Dominic Kirui – Spesial untuk The Epochtimes

Beberapa negara Afrika membatalkan proyek dan izin pembangunan oleh Tiongkok. Langkah itu dilakukan saat pemerintah beberapa negara Afrika,  sadar akan risiko potensial dari kesepakatan semacam itu. Selama beberapa tahun terakhir, rezim di Beijing telah berperan besar dalam proyek pembangunan Afrika.  

Pada saat yang sama, ada kekhawatiran mengenai bagaimana Tiongkok melaksanakan proyek itu.  Seringkali memikat negara-negara Afrika ke dalam jebakan utang, dengan potensi untuk menempatkan aset nasional dalam risiko. Itu terjadi,  jika negara Afrika pada akhirnya gagal membayar pinjamannya.

Pada tanggal 2 Agustus, Financial Times, melaporkan bahwa “pemerintah Sierra Leone telah membatalkan dan menangguhkan izin beberapa proyek pertambangan, termasuk tambang bijih besi Tonkolili dan Marampa.”  Perusahaan besar yang beroperasi di Sierra Leone termasuk Shandong Iron and Steel milik Tiongkok, yang memiliki proyek bijih besi Tonkolili, dan Gerald Group milik Tiongkok, yang memiliki tambang Marampa.

Sejak naik ke tampuk kekuasaan tahun lalu, Presiden Sierra Leone, Julius Maada Bio telah membuat banyak perubahan pada undang-undang. Ia meninjau kontrak pertambangan untuk memastikan Sierra Leone mendapat manfaat dari sumber daya alamnya.

Pada bulan Oktober 2018, Julius Maada Bio membatalkan proyek lain yang didanai Tiongkok, yaitu pembangunan bandara Mamamah, dengan biaya 400 juta dolar AS. Perjanjian pinjaman untuk membangun proyek dengan Tiongkok telah ditandatangani oleh mantan presiden Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, sebelum ia kalah dalam pemilihan umum pada bulan Maret 2018. Selama waktu itu, Bank Dunia dan IMF, mengeluarkan peringatan yang menyatakan bahwa proyek tersebut akan membebani utang yang besar bagi Sierra Leone. Pada saat proyek itu dibatalkan, Duta besar Tiongkok untuk Sierra Leone, Wu Peng, mengatakan kepada BBC bahwa hubungan kedua negara tidak akan memburuk.  

Keputusan Berani Tanzania

Pada bulan Juni lalu, Presiden Tanzania John Magufuli menangguhkan proyek pembangunan pelabuhan Bagamoyo oleh Tiongkok dengan biaya 10 miliar dolar AS, setelah gagal menyetujui persyaratan proyek.  Perjanjian proyek telah ditandatangani oleh Presiden Jakaya Kikwete dan rekannya dari Tiongkok, Xi Jinping, selama kunjungan Xi Jinping ke negara Afrika Timur pada tahun 2013 silam.

Proyek itu termasuk zona ekonomi seluas 4.200 hektar, dan akan dibangun oleh China Merchants Port milik negara Tiongkok dalam kemitraan dengan Dana Cadangan Umum Negara Oman. “Para investor itu datang dengan kondisi sulit yang hanya dapat diterima oleh orang-orang gila,” kata John Magufuli, menurut situs berita Kenya, Tuko.

“Investor memberitahu kami begitu mereka membangun pelabuhan tersebut, seharusnya tidak ada pelabuhan lain yang akan dibangun dari Tanga ke selatan Mtwara. Anda bahkan tidak diizinkan untuk pergi dan mengumpulkan pendapatan, dan  Tanzania Revenue Authority tidak diizinkan masuk ke pelabuhan untuk mengumpulkan pendapatan.”

