Partai Komunis Tiongkok Menargetkan Negara-Negara Kepulauan Pasifik untuk Nilai Strategisnya

Terlepas dari ukurannya, negara-negara kepulauan Pasifik memiliki nilai strategis kritis untuk dapat berfungsi sebagai pangkalan maritim. Total luas daratan negara-negara kepulauan Pasifik hanya 53.000 kilometer persegi (20.463 mil persegi) dibandingkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara kepulauan Pasifik terhadap wilayah bagian lautan, yang totalnya 19.000.000 k

ilometer persegi (7.335.941 mil persegi) – sebuah wilayah yang enam kali lebih luas daripada Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok. Mengembangkan hubungan yang lebih besar dengan negara-negara kepulauan Pasifik adalah komponen strategi militer Partai Komunis Tiongkok yang diakui oleh masyarakat.

Saat ini, bidang pengaruh di wilayah Pasifik dibagi antara Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, Australia, dan Prancis. Untuk mengembangkan kemampuan maritimnya di Samudra Pasifik, Partai Komunis Tiongkok harus terlebih dahulu membangun hubungan baik dengan negara-negara kepulauan Pasifik, kemudian secara perlahan-lahan menyingkirkan kehadiran Amerika Serikat. [27]

John Henderson, seorang profesor Selandia Baru, dan Benjamin Reilly, seorang profesor di Australia, mengatakan bahwa tujuan jangka panjang Partai Komunis Tiongkok di wilayah Pasifik Selatan adalah untuk menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya di sana. [28]

Partai Komunis Tiongkok telah menginvestasikan sejumlah besar uang di Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia untuk membantu negara-negara kepulauan ini dalam membangun infrastruktur. Hal ini telah mempromosikan pariwisata setempat dan membuat platform e-bisnis tersedia. Hal ini melampaui aktivitas Amerika di daerah tersebut. Ben Bohane, seorang penulis Australia, memperingatkan bahwa Amerika Serikat kehilangan pengaruh atas Samudra Pasifik yang diambil oleh Tiongkok. [29]

Mengikuti bantuan keuangan dan investasi besar-besaran oleh Partai Komunis Tiongkok, perilaku arogan para pejabat Partai Komunis Tiongkok mencerminkan mentalitas sebenarnya dari Partai Komunis Tiongkok saat Partai Komunis Tiongkok kuat dan sangat memikirkan kemampuannya. Partai Komunis Tiongkok berusaha memperlakukan orang-orang dari negara lain seperti memperlakukan orang-orang Tiongkok di bawah kendali totaliternya.

Tujuan Partai Komunis Tiongkok adalah menuntut kepatuhan dari negara-negara dengan kekuatan yang lebih rendah. Secara alami, Partai Komunis Tiongkok tidak dapat diharapkan untuk menghormati peraturan dan protokol internasional.

Pada pertemuan puncak APEC yang diadakan pada akhir tahun 2018 di Papua Nugini, perilaku pejabat Tiongkok yang kasar dan tidak beradab mengejutkan penduduk setempat dan mereka yang hadir.

Pejabat Tiongkok dengan tegas menghentikan wartawan (termasuk wartawan dari Papua Nugini) untuk mewawancarai peserta di sebuah forum yang diadakan antara pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik. Sebaliknya, pejabat Tiongkok menuntut agar semua jurnalis merujuk pada rilis berita Xinhua.

Untuk mencegah pernyataan yang mengecam perilaku perdagangan yang tidak adil dari rezim Partai Komunis Tiongkok dimuat dalam komunike bersama, pejabat Tiongkok menuntut untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini. Karena pertemuan pribadi dengan pejabat Tiongkok akan memengaruhi sikap sang menteri yang tidak memihak, maka sang menteri menolak permintaan tersebut.

Selain itu, para pejabat Tiongkok terpaksa memekik dan berteriak saat mereka menuduh negara-negara lain merencanakan skema melawan Tiongkok. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat menggambarkan perilaku pejabat Partai Komunis Tiongkok di APEC sebagai “diplomasi tantrum.” [30]

Share

Video Popular