3. Globalisasi Politik

Globalisasi bermanifestasi secara politis sebagai peningkatan kerja sama antar negara, munculnya organisasi internasional, perumusan agenda politik dan perjanjian internasional, pembatasan kedaulatan nasional, dan transfer kekuasaan secara bertahap dari negara-negara berdaulat ke organisasi internasional.
Setelah munculnya lembaga-lembaga internasional semacam itu, serta peraturan dan regulasi yang melampaui batas-batas negara, lembaga-lembaga internasional semacam itu mulai melanggar kehidupan politik, kebudayaan, dan sosial masing-masing negara. Kekuasaan mulai terkonsentrasi di lembaga internasional yang mirip dengan pemerintah global, mengikis kedaulatan nasional, melemahkan kepercayaan tradisional dan fondasi moral masyarakat yang berbeda, merusak kebudayaan tradisional, dan merongrong perilaku internasional konvensional. Semua ini adalah bagian dari kemajuan bertahap program komunis.

Selama proses ini, komunisme mempromosikan dan menggunakan organisasi-organisasi internasional untuk meningkatkan kekuatan faktor-faktor komunis, mempromosikan filosofi perjuangan Partai Komunis, mempromosikan definisi memutar hak asasi manusia dan kebebasan, mempromosikan gagasan sosialis pada skala global, mendistribusikan kembali kekayaan, dan berusaha membangun sebuah pemerintahan global yang membawa umat manusia ke jalan totaliterisme.

a. PBB Telah Memperluas Kekuatan Politik Komunis

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia II, adalah organisasi internasional terbesar di dunia dan pada awalnya dirancang untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi antar negara. Sebagai entitas supranasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan tujuan komunisme untuk melenyapkan negara, dan telah digunakan untuk meningkatkan kekuatan komunis. Sejak awal, PBB menjadi alat kamp komunis yang dipimpin Uni Soviet, dan telah bertindak sebagai panggung bagi Partai Komunis untuk mempromosikan dirinya sendiri dan ideologi komunis dari pemerintahan dunia.

Ketika PBB didirikan dan piagam PBB disusun, Uni Soviet saat itu adalah salah satu negara sponsor dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang memainkan peran yang menentukan. Alger Hiss, penyusun piagam dan Sekretaris Jenderal Konferensi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta seorang pejabat Departemen Luar Negeri dan penasihat penting Franklin Roosevelt, dihukum karena sumpah palsu sehubungan dengan tuduhan menjadi mata-mata Uni Soviet. [11] Yang tersirat dalam Piagam PBB dan konvensi bermanfaat bagi rezim komunis dan kemungkinan besar berkaitan dengan Alger Hiss.

Kepala banyak agensi penting PBB adalah komunis atau simpatisan komunis. Banyak Sekretaris Jenderal PBB adalah sosialis dan Marxis. Misalnya, Sekretaris Jenderal PBB yang pertama, Trygve Lie, adalah seorang sosialis Norwegia dan mendapat dukungan kuat dari Uni Soviet. Tugasnya yang terpenting adalah membawa Partai Komunis Tiongkok ke PBB. Penggantinya, Dag Hammarskjöld, adalah seorang sosialis dan simpatisan untuk revolusi komunis global, dan sering memuji pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok, Zhou Enlai, secara berlebihan. [12] Sekretaris Jenderal ketiga, U Thant, dari Myanmar (sebelumnya Burma), adalah seorang Marxis yang percaya bahwa cita-cita Vladimir Lenin konsisten dengan Piagam PBB. [13] Sekretaris Jenderal keenam, Boutros Boutros-Ghali, sebelumnya adalah wakil presiden Sosialis Internasional. Oleh karena itu tidaklah sulit untuk memahami mengapa para kepala rezim komunis secara teratur menerima penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banyak konvensi PBB juga menjadi alat untuk secara langsung atau tidak langsung mempromosikan gagasan komunis dan memperluas kekuatan komunis.