“Selain itu, Tiongkok ingin kami memberi jaminan 33 tahun dan sewa 99 tahun, dan kami tidak boleh mempertanyakan siapa pun yang datang untuk berinvestasi setelah pelabuhan beroperasi. Tiongkok ingin mengambil tanah itu sebagai miliknya, tetapi kami harus memberikan kompensasi kepada Tiongkok untuk pengeboran pembangunan pelabuhan itu. Saya mengatakan ini agar kita mengerti bahwa sebagai negara kita telah dipermainkan, dan kita perlu berubah,” katanya. 

Menyuarakan sentimen itu, Anzetse Were, seorang ahli ekonomi pembangunan Kenya, baru-baru ini memperingatkan dalam Twitter bahwa pemerintah Afrika perlu berhati-hati bagaimana mereka meminjam dari Tiongkok untuk dibelanjakan pada proyek pembangunan.

“Adalah penting bahwa pemerintah Afrika mengelola dan menentukan kualitas investasi yang dipicu untuk negaranya,” tulis Anzetse Were. “Apakah ada strategi Penanaman Modal Asing yang sengaja dipekerjakan oleh pemerintah Afrika untuk memastikan kepentingan sektor swasta di benua itu dimanfaatkan secara strategis?”

Kepedulian Internasional

Pada bulan Agustus 2018 silam, sebanyak 16 senator Amerika Serikat menulis surat kepada Menteri Keuangan Amerika Serikat, Steven Mnuchin dan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo. Isi surat itu  menyatakan keprihatinan mengenai bagaimana Komunis Tiongkok, melalui inisiatif One Belt, One Road atau OBOR, memberikan pinjaman uang ke negara-negara di Afrika dan negara lain di dunia. Terkadang melebih kesanggupan bayar negara itu. Akibatnya menjerat negara itu ke dalam perangkap utang.

Dalam surat itu, para senator menunjukkan bahwa beberapa negara telah meminta agar IMF menjamin pinjaman yang dihutang dari Beijing. Dengan alasan kasus Sri Lanka kehilangan pelabuhannya untuk diberikan ke Tiongkok. Surat itu menyatakan, Pusat Pengembangan Global memperkirakan, bahwa dari 68 negara yang saat ini menjadi tuan rumah proyek yang didanai Penanaman Modal Asing, sebanyak 23 negara berisiko terjerat utang, dan ada delapan negara di masa depan yang sangat dikhawatirkan terjerat utang berlanjutan terkait pendanaan oleh Penanaman Modal Asing. 

Surat itu menyebutkan, juga ditemukan bahwa perilaku Tiongkok sebagai kreditor, belum tunduk pada disiplin dan standar yang telah diadopsi bersama oleh kreditor multilateral dan kedaulatan besar lainnya secara kolektif. Disebutkan, dalam prosesnya, besarnya utang dan ketergantungan pada Tiongkok meningkat.  

Lebih jauh surat itu mengungkapkan, saat  negara-negara yang kekurangan dana bernegosiasi dengan Tiongkok untuk membebaskan diri dari meningkatnya utang, Beijing telah mengekstraksi konsesi berat, termasuk ekuitas dalam aset penting yang strategis. Selanjutnya, Beijing telah berulang kali menggunakan tekanan ekonomi untuk memengaruhi keputusan kebijakan luar negeri.

Di luar Afrika, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, selama kunjungan pertamanya ke Tiongkok pada bulan Agustus 2018, setelah memenangkan pemilihan, mengumumkan pembatalan tiga proyek OBOR: East Coast Rail Link dan dua pipa gas, Multi-Product Pipeline dan Trans-Sabah Gas Pipeline.

Proyek tersebut telah ditandatangani oleh pendahulunya, Najib Razak, yang selalu dikritik oleh Mahathir Mohamad karena memulai proyek itu, dengan mengatakan bahwa proyek itu merugikan Malaysia dan kesehatan fiskal Malaysia.  Selama kampanye pemilihannya, Mahathir Mohamad berjanji untuk mengurangi tingkat utang Malaysia yang meningkat. Sedangkan proyek OBOR dinilai hanya akan meningkatkan utang Malaysia. (Vv/asr)

 

Share

Video Popular