Partai Komunis Tiongkok Menggunakan Negara-Negara Penting untuk Mengamankan Sumber Daya Strategis

Pelaksanaan strategi batas luar Partai Komunis Tiongkok melibatkan pertama-tama menciptakan negara-negara penting, yang kemudian negara tersebut digunakan sebagai basis untuk mencapai tujuan strategis di seluruh wilayah.

Menurut lembaga pemikir Partai Komunis Tiongkok, negara-negara penting adalah negara-negara yang memiliki kekuatan regional yang besar sehingga Beijing memiliki kemampuan dan sumber daya untuk membimbing; negara-negara yang tidak memiliki konflik langsung dengan Partai Komunis Tiongkok dalam hal kepentingan strategis, dan tidak berbagi minat yang erat dengan Amerika Serikat. [43] Selain Australia, Kazakhstan, dan negara lain yang disebutkan di atas, contoh-contoh negara penting bagi rezim Tiongkok mencakup Iran di Timur Tengah dan Myanmar.
Di Timur Tengah, Iran menerima investasi Tiongkok terbesar. Iran adalah produsen minyak yang penting di wilayah ini dan berada dalam oposisi ideologis terhadap Barat sejak akhir tahun 1970-an, menjadikan Iran sebagai mitra ekonomi dan militer alami untuk Partai Komunis Tiongkok. Beijing telah mempertahankan hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Iran sejak tahun 1980-an.

Pada tahun 1991, Badan Energi Atom Internasional menemukan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mengekspor uranium ke Iran serta bahwa Tiongkok dan Iran telah menandatangani perjanjian nuklir rahasia pada tahun 1990. [44]
Pada tahun 2002, ketika proyek pengayaan uranium Iran terungkap, perusahaan-perusahaan minyak Barat menarik diri dari Iran, memberi kesempatan bagi Partai Komunis Tiongkok untuk memanfaatkan situasi dan memupuk hubungan lebih dekat dengan Iran. [45]

Volume perdagangan bilateral antara Partai Komunis Tiongkok dengan Iran tumbuh semakin cepat antara tahun 1992 hingga 2011, meningkat lebih dari seratus kali dalam waktu tujuh belas tahun, meskipun ada perlambatan yang bermakna akibat tekanan yang disebabkan oleh sanksi internasional terhadap rezim Iran. [46] Karena bantuan Partai Komunis Tiongkok, Iran dapat mengatasi isolasi internasional yang dipaksakan pada Iran dan mengembangkan gudang persenjataan balistik jarak pendek hingga jarak menengah, dan juga rudal jelajah anti-kapal. Tiongkok juga menyediakan ranjau laut dan kapal serang cepat, dan membantu Iran membangun proyek senjata kimia rahasia. [47]

Negara penting lainnya yang disukai oleh rezim Partai Komunis Tiongkok adalah Myanmar, negara tetangganya di Asia Selatan. Myanmar memiliki garis pantai yang panjang, yang menyediakan akses strategis ke Samudra Hindia. Partai Komunis Tiongkok, menganggap pembukaan saluran Tiongkok-Myanmar sebagai langkah strategis untuk meminimalkan ketergantungan pada Selat Malaka. [48]
Catatan hak asasi manusia pemerintah militer Burma yang buruk telah mengakibatkan Myanmar terisolasi oleh komunitas internasional. Gerakan demokrasi tahun 1988 di Myanmar akhirnya dihancurkan dengan kekuatan militer. Tahun berikutnya, di Beijing, tank-tank Tentara Pembebasan Rakyat menembaki demonstran pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen.

