batas. Komunis Tiongkok kemudian memanfaatkan statusnya sebagai negara berkembang untuk meminta ijin WTO menunda pelaksanaannya.

Pemerintahan Trump berpendapat, puluhan negara telah menyalahgunakan aturan ini. Trump secara khusus menyebut Tiongkok, semestinya tidak diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Dikarenakan, Tiongkok sekarang adalah negara dengan ekonomi dan eksportir terbesar di dunia.

Pejabat pemerintah Trump mengkritik komunis Tiongkok. Karena di satu sisi mengambil perlakuan istimewa di WTO, tetapi di sisi lain ia membuang produk murah di pasar global. Bahkan, secara bertahap memimpin industri teknologi tinggi masa depan seperti mobil otomatis dan robot.

“Amerika Serikat tidak ingin mengakui klaim Tiongkok, ia adalah negara berkembang, dan hampir setiap indikator ekonomi tidak mendukung keputusan mereka sendiri itu”, demikian kata Trump.

Pada hari yang sama, Trump di Twitter menyebutkan : Ketika negara-negara terkaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang, untuk menghindari aturan WTO yang mengekang kepentingannya agar dapat diperlakukan secara khusus. WTO telah terpecah-pecah. Trump menyebutkan, hal itu tidak bisa lagi dilanjutkan!. Trump menyatakan telah menginstruksikan Perwakilan Dagang AS untuk mengambil tindakan. Sehingga negara-negara dunia, dapat menghentikan perlakuan yang menipu sistem WTO dan mengorbankan kepentingan AS.

Administrasi Trump mengatakan, Perwakilan Perdagangan AS memutuskan, jika WTO tidak dapat dalam 90 hari mengubah aturan tersebut, maka tidak akan memberikan perlakuan serupa dengan negara-negara yang mana dipercayai AS bukan negara berkembang. 

Negara paman Sam itu menyatakan, tak akan mendukung masuknya negara-negara ini sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi -Organization for Economic Co-operation and Development – disingkat dengan OECD yang terdiri dari 36 negara paling maju di dunia.

The New York Times melaporkan, administrasi Trump mengajukan proposal ke WTO tahun ini. Jika sebuah negara menjadi anggota OECD atau anggota G20, maka harus dicabut statusnya sebagai negara berkembang. 

Selain itu, jika suatu negara dianggap sebagai negara berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia atau menyumbang 0,5% dari transaksi perdagangan global, ia juga harus dicabut statusnya sebagai negara berkembang.

Pernyataan baru ini juga merupakan bagian dari tekanan administrasi Trump terhadap WTO. Administrasi Trump percaya, WTO telah gagal membatasi perilaku ekonomi komunis Tiongkok yang tidak adil sehingga peraturannya perlu diubah.

Pemerintahan Trump dalam pernyataan menyebutkan bahwa 10 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi, termasuk Brunei, Hongkong, Qatar dan Singapura. Semuanya mengklaim dirinya sebagai negara berkembang. Beberapa negara anggota OECD, seperti Meksiko, Korea Selatan dan Turki juga mengklaim dirinya sebagai negara berkembang.

Pernyataan itu menyebutkan : Status quo tidak dapat lagi dilanjutkan. WTO sangat membutuhkan reformasi. Maka tanpa reformasi, WTO tidak akan dapat menyelesaikan kebutuhan tenaga kerja dan perusahaan, dari tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi global modern. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Atau Ingin Melihat Video Ini : 

Share

Video Popular