Misi tertinggi PBB adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Keamanan. Namun dari empat belas orang yang menjabat posisi ini dari tahun 1946 hingga 1992, tiga belas orang adalah warganegara Uni Soviet. Rezim komunis Uni Soviet tidak pernah menyerah dalam upaya memperluas kekuasaan komunis, dan tidak tertarik berkontribusi pada perdamaian dunia. Oleh karena itu, meskipun menggunakan slogan “menjaga perdamaian dunia” sebagai slogannya, PBB berfokus pada memajukan kepentingan komunisme. Menyiapkan organisasi pro-sosialis sesuai tujuannya.

Pada saat itu, komunis telah menyusup ke Amerika Serikat. Pada tahun 1963, Direktur FBI J. Edgar Hoover menyatakan bahwa para diplomat komunis yang ditugaskan untuk PBB “mewakili tulang punggung operasi intelijen Rusia di negara ini.” [14] Bahkan setelah runtuhnya bekas rezim komunis Uni Soviet, warisan komunis tetap tersebar luas di Perserikatan Bangsa-Bangsa: “Orang Barat yang bekerja di PBB…menemukan dirinya dikelilingi oleh apa yang oleh banyak orang disebut mafia komunis.” [15]

Partai Komunis Tiongkok menggunakan PBB sebagai platform propaganda. Masing-masing dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki Wakil Sekretaris Jenderal PBB. Meskipun Wakil Sekretaris Jenderal PBB tidak dapat lagi mewakili kepentingan setiap negara, Sekretaris Jenderal PBB, mewakili kepentingan sosial dan ekonomi Partai Komunis Tiongkok, secara efektif mendukung ideologi Partai Komunis Tiongkok. Pejabat top PBB, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, telah mempromosikan inisiatif One Belt, One Road Partai Komunis Tiongkok sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang.

Strategi One Belt, One Road dari Partai Komunis Tiongkok telah dianggap oleh banyak negara sebagai hegemoni ekspansi, dan telah meninggalkan banyak negara dalam krisis utang yang dalam. Sebagai contoh, Sri Lanka harus menyewakan pelabuhannya yang penting ke Partai Komunis Tiongkok selama sembilan puluh sembilan tahun demi melunasi utangnya, dan Pakistan harus meminta bantuan Dana Moneter Internasional karena masalah utang. Karena kendali One Belt, One Road mencengkeram politik dan ekonomi negara-negara yang berpartisipasi serta konfliknya dengan hak asasi manusia dan demokrasi, banyak negara menginjak rem. Namun, karena pengaruh politik Partai Komunis Tiongkok, pejabat senior PBB telah menggembar-gemborkan proyek One Belt, One Road. [16]

b. Ideologi Komunis Telah Menumbangkan Cita-Cita Hak Asasi Manusia PBB

Salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk meningkatkan hak asasi manusia dan mempromosikan kebebasan; ini adalah prinsip universal. Tetapi Partai Komunis Tiongkok, bersama dengan rezim korup lainnya, menyangkal universalitas hak asasi manusia.
Sebaliknya, Partai Komunis Tiongkok mengatakan hak asasi manusia adalah urusan internal, sehingga Partai Komunis Tiongkok dapat menutupi rekam jejak penganiayaan dan pelanggaran di Tiongkok. Bahkan memuji dirinya sendiri karena memperluas hak mencari nafkah hidup kepada rakyat Tiongkok.
Partai Komunis Tiongkok juga menggunakan platform PBB untuk menyerang nilai-nilai demokrasi Barat, mengandalkan aliansi dengan negara-negara berkembang untuk menumbangkan upaya negara-negara bebas untuk mempromosikan nilai-nilai universal. Karena manipulasi faktor-faktor komunis, PBB tidak hanya melakukan sedikit untuk meningkatkan hak asasi manusia, tetapi juga sering menjadi alat yang digunakan oleh rezim komunis untuk menutupi catatan buruk hak asasi manusia mereka.