Kedua pemerintah otoriter tersebut dikutuk oleh komunitas internasional, mendapatkan penghiburan di perusahaan diplomatik kedua pemerintahan dan sejak itu kedua pemerintahan tersebut menikmati hubungan dekat. Pada bulan Oktober 1989, Than Shwe Myanmar mengunjungi Tiongkok, dan kedua belah pihak menandatangani kesepakatan senjata senilai usd 1,4 miliar. [49]
Pada tahun 1990-an, ada banyak lagi perjanjian senjata antara kedua pihak. Peralatan yang dijual Partai Komunis Tiongkok ke Myanmar termasuk pesawat tempur, kapal patroli, tank dan pengangkut personel lapis baja, senjata anti-pesawat, dan roket. [50] Dengan demikian, dukungan militer, politik, dan ekonomi Partai Komunis Tiongkok menjadi jalur hidup bagi junta militer Burma dalam perjuangannya untuk kelangsungan hidup yang berkelanjutan. [51]

Pada tahun 2013, Tiongkok menginvestasikan USD 5 miliar ke dalam pipa minyak dan gas mentah Tiongkok-Myanmar, yang dikatakan sebagai saluran impor minyak dan gas strategis terbesar keempat bagi Tiongkok.
Meskipun bertemu dengan oposisi populer yang kuat, pada tahun 2017, pipa minyak dan gas mentah Tiongkok-Myanmar mulai beroperasi berkat dukungan Partai Komunis Tiongkok. [52] Investasi serupa termasuk Bendungan Myitsone (saat ini ditunda karena oposisi setempat) dan Tambang Tembaga Letpadaung.

Pada tahun 2017, perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Myanmar mencapai usd 13,54 miliar. Saat ini Partai Komunis Tiongkok berencana untuk membuat koridor ekonomi Tiongkok-Myanmar di mana 70 persen saham dipegang oleh pihak Tiongkok. Hal ini mencakup pelabuhan laut-dalam untuk akses perdagangan ke Samudera Hindia, [53] dan taman industri Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu. [54]

c. ‘Divide and Conquer’ (Strategi Pemecahan Masalah Besar dengan Membagi Masalah Besar Tersebur Menjadi Masalah-Masalah Kecil yang Langsung Dapat Diatasi) di Eropa Berfungsi untuk Membuat Perpecahan Dengan Amerika Serikat

Dalam Perang Dingin, Eropa berada di pusat konfrontasi antara dunia bebas dengan kamp komunis. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat mempertahankan aliansi yang erat melalui Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Setelah Perang Dingin, Eropa mulai menurun dalam hal kepentingan ekonomi dan politik.

Untuk memicu ganjalan antara Eropa dengan Amerika Serikat, Partai Komunis Tiongkok mengadopsi strategi untuk memecah dan menaklukkan negara-negara Eropa, dengan cara beradaptasi dengan kondisi setempat untuk secara bertahap menembus dan mengembangkan pengaruh di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, perbedaan antara Eropa dengan Amerika Serikat pada banyak masalah utama menjadi semakin jelas. Partai Komunis Tiongkok memiliki andil dalam hal ini.

Setelah krisis keuangan tahun 2008, Partai Komunis Tiongkok mengeksploitasi fakta bahwa ekonomi Eropa yang lebih lemah sangat membutuhkan investasi asing. Partai Komunis Tiongkok menyuntikkan sejumlah besar uang ke negara-negara ini sebagai imbalan atas kompromi pada masalah seperti aturan hukum internasional dan hak asasi manusia.
Partai Komunis Tiongkok menggunakan metode ini untuk membuat dan memperluas celah di antara negara-negara Eropa, lalu menuai manfaatnya. Negara-negara yang menjadi target Partai Komunis Tiongkok mencakup Yunani, Spanyol, Portugal, dan Hongaria.

Setelah krisis utang negara di Yunani, Partai Komunis Tiongkok berinvestasi banyak di sana, menukar uang untuk pengaruh politik, dan menggunakan Yunani sebagai pembuka untuk membangun lebih banyak pengaruh di Eropa. Dalam beberapa tahun, Partai Komunis Tiongkok memperoleh izin tiga puluh lima tahun untuk menggunakan terminal peti kemas kedua dan ketiga di Pelabuhan Piraeus, pelabuhan terbesar Yunani, dan mengambilalih pusat pemindahan muatan utama di pelabuhan Piraeus.

