Erabaru.net. Google Alphabet mengumumkan pada Kamis (22/8/2019), layanan video streaming YouTubenya telah menonaktifkan 210 channel. Melansir dari Reuters, ratusan Channel itu tampaknya terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi soal protes Hong Kong. 

Penutupan ini  beberapa hari setelah Twitter dan Facebook  berhasil membongkar kampanye hitam. Operasi penyebaran hoaks disebut berasal dari Tiongkok. Tujuannya, untuk mendiskreditkan demonstrasi dan pengunjuk rasa di Hong Kong. 

 Shane Huntley, salah satu pemimpin keamanan Google, dalam sebuah postingan di blog menyebutkan, temuan itu konsisten dengan pengamatan dan tindakan terbaru terkait Tiongkok yang diumumkan oleh Facebook dan Twitter.  Akan tetapi, Huntley berhenti mengidentifikasi asal-usul saluran itu.

Twitter dan Facebook pada senin 19 Agustus mengatakan, saluran yang telah mereka hapus telah terlibat dalam upaya yang didukung negara oleh Tiongkok.  Tujuannya untuk merongrong aksi protes di Hong Kong. Unggahan-unggahan dengan konten hoaks itu, menyebutkan demonstran Hong Kong adalah ekstrimis berbahaya dan keji.

Aksi protes di Hong Kong telah menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin Tiongkok Xi Jinping sejak ia berkuasa pada 2012 silam. Protes Hong Kong dimulai pada Juni lalu. 

Protes massa adalah wujud penolakan terhadap RUU yang sekarang ditangguhkan. RUU ini memungkinkan tersangka diekstradisi ke daratan Tiongkok dengan aturan hukum yang dikendalikan oleh Komunis Tiongkok. Sejak itu, aksi demonstrasi  meluas untuk seruan demokrasi.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada Reuters mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan upaya Tiongkok untuk memanipulasi opini publik dengan menyebarkan disinformasi tentang situasi di Hong Kong. 

Kedutaan Tiongkok di Washington tidak menanggapi permintaan komentar. 

Sedangkan Perwakilan Tiongkok  ke PBB, malah mengirimi Reuters  ke sebuah cerita dari outlet media yang sepenuhnya dikendalikan oleh Komunis Tiongkok, People’s Daily. Laporan itu menyerang bahwa Twitter dan Facebook “menyalahgunakan kebebasan media.” Laporan itu menuduh, kedua medsos itu  menindak akun yang telah mengungkapkan kekerasan dalam protes tersebut. 

Twitter, Facebook dan YouTube adalah layanan diblokir di Tiongkok daratan oleh pemerintahan Komunis Tiongkok. Akan tetapi, layanan itu tersedia di Hong Kong. 

Setiap layanan itu melarang praktik penipuan dan akun tidak otentik. Ketiga perusahaan juga mendapat kecaman dari pengguna, karena memberikan pendapatan serta mendukung media dan pejabat pemerintahan Komunis Tiongkok.

Sejumlah netizen di Hong Kong telah memposting screenshoot selama dua minggu terakhir.  Temuan itu menunjukkan iklan anti-protes dari outlet seperti China Central Television, atau CCTV, serta muncul di Twitter dan YouTube. 

Iklan tersebut mengkritik para pemrotes Hong Kong .Sebagai tanggapan, Twitter mengatakan pada Senin lalu, mereka tidak akan lagi menerima iklan dari media berita yang dikendalikan oleh negara. Keterangan ini adalah suatu perubahan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

 Juru bicara Facebook, Andy Stone mengatakan, pihaknya terus memantau kebijakan mereka berkaitan dengan media milik negara. YouTube mengatakan, tidak berencana mengubah kebijakan iklannya. Tetapi YouTube mengatakan kepada Reuters, bahwa mereka akan segera memperluas pelabelan outlet media yang didukung pemerintah di wilayah tersebut.

YouTube menempatkan disclaimer atas layanannya dari jaringan yang didanai pemerintah di seluruh dunia, termasuk penyiaran media Komunis Tiongkok yakni  Xinhua, CCTV dan CGTN. Akan tetapi belum termasuk label untuk surat kabar yang dikendalikan oleh Komunis Tiongkok seperti People’s Daily, China Daily dan Global Times, ketika Reuters menemukannya Rabu lalu.

Perusahaan media sosial telah lama menjalin hubungan yang lebih dekat dengan outlet berita dan politisi di seluruh dunia. Pihak medsos ini berharap agar mereka memposting layanan mereka. Pada gilirannya akan menarik lebih banyak pengguna. 

Akan tetapi hubungan dengan pemerintah seperti Komunis Tiongkok, yang dikritik karena buruknya catatan hak asasi manusianya, telah mendapat sorotan dari pengguna dan anggota parlemen di Amerika Serikat.

Pihak Facebook telah mengkonfirmasi, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelatihan di Tiongkok untuk personil pemerintah dan media pemerintah.

Facebook mengakui, telah menyediakan seperangkat pedoman standar dan pelatihan praktik terbaik untuk kelompok di seluruh dunia. Pihak-pihak ini termasuk pemerintahan, partai politik, outlet media, dan nirlaba. Sehingga mereka dapat mengelola Halaman Facebook mereka. 

Twitter dan YouTube tidak segera menanggapi pertanyaan tentang dukungan dan pelatihan mereka untuk outlet media pemerintah. Akan tetapi, Bloomberg telah melaporkan bahwa Twitter telah melatih para pejabat Tiongkok tentang cara menggunakan toolnya. (asr)

Video Rekomendasi : 

 

Share

Video Popular