Banyak sarjana telah mendokumentasikan bagaimana PBB telah mengkhianati cita-citanya sendiri. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir di tengah-tengah bayangan Holocaust, tetapi sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi pembunuhan massal. Tujuan awal Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memerangi agresor dan melindungi hak asasi manusia. Penilaian moral diambil sebagai dasar pikiran tindakan yang diperlukan untuk tujuan ini, namun PBB saat ini menolak membuat penilaian moral. [17]

Dore Gold, mantan duta besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penulis Tower of Babble: How the United Nations Has Fueled Global Chaos atau Menara Babel: Bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa telah Menyulut Kekacauan Global, menegaskan: “PBB bukanlah badan dunia yang jinak tapi adalah badan dunia yang tidak efektif. PBB sebenarnya telah mempercepat dan menyebarkan kekacauan global.”[18]

Dore Gold memberikan banyak bukti untuk menunjukkan hal ini, termasuk “netralitas nilai” Perserikatan Bangsa-Bangsa, amoralitas “kesetaraan moral” dan “relativisme moral”; korupsi umum; negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk menjabat sebagai kepala Komisi Hak Asasi Manusia; negara-negara yang tidak demokratis memiliki suara terbanyak; dan rezim komunis melakukan kendali. [19]

Dore Gold mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah “kegagalan besar” dan “didominasi oleh pasukan anti-Barat, kediktatoran, sponsor negara terorisme, dan musuh-musuh terburuk Amerika Serikat,” dengan demikian “mengkhianati cita-cita luhur para pendiri PBB.”[20]

Komisi Hak Asasi Manusia PBB telah mengadopsi kebijakan suara terbanyak. Namun negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk mampu menjadi negara anggota dan bahkan menjadi kepala Dewan Hak Asasi Manusia, membuat tinjauan hak asasi manusia menjadi tidak berarti.

Selain itu, Partai Komunis Tiongkok telah menyogok banyak negara berkembang, menyebabkan kritik terhadap kebijakan hak asasi manusia Partai Komunis Tiongkok — yang diprakarsai oleh Amerika Serikat melalui PBB – berulang kali ditangguhkan. Tirani mayoritas di PBB telah mengizinkan PBB untuk menjadi alat bagi pasukan komunis untuk menentang negara-negara bebas dalam banyak masalah.

Hal ini telah menyebabkan Amerika Serikat menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia beberapa kali. Barat ingin mempromosikan kebebasan dan hak asasi manusia, tetapi telah berulang kali diblokir oleh negara-negara komunis. Dewan Hak Asasi Manusia telah dibajak oleh para penjahat, dan apa yang disebut konvensi internasional yang diadopsi tidak melakukan apa pun untuk mengikat negara totaliter. Negara-negara ini hanya mengucapkan slogan tetapi tidak menerapkannya.

Dengan demikian adalah tidak sulit untuk memahami bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat mirip dengan Konstitusi Soviet, serta bertentangan langsung dengan Konstitusi PBB. Tujuannya bukan untuk melindungi hak-hak rakyat, tetapi untuk melayani kebutuhan penguasa.

Sebagai contoh, beberapa ketentuan Konstitusi Soviet termasuk kata-kata seperti “dalam ruang lingkup hukum” setelah menyebutkan hak-hak warganegara. Di permukaan, Konstitusi Soviet memberikan beberapa hak kepada warganegara, tetapi pada kenyataannya, banyak undang-undang khusus ditetapkan sebagai “dalam ruang lingkup hukum,” yang memungkinkan pemerintah Soviet untuk secara sewenang-wenang merampas hak-hak warganegara sesuai dengan interpretasinya mengenai “dalam ruang lingkup hukum.”

Ini juga merupakan cara Piagam PBB dan berbagai kontrak dan konvensi mendefinisikan hak-hak rakyat. Misalnya, dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, pernyataan seperti “setiap orang memiliki hak” dilampirkan pada ketentuan seperti “hak yang disebutkan di atas tidak akan tunduk pada batasan apa pun kecuali yang disediakan oleh hukum.” Ini bukan hanya pilihan cetak biru yang sewenang-wenang atau kebetulan, tetapi merupakan “pintu belakang” yang dibangun dengan sengaja oleh komunisme.

Masalahnya adalah, jika para politisi menganggapnya perlu, setiap hak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dapat dilucuti secara hukum dari warganegara. “Apa alasan yang lebih baik yang diharapkan oleh seorang tiran?” tanya Edward Griffin. “Sebagian besar perang dan kejahatan nasional dilakukan atas nama salah satu dari [ketentuan] ini.” [21] Sulit bagi negara-negara bebas untuk secara sewenang-wenang merampas kebebasan warganegaranya, namun rezim komunis dapat secara terbuka memanfaatkan celah dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia.

Share

Video Popular