Pada bulan Mei 2017, Tiongkok dan Yunani menandatangani rencana aksi tiga tahun yang meliputi investasi perkeretaapian, pelabuhan, pembangunan jaringan bandara, jaringan energi, dan pembangkit listrik. [55]

Investasi Partai Komunis Tiongkok telah melihat hasil politik. Sejak tahun 2016, Yunani, anggota Uni Eropa, telah berulang kali menentang proposal Uni Eropa yang akan mengkritik kebijakan rezim Tiongkok dan catatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Tiongkok. Banyak pernyataan potensial Uni Eropa untuk efek ini tidak terwujud. Pada bulan Agustus 2017, sebuah komentar yang diterbitkan oleh The New York Times mengatakan, “Yunani telah memeluk kemajuan Tiongkok, pelamar yang paling bersemangat dan ambisius secara geopolitik.” [56]

Pada tahun 2012, rezim Partai Komunis Tiongkok meluncurkan kerangka kerja sama dengan enam belas negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur yang disebut “16 + 1.” Hongaria adalah negara pertama yang bergabung dengan inisiatif tersebut dan merupakan negara Eropa pertama yang menandatangani perjanjian OBOR dengan Tiongkok.
Pada tahun 2017, volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dengan Hongaria melebihi usd 10 miliar. Seperti Yunani, Hongaria telah berulang kali menentang kritik Uni Eropa terhadap pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis Tiongkok. [57] Presiden Republik Ceko mempekerjakan seorang pengusaha Tiongkok yang kaya untuk menjadi penasihat pribadinya dan menjaga jarak dari Dalai Lama. [58]

antara enam belas negara yang termasuk dalam kerangka kerja tersebut, sebelas negara adalah negara Uni Eropa, dan lima negara adalah negara non-Uni Eropa. Partai Komunis Tiongkok telah mengusulkan model baru kerja sama regional, dengan maksud – untuk memecah Uni Eropa – menjadi jelas. Selain itu, di antara enam belas negara tersebut, ada banyak negara bekas sosialis. Semua negara ini memiliki sejarah pemerintahan komunis serta telah memelihara banyak jejak ideologis dan organisasional dari rezim-rezim itu. Hingga taraf tertentu, secara alami negara-negara tersebut mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan Partai Komunis Tiongkok.

Ada banyak negara kecil di Eropa, dan sulit bagi satu negara kecil itu untuk bersaing dengan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok telah menggunakan kenyataan ini untuk menangani masing-masing pemerintah negara kecil di Eropa secara individual, mengintimidasi masing-masing pemerintah negara kecil agar tetap bungkam mengenai pelanggaran HAM Tiongkok dan kebijakan luar negeri Tiongkok yang merusak.

Contoh paling khas adalah Norwegia. Pada tahun 2010, Komite Hadiah Nobel Norwegia menganugerahkan Hadiah Perdamaian kepada seorang pembangkang Tiongkok yang dipenjara. Partai Komunis Tiongkok dengan cepat membalas dendam dengan membuat berbagai rintangan untuk mencegah Norwegia mengekspor salmon ke Tiongkok, serta menyebabkan kesulitan lainnya bagi Norwegia. Enam tahun kemudian, hubungan kedua negara “dinormalisasi,” tetapi Norwegia tetap bungkam mengenai masalah hak asasi manusia di Tiongkok. [59] Kekuatan tradisional Eropa Barat juga merasakan pengaruh Partai Komunis Tiongkok yang berkembang. Investasi langsung Partai Komunis Tiongkok di Jerman telah tumbuh secara kuat sejak tahun 2010. Pada tahun 2016 hingga 2017, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jerman.

Pada tahun 2016, lima puluh enam perusahaan Jerman diakuisisi oleh investor Tiongkok Daratan dan Hong Kong, di mana investasi tersebut mencapai 11 miliar euro. Merger dan akuisisi ini memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk dengan cepat memasuki pasar serta memperoleh teknologi, merek, dan aset Barat yang canggih. [60] Lembaga pemikir Amerika Serikat Institusi Hoover, dalam laporan tahun 2018, menyebut hal ini sebagai investasi “persenjataan” Partai Komunis Tiongkok. [61]

Kota industri Duisburg di barat Jerman telah menjadi titik transit Eropa untuk OBOR. Setiap minggu, tiga puluh kereta yang diisi dengan barang-barang Tiongkok datang ke kota Duisburg, di mana kemudian barang-barang Tiongkok tersebut diangkut secara terpisah ke negara lain. Walikota Duisburg mengatakan bahwa Duisburg adalah “Kota Tiongkok” di Jerman. [62]

Dalam berurusan dengan Perancis, Partai Komunis Tiongkok telah lama menggunakan strategi “diplomasi transaksi.” Misalnya, ketika diktator Partai Komunis Tiongkok saat itu Jiang Zemin mengunjungi Prancis pada tahun 1999, ia membeli hampir tiga puluh pesawat Airbus, total senilai 15 miliar franc. Penjualan besar-besaran ini menyebabkan pemerintah Prancis mendukung masuknya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia.

Setelah pembantaian Lapangan Tiananmen, Prancis menjadi negara Barat pertama yang membangun kemitraan strategis yang komprehensif dengan Tiongkok. Presiden Prancis pada saat itu adalah yang pertama di Barat yang menentang kritik terhadap Tiongkok pada konferensi tahunan Komisi PBB mengenai Hak Asasi Manusia di Jenewa, yang pertama melakukan pembelaan yang kuat untuk pencabutan embargo senjata Uni Eropa terhadap Tiongkok, dan kepala pemerintahan Barat yang pertama memuji Partai Komunis Tiongkok. [63] Selain itu, Partai Komunis Tiongkok mendirikan Pekan Kebudayaan Tiongkok skala besar di Prancis pada tahap awal kegiatan ekspansifnya sebagai sarana untuk mempromosikan ideologi komunis dengan kedok pertukaran kebudayaan. [64]

Inggris, secara tradisional negara Eropa yang kuat dan sekutu penting Amerika Serikat, juga merupakan salah satu target Partai Komunis Tiongkok yang paling berharga.
Pada tanggal 15 September 2016, pemerintah Inggris secara resmi menyetujui dimulainya proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Hinkley Point C, sebuah usaha patungan antara Tiongkok dengan konsorsium Prancis. Pembangkit listrik tenaga nuklir Hinkley Point C adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di Somerset, barat daya Inggris, dengan kapasitas terpasang 3.200 megawatt.

Proyek ini sangat dikritik oleh para ahli, termasuk insinyur, fisikawan, pencinta lingkungan, pakar Tiongkok, dan analis bisnis, yang secara khusus merujuk pada bahaya besar yang tersembunyi bagi keamanan nasional Inggris.

Nick Timothy, mantan kepala staf untuk Perdana Menteri Theresa May, menunjukkan bahwa para pakar keamanan – dilaporkan di dalam maupun di luar pemerintah – “khawatir bahwa orang-orang Tiongkok dapat menggunakan perannya untuk membangun kelemahan dalam sistem komputer, yang akan memungkinkan orang-orang Tiongkok untuk mematikan produksi energi Inggris sesuka hati.” [65] The Guardian menyebut hal ini “sebagai ‘kesepakatan mengerikan’ di balik pembangkit listrik paling mahal di dunia.”[66]

