Venus Upadhayaya – The Epochtimes

Dunia luar sebagian besar tetap saja tidak menyadari sejauh mana banyaknya pelanggaran HAM yang dihadapi perempuan Korea Utara. 

Kasus Aborsi dipaksakan terhadap perempuan yang dipulangkan dari Tiongkok, permintaan oleh penjaga suap dari perdagangan perempuan dalam bentuk kejahatan seksual  adalah beberapa kasus, dari sekian banyak kasus pelecehan yang meluas secara pesat terhadap perempuan. Namun demikian, hanya sedikit laporan yang mengungkapkannya.

Oh Jung Hee berusia 40-an mengungkapkan kisah pilu yang dialaminya. Ia adalah seorang pedagang tekstil dari Provinsi Ryanggang. Ia menjual pakaian di kios-kios pasar di kota Hyesan.

“Saya adalah korban berkali-kali, Pada hari-hari mereka merasa seperti itu, penjaga pasar atau pejabat polisi dapat meminta saya untuk mengikuti mereka ke ruang kosong di luar pasar, atau tempat lain yang mereka pilih. Apa yang bisa kami lakukan? Mereka menganggap kami mainan. Kami berada di tangan pria. Sekarang, perempuan tidak dapat bertahan hidup tanpa memiliki lelaki dengan kekuatan di dekat mereka,” kata Jung Hee, yang meninggalkan negara komunis Korea pada tahun 2014. Hal demikian diungkapkannya dalam laporan  Human Rights Watch yang disingkat dengan HRW. 

Dalam sebuah laporan yang berjudul “You Cry at Night but Don’t Know Why” Atau artinya “Kamu Menangis di Malam Hari tetapi Tidak Tahu Mengapa” dirilis pada November 2018. Human Rights Watch melaporkan 54 kasus “Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan di Korea Utara” oleh perempuan yang meninggalkan negara itu pada tahun 2011.

Laporan itu mengatakan para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah “pejabat tinggi partai, penjaga dan tahanan fasilitas penjara dan interogator, polisi dan pejabat polisi rahasia, jaksa penuntut, dan tentara.”

Para korban yang diwawancarai oleh Human Rights Watch mengatakan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa ketika para pejabat menuntut bantuan seksual, uang, atau bantuan lain dari mereka. Sebagian besar kasus pelecehan tidak dilaporkan. Bahkan, pemerintah Korea Utara jarang menerbitkan statistik atau laporan.

Laporan Human Rights Watch menyebutkan, orang-orang Korea Utara yang diajak bicara oleh HRW, memberitahukan bahwa kontak dan kekerasan seksual yang tidak diinginkan adalah hal biasa. Sehingga diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pelecehan seksual oleh pejabat, dan impunitas yang mereka nikmati, terkait dengan pola pelecehan seksual yang lebih besar dan impunitas di Korut. 

Aborsi Paksa Terhadap Perempuan Repatriasi dari Tiongkok

Laporan lain yang dirilis oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2014 mengatakan,  wanita Korea Utara yang dipulangkan dari Tiongkok menjadi sasaran utama aborsi paksa.

Laporan itu menjelaskan, Komisi menemukan bahwa ada prevalensi yang luas dari aborsi paksa dan pembunuhan bayi terhadap ibu yang dipulangkan dan anak-anak mereka. Hal ini bertentangan dengan hukum domestik dan internasional.  Aborsi paksa dan pembunuhan bayi ini, banyak terjadi di dalam pusat penahanan, interogasi serta pusat-pusat penampungan.

Kesaksian menunjukkan, bahwa pejabat Korea Utara tidak menyukai anak-anak etnis campuran – khususnya anak-anak yang dikandung oleh lelaki Tionghoa – sebagai pendorong aborsi paksa terhadap wanita hamil dan pembunuhan bayi mereka. 

Seorang saksi mengungkapkan, jika Anda hamil di Tiongkok, asumsinya adalah bahwa Anda telah dihamili oleh seorang pria Tiongkok. Oleh karena itu, wanita yang kembali ke Korut dalam keadaaan hamil harus mengalami aborsi paksa.

Saksi mata ini mengungkapkan, dirinya telah menyaksikan aborsi paksa pada dua wanita yang dipulangkan. Ia telah berkali-kali menyampaikannya kepada  Dewan Hak Asasi Manusia 

Laporan itu mengatakan gagasan “darah murni Korea dan etnis” membuat para perempuan-peremepuan ini rentan terhadap pelanggaran ekstrem semacam itu.

Kim Young- hwan, yang bekerja dengan mantan warga negara Korut, termasuk memberikan bantuan kepada mereka di Tiongkok menuturkan, Aborsi paksa dan pembunuhan paksa terhadap bayi baru lahir dilakukan. Para pembelot Korea Utara yang hamil di Tiongkok, jika mereka dipulangkan kembali, mereka disalahkan karena membawa anak seorang warga negara Tiongkok. 

Kim Young- hwan menjelaskan, perempuan-perempuan ini dihukum aborsi paksa. Jika melahirkan, anak itu terbunuh. Hal demikian diungkapkanya saat bersaksi di depan Komisi HAM pada Dengar Pendapat Publik Seoul. (asr)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular