Zhang Dun

Gerakan anti undang-undang ekstradisi Hong Kong semakin mendapat perhatian dan dukungan dari komunitas internasional.  Dr. Volker Stanzel, mantan duta besar Jerman untuk Tiongkok mengatakan, bahwa krisis Hong Kong telah memasuki titik kritis. Dalam menghadapi komunis Tiongkok, Uni Eropa harus menyatakan sikap yang jelas.

Dr. Volker Stanzel kepada The Handelsblatt – surat kabar bisnis Jerman menegaskan Eropa tidak seharusnya ragu tentang Hong Kong. Eropa diserukan tidak membiarkan terjadi sesuatu apa pun pada peringatan ke 70 tahun berkuasanya Partai Komunis Tiongkok pada 1 Oktober 2019.

Menurut Stanzel, jika terus diulur, tidak tertutup kemungkinan para pengunjuk rasa di jalan-jalan utama Hong Kong, akan bentrok dengan pasukan polisi bersenjata komunis Tiongkok di Shenzhen pada 1 Oktober mendatang. Jika itu terjadi, maka menjadi kegagalan bagi komunis Tiongkok.

Artikel itu menyimpulkan, jika komunis Tiongkok mengambil tindakan ekstrim terhadap Hong Kong, dampaknya bukan hanya akan tidak stabil dalam skala kecil bagi Eropa, sebaliknya akan sangat merusak kepentingan Eropa.  Oleh karena itu, Uni Eropa harus memanfaatkan hubungan dari ketergantungan ekonomi Tiongkok.Uni Eropa secara jelas diserukan menyatakan, bahwa komunis Tiongkok harus berkompromi dengan para demonstran.

Sejak aksi protes menentang undang-undang ekstradisi pada 9 Juni 2019 lalu, demonstrasi orang-orang Hong Kong tak pernah berhenti. Kini, jumlah peserta juga terus meningkat dari puluhan ribu sampai ratusan ribu hingga jutaan orang.  Demonstrasi damai skala besar orang-orang Hong Kong mengejutkan komunitas internasional dan didukung oleh negara-negara Barat termasuk Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Negara-negara Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah berulang kali menyatakan dukungan pada rakyat Hong Kong demi kebebasan dan otonomi yang sah. Pada 16 Agustus 2019, juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert mengatakan, bahwa pemerintah Jerman mengimbau komunis Tiongkok untuk menyelesaikan gerakan protes Hong Kong secara damai dan tanpa kekerasan. 

Seibert menekankan kebebasan berbicara dan penegakan hukum. Jerman mendesak komunis Tiongkok untuk mematuhi Hukum Dasar Hong Kong. Dia juga menegaskan kembali pandangan Kanselir Jerman Angela Merkel, “Harus melakukan segala upaya untuk menghindari kekerasan dan menemukan solusi melalui dialog.”

Sementara pada 17 Agustus lalu, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland mengeluarkan pernyataan bersama. Isinya  menyatakan bahwa hak rakyat Hong Kong untuk berkumpul secara damai dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong di bawah prinsip “satu negara, dua sistem,” terkandung dalam Hukum Dasar Hong Kong. Adapun perjanjian internasional itu harus terus dilindungi.

Dalam KTT G7 pada 24 – 26 Agustus 2019 lalu di Osaka, Jepang, kepala negara dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Italia dan Jepang, termasuk Jerman, mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali pentingnya Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984. 

Tujuh Negara Kelompok Negara Maju itu mengimbau semua pihak yang terlibat, untuk tidak menggunakan kekerasan. G-7 mendesak komunis Tiongkok untuk menepati janjinya serta mempertahankan otonomi Hong Kong.

Selain itu, Presiden AS Trump juga telah berulang kali menyatakan, bahwa pihak Tiongkok perlu bertemu dan berdialog dengan demonstran Hong Kong. Dialog itu bertujuan menyelesaikan tuntutan rakyat Hong Kong secara damai. Trump tak ingin melihat pembantaian 4 Juni lainnya terulang di Hong Kong.  Jika Komunis Tiongkok menekan rakyat Hong Kong dengan kekerasan militer, maka perjanjian perdagangan Tiongkok-AS tidak bisa lagi dilanjutkan. 

Pihak Tiongkok dan Inggris menandatangani Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris pada tahun 1984 silam. 

Komunis Tiongkok berjanji bahwa setelah kedaulatan Hong Kong dikembalikan pada 1 Juli 1997 silam. Prinsip “satu negara, dua system” dijanjikan akan diterapkan. Rakyat Hong Kong yang memerintah Hong Kong, dan otonomi tingkat tinggi”,  tidak akan berubah selama 50 tahun. Pada 12 Juni 1985, pemerintahan Komunis Tiongkok dan Inggris menyerahkan Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris ke PBB. 

Saat ini, aksi protes warga Hong Kong telah berlangsung selama hampir tiga bulan. Bukan hanya tidak ada tanda-tanda berhenti, sebaliknya justru semakin sengit. 

Pemerintah Hong Kong kini mulai menangkap demonstran dalam skala besar. Sedangkan gerakan non-kooperatif publik Hong Kong juga terus berlanjut. Orang-orang Hong Kong meluncurkan kampanye non-kooperatif/kerjasama pada 2 September 2019. Sebanyak 8000 hingga 9000 siswa dari hampir 200 sekolah menyatakan akan berpartisipasi dalam aksi mogok belajar. (jon)

Video Rekomendasi : 

Share

Video Popular