Seperti di bagian lain dunia, metode yang digunakan rezim Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di Eropa adalah sangat luas dan mencengkeram. Metode tersebut mencakup mengakuisisi perusahaan teknologi-tinggi Eropa, mengendalikan saham pelabuhan penting, menyuap politisi pensiunan untuk memuji platform Partai Komunis Tiongkok, membujuk para ahli ilmu kebudayaan Tiongkok untuk menyanyikan lagu pujian Partai Komunis Tiongkok, menembus universitas, lembaga pemikir, dan lembaga penelitian, dan sebagainya. [67] Edisi bahasa Inggris dari China Daily yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok memiliki halaman bulanan yang disisipkan di surat kabar Inggris yang sudah lama berdiri The Daily Telegraph; sisipan tersebut membawa artikel yang mengagungkan rezim Tiongkok. Beijing membayar The Daily Telegraph hingga 750.000 pound per tahun untuk sisipan tersebut. [68]

Kegiatan Partai Komunis Tiongkok di Eropa telah menyebabkan kekhawatiran besar di antara para peneliti. Lembaga Kebijakan Masyarakat Eropa, sebuah lembaga pemikir terkemuka di Eropa, menerbitkan laporan penelitian pada tahun 2018 yang mengungkap kegiatan penyusupan Partai Komunis Tiongkok di Eropa:

Tiongkok memerintahkan perangkat pengaruh yang komprehensif dan fleksibel, mulai dari pengaruh yang terbuka hingga yang terselubung, terutama dikerahkan di tiga arena: Elit politik dan ekonomi, media dan opini publik, serta masyarakat sipil dan akademisi. Dalam memperluas pengaruh politiknya, Tiongkok mengambil keuntungan dari keterbukaan satu sisi Eropa. Gerbang Eropa terbuka lebar sedangkan Tiongkok berupaya membatasi akses gagasan, aktor, dan modal asing.

Efek hubungan politik asimetris ini mulai terlihat di Eropa. Negara-negara Eropa semakin cenderung untuk menyesuaikan kebijakannya dalam ‘kepatuhan mendapatkan terlebih dahulu’ untuk menjilat pihak Tiongkok. Elit politik di Uni Eropa dan di lingkungan Eropa telah mulai merangkul retorika dan kepentingan Tiongkok, termasuk di mana mereka bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau Eropa. Persatuan Uni Eropa telah menderita akibat siasat memecah belah oleh Tiongkok dan peraturan Tiongkok, terutama di mana perlindungan dan proyeksi nilai-nilai liberal dan hak asasi manusia diperhatikan. Beijing juga mendapat manfaat dari ‘layanan’ yang memungkinkan di antara kelas politik dan profesional Eropa yang senang mempromosikan nilai-nilai dan minat Tiongkok. Daripada hanya Tiongkok yang berusaha secara aktif membangun modal politik, ada juga banyak pengaruh yang memihak para elit politik di negara-negara anggota Uni Eropa yang berupaya menarik uang Tiongkok atau untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar di bidang global. [69]

Selain penyusupan politik, ekonomi, dan kebudayaan di Eropa, Partai Komunis Tiongkok juga terlibat dalam berbagai bentuk spionase. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Le Figaro Prancis memuat tajuk “Pengungkapan Le Figaro pada program mata-mata Tiongkok yang menargetkan Prancis.” Melalui serangkaian laporan khusus, Le Figaro mengungkapkan berbagai kegiatan spionase Partai Komunis Tiongkok di Prancis.

Hal ini termasuk bagaimana situs web jejaring sosial bisnis, terutama LinkedIn, digunakan untuk merekrut orang-orang Prancis untuk memberikan informasi kepada Partai Komunis Tiongkok dengan tujuan menyusup ke ranah politik, ekonomi, dan strategis Prancis, serta untuk mendapatkan pemahaman orang dalam yang luas dalam situasi tertentu. Laporan itu juga mengatakan bahwa kasus-kasus semacam itu hanyalah puncak gunung es dari operasi spionase Partai Komunis Tiongkok di Prancis. [70] Tujuan Partai Komunis Tiongkok adalah penjarahan besar-besaran informasi sensitif mengenai negara Prancis dan aset ekonominya. Kegiatan spionase serupa juga terjadi di Jerman. [71]

Share

Video Popular