- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Ketika Gedung Putih Terbitkan Aturan Baru untuk Perusahaan Telekomunikasi Tiongkok Termasuk Huawei

oleh Zhang Ting

Seluruh lembaga-lembaga federal AS,  dilarang membeli peralatan dan layanan telekomunikasi dari Huawei dan lima perusahaan telekomunikasi Tiongkok lainnya. Larangan itu berdasarkan, aturan pemerintahan Trump yang dikeluarkan pada Rabu (7/8/2019) lalu. 

Selanjutnya, tahun depan Amerika Serikat akan memperkenalkan peraturan lebih ketat. Nantinya, bakal melarang kontraktor federal melakukan bisnis dengan Huawei. Menurut berita yang disampaikan sejumlah media, larangan itu adalah bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang disahkan tahun lalu. 

National Defense Authorization Act atau Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS, menetapkan, bahwa organisasi yang menerima dana dari federal dilarang menggunakan peralatan telekomunikasi, peralatan pemantauan kamera, dan komponen jaringan yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE.

Larangan itu merupakan bagian dari memperluas pencegahan terhadap raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei oleh pemerintah AS.  Huawei dinilai melakukan spionase dan pencurian kekayaan intelektual.

Pejabat pemerintahan Trump mengatakan pada awal Agustus lalu, ketentuan sementara yang akan dikeluarkan oleh Office of Management and Budget atau Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, akan mengatur untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah AS tidak melakukan transaksi bisnis dengan Huawei dan beberapa perusahaan Tiongkok lainnya.

Jacob Wood, seorang juru bicara Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih mengatakan, Pemerintah Trump berkomitmen kuat untuk melindungi AS, agar terbebas dari ancaman kekuatan asing. Pemerintahan Trump juga berkomitmen sepenuhnya, mematuhi dan melaksanakan larangan dikeluarkan oleh Kongres berkaitan dengan penggunaan kamera pemantauan yang diproduksi ZTE termasuk Huawei.  

Peraturan baru ini telah dirilis di situs web Administrasi Layanan Umum pada Rabu. Aturan ini akan mulai diberlakukan pada 13 Agustus. Pemerintah akan memberikan 60 hari untuk mendengarkan komentar tentang peraturan tersebut untuk difinalisasi.

Selain Huawei, undang-undang juga melarang lembaga-lembaga federal membeli produk dari ZTE, Hikvision, Hytera dan Dahua Technology.  Keempat perusahaan itu dinilai memicu kekhawatiran AS tentang keamanan dari produk Tiongkok.

Sementara itu, peraturan baru juga menetapkan bahwa larangan tersebut berlaku sampai bulan Agustus 2020. Setelah itu, Amerika Serikat akan menerapkan peraturan yang lebih ketat yakni, pelarangan kontraktor federal melakukan bisnis dengan Huawei atau perusahaan Tiongkok lainnya yang masuk daftar hitam.

Jika kontraktor beranggapan bahwa interaksi mereka dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok itu tidak menimbulkan ancaman keamanan bagi Amerika Serikat, mereka dapat mengajukan pengecualian melalui berbagai lembaga federal. Huawei tidak langsung menanggapi permintaan komentar dari Wall Street Journal.

Kementerian Perdagangan AS telah memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam kontrol ekspor pada pertengahan bulan Mei lalu. Aturan ini secara efektif melarang perusahaan AS mengekspor barang ke Huawei. Perusahaan-perusahaan Amerika, hanya dapat menjual produk ke Huawei setelah mendapat persetujuan pemerintah.

Setelah masuk daftar hitam, bisnis Huawei di luar negeri terdampak. Sejumlah perusahaan besar mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memasok produk ke Huawei. 

Pendiri Huawei Ren Zhengfei mengatakan pada bulan Mei lalu, bahwa setelah larangan perdagangan, penjualan smartphone luar negeri Huawei turun 40%. Ia juga mengungkapkan pada bulan Juni, bahwa dampak larangan AS melampaui perkiraannya. Ia mengatakan, laba Huawei dalam 2 tahun ke depan akan berkurang sekitar 30 miliar dolar AS.

Pada 1 Agustus, Presiden Trump menegaskan kembali sikap AS terhadap Huawei. Dalam konferensi pers di Gedung Putih Trump mengatakan bahwa larangan bagi Huawei untuk masuk ke Amerika Serikat tidak berubah sama sekali. (Sin